Presiden Venezuela Nicolas Maduro ke Hakim Pengadilan AS: Saya Tidak Bersalah, Saya Orang Baik!

Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan tidak bersalah atas tuduhan narkotika dalam sidang perdananya di pengadilan federal Amerika Serikat, Senin 5 Januari 2026 waktu setempat. Berbicara dalam bahasa Spanyol melalui penerjemah di hadapan pengadilan, Maduro menegaskan bahwa dirinya menjadi korban penculikan militer AS di Bawah perintah Donald Trump.

"Saya presiden Republik Venezuela dan saya diculik di sini sejak 3 Januari, Sabtu," kata Maduro kepada pengadilan.

"Saya ditangkap di rumah saya di Caracas, Venezuela," lanjutnya dilansir CNA, Selasa (6/1/2026).

Ia kembali menegaskan bantahannya atas seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

"Saya tidak bersalah. Saya tidak terbukti bersalah. Saya orang baik. Saya masih presiden negara saya," kata pria berusia 63 tahun itu sebelum pernyataannya dihentikan oleh Hakim Distrik Amerika Serikat Alvin Hellerstein di pengadilan federal Manhattan.

Istri Maduro, Cilia Flores, juga menyatakan tidak bersalah atas dakwaan yang sama. Hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada 17 Maret mendatang.

Di luar gedung pengadilan, puluhan demonstran yang terdiri dari kelompok pro dan anti-Maduro berkumpul dan berunjuk rasa menjelang persidangan yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut.

Maduro didakwa mengawasi jaringan perdagangan kokain yang bekerja sama dengan kartel narkoba internasional. Ia menghadapi empat dakwaan pidana, yakni terorisme narkoba, konspirasi impor kokain, serta kepemilikan senjata mesin dan bahan peledak.

Selama bertahun-tahun, Maduro membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai dalih bagi kepentingan imperialis terhadap cadangan minyak Venezuela yang melimpah.

Pengacara pembela Maduro, Barry Pollack, memperkirakan proses hukum akan berjalan panjang dan kompleks. Ia menyebut penangkapan kliennya sebagai bentuk “penculikan militer” yang akan menjadi inti dari perlawanan hukum pihak pembela.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada NBC News bahwa Amerika Serikat tidak sedang berperang dengan Venezuela. Menurutnya, target utama AS adalah jaringan perdagangan narkoba.

Sebaliknya, "kita sedang berperang dengan orang-orang yang menjual narkoba," kata Trump.

Trump menilai Amerika Serikat perlu membantu menstabilkan negara Amerika Selatan tersebut sebelum pemilu baru dapat digelar. Ia menyebut tenggat 30 hari untuk pelaksanaan pemungutan suara sebagai sesuatu yang tidak realistis.

"Kita harus memperbaiki negara ini dulu. Pemilu tidak bisa diadakan. Tidak mungkin rakyat bisa memberikan suara," kata Trump kepada NBC.

Amerika Serikat telah lama menganggap Maduro sebagai pemimpin tidak sah sejak ia mengklaim kemenangan dalam pemilihan presiden 2018 yang dituduh sarat kecurangan.

Namun, di sisi lain, sejumlah pakar hukum internasional mempertanyakan legalitas penggerebekan dan penangkapan tersebut. Beberapa pihak menilai langkah Trump sebagai pelanggaran serius terhadap tatanan internasional berbasis aturan.

Wakil Jaksa Agung Todd Blanche, yang sebelumnya menjadi pengacara pembela Trump saat masih berpraktik secara privat, mengatakan kepada NBC News bahwa pemerintahan Trump “melakukan segala sesuatu sesuai hukum”. Ia menegaskan Amerika Serikat memiliki “hak hukum mutlak untuk pergi dan menangkap orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan mengerikan”.

Dewan Keamanan PBB menggelar perdebatan terkait penangkapan Maduro. Rusia, China, serta sejumlah sekutu sayap kiri Venezuela secara terbuka mengecam langkah Amerika Serikat.

Masa depan pemerintahan Venezuela pun semakin tidak pasti setelah Trump pada Minggu menyatakan bahwa “kami yang berkuasa”.

Pernyataan itu ditegaskan kembali oleh Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller kepada CNN pada Senin.

"Amerika Serikat mengendalikan Venezuela," kata Miller.

"Kami menetapkan syarat dan ketentuan. Kami memberlakukan embargo total terhadap seluruh minyak mereka. Jadi, agar mereka dapat melakukan perdagangan, mereka membutuhkan izin kami," lanjutnya.

Trump juga secara terbuka menyatakan keinginannya untuk berbagi dalam pengelolaan kekayaan minyak Venezuela. Kepada wartawan di pesawat Air Force One pada Minggu, ia mengatakan perusahaan-perusahaan minyak Amerika akan kembali ke Venezuela untuk membangun kembali infrastruktur sektor tersebut.

Trump juga menyampaikan kepada NBC News pada Senin bahwa Amerika Serikat kemungkinan akan mensubsidi pembangunan kembali infrastruktur minyak Venezuela oleh perusahaan-perusahaan AS. Proyek tersebut, menurutnya, dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 18 bulan.

CBS News, mengutip dua sumber anonim, melaporkan bahwa perwakilan dari perusahaan minyak besar seperti Exxon Mobil, ConocoPhillips, dan Chevron Corp dijadwalkan bertemu dengan Menteri Energi AS Chris Wright pada Kamis.