Profil Nicolas Maduro Presiden Venezuela yang Ditangkap Militer AS, Eks Sopir Bus hingga Kepalanya Dihargai Rp813 Miliar

Nama Presiden Venezuela Nicolas Maduro menjadi sorotan internasional. Hal itu setelah Maduro ditangkap militer Amerika Serikat (AS).

Maduro ditangkap bareng istrinya, Cilia Flores anggota Delta Force dalam operasi besar digelar unit khusus militer AS tersebut di Karakas ibu kota Venezuela pada Sabtu (3/1) dini hari.

Penangkapan Maduro ini disampaikan Presiden AS Donald Trump melalui unggahan di media sosial Truth Social pada hari Sabtu 3 Januari 2026.

Trump menyebut Maduro dan Flores diterbangkan keluar dari Venezuela untuk menjalani proses hukum di Amerika Serikat usai ditangkap pasukan elite antiteror AS.

"AS telah berhasil melaksanakan sebuah operasi serangan berskala besar terhadap Venezuela. Dalam operasi tersebut, pemimpin Venezuela, Presiden Nicolas Maduro, bersama istrinya, berhasil ditangkap dan diterbangkan keluar dari negara itu. Operasi ini dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum AS. Rincian lebih lanjut akan disampaikan kemudian. Konferensi pers akan diadakan hari ini pukul 11.00 di Mar-a-Lago," tulis Trump di platform Truth Social tanpa menjelaskan secara rinci bentuk keterlibatan maupun lembaga yang berpartisipasi.

Penangkapan Nicolas Maduro menjadi sorotan asing khususnya perpolitikan Amerika Latin. Berikut sepak terjang Nicolas Maduro hingga ditangkap militer Amerika Serikat.

Nicolas Maduro Moros lahir pada 23 November 1962 di Ibu Kota Karakas. Sebelum terjun ke politik hingga menjadi orang nomor satu di Venezuela, Maduro pernah menjadi sopir bus.

Karier politik Maduro dimulai ketika menjadi aktivis serikat pekerja. Dari serikat pekerja ini, perjalanan politik Maduro terus melambung. Dia akhirnya memimpin Partai Sosialis Bersatu Venezuela (PSUV) pada masa kepemimpinan Hugo Chávez.

Setelah menjabat berbagai posisi kabinet, termasuk menteri dan wakil presiden, Maduro menggantikan Chavez yang wafat pada 2013.

Sejak itu, namanya identik dengan periode krisis ekonomi, hiperinflasi, kelangkaan pangan dan obat-obatan, serta tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilayangkan oleh para kritikus lokal dan internasional.

Bahkan, Pemerintah AS menuduh Maduro berkolusi dengan jaringan kriminal besar, termasuk kelompok yang disebut Tren de Aragua, Kartel Sinaloa, dan yang disebut ‘Cartel de los Soles’, untuk memasok kokain ke pasar AS.

Otoritas AS menuding Maduro telah menjadi tokoh sentral selama lebih dari satu dekade dalam Cartel de los Soles, sindikat kriminal yang dituduh menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar ke AS, dikutip dari laman Anadolu Agency, Jumat (8/8).

"Selama lebih dari sepuluh tahun, Maduro memimpin Cartel de los Soles, yang bertanggung jawab atas penyelundupan narkotika ke AS," demikian keterangan resmi tersebut.

Pada 25 Juli lalu, Departemen Keuangan AS menetapkan Cartel de los Soles sebagai Specially Designated Global Terrorist (SDGT), atau kelompok teroris global yang ditunjuk secara khusus, dengan alasan perannya yang terus berlangsung dalam perdagangan narkotika internasional.

Sejak 2020, menurut AS, Maduro disebut telah 'mencekik demokrasi' dan mempertahankan kekuasaan secara otoriter di Venezuela. Ia mengklaim memenangkan pemilihan presiden Venezuela pada 28 Juli 2024, namun, AS menilai Maduro gagal memberikan bukti kemenangan.

"Amerika Serikat menolak mengakui Maduro sebagai pemenang pemilu 2024 dan tidak menganggapnya sebagai Presiden Venezuela," tegas pernyataan tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio turut menegaskan hal itu lewat unggahan di platform X.

"@StateDept dan @TheJusticeDept meningkatkan hadiah untuk penangkapan diktator Nicolas Maduro menjadi 50 juta dolar AS karena pelanggaran undang-undang narkotika AS. Maduro adalah kepala Cartel de los Soles yang kejam, organisasi teroris narkotika yang telah menguasai Venezuela. Maduro HARUS diadili," tulis Rubio.

Tekanan AS meningkat. Departemen Luar Negeri dan Departemen Kehakiman AS kemudian mengumumkan sayembara hingga USD 50 juta (sekitar Rp813 miliar) bagi kepala seorang Maduro.

Siapa pun yang memberikan informasi guna melakukan penangkapan atau pemidanaan, orang tersebut bakal diberi hadiah. Sayembara ini diumumkan pada Kamis (7/8/2025).

Tudingan AS terhadap Maduro itu tak main-main. Sejumlah pasukan hingga kapal perang dikirim AS untuk menekan Maduro.

Maduro tak gentar. Dia menegaskan peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di Karibia bertujuan untuk menggulingkan pemerintahannya. Dia pun menyatakan siap untuk “mendeklarasikan republik bersenjata” jika diserang oleh pasukan AS.

Dalam serangkaian pernyataan langka kepada wartawan pada hari Senin (1/9/2025), Maduro mengatakan bahwa Venezuela menginginkan perdamaian tetapi militernya siap untuk menanggapi serangan apa pun dari pasukan AS.

"Mereka menginginkan pergantian rezim melalui ancaman militer," ujar Maduro kepada para wartawan dikutip Aljazeera, Selasa (2/9/2025).

"Venezuela menghadapi ancaman terbesar yang pernah terlihat di benua kami dalam 100 tahun terakhir."

"Jika Venezuela diserang, kami akan segera bergerak ke perjuangan bersenjata untuk mempertahankan wilayah kami,” katanya, berjanji untuk mendeklarasikan “republik bersenjata”.

Menghadapi tekanan militer maksimum ini, pihaknya telah menyatakan kesiapan maksimum untuk membela Venezuela. Dia menambahkan AS telah mengirimkan delapan kapal militer dengan 1.200 rudal dan sebuah kapal selam yang menargetkan Venezuela.

Maduro telah menyuarakan kekhawatiran selama berminggu-minggu atas laporan pengerahan angkatan laut AS di Karibia Selatan, dalam apa yang dikatakan Washington sebagai operasi untuk memerangi kartel narkoba Amerika Latin, yang telah menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan campur tangan militer terhadap Venezuela.

Sebagai tanggapan, pemimpin Venezuela telah mengerahkan pasukan di sepanjang perbatasan negara Amerika Selatan itu dan mengajak ribuan warga untuk bergabung dengan milisi bersenjata guna membela negara.

Angkatan Laut AS saat ini memiliki dua kapal perusak berpeluru kendali Aegis – USS Gravely dan USS Jason Dunham – di Karibia, bersama dengan kapal perusak USS Sampson dan kapal penjelajah USS Lake Erie di perairan lepas Amerika Latin.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa kapal selam serang cepat bertenaga nuklir adalah bagian dari angkatan laut.

Kantor berita Associated Press juga melaporkan bahwa pasukan tersebut dapat diperluas lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang, dengan mengikutsertakan kapal serbu amfibi, yang berkekuatan 4.000 pelaut dan Marinir AS. AS sendiri belum mengumumkan rencana untuk mengerahkan personel apa pun ke wilayah Venezuela.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menuduh Maduro mempunyai hubungan dekat dengan serangkaian perdagangan narkoba dan organisasi kriminal di seluruh wilayah, klaim yang sejauh ini gagal diajukan buktinya.

Media AS melaporkan awal tahun ini bahwa sebuah memo intelijen internal menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang menghubungkan Maduro dengan kelompok kriminal Venezuela Tren de Aragua, yang melemahkan klaim yang diajukan secara publik oleh Trump dan sekutunya.

Tuduhan itu juga merupakan komponen penting dari dorongan pemerintah AS untuk segera mendeportasi warga Venezuela yang dituduh menjadi anggota tanpa proses hukum.

Meskipun sering menggunakan retorika yang mengecam sejarah intervensi AS di Amerika Latin, pemimpin Venezuela sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan pemerintahan Trump di berbagai bidang seperti penegakan hukum imigrasi, dan setuju untuk menerima warga Venezuela yang dideportasi dari AS.

Dalam konferensi persnya pada hari Senin, Maduro juga menegaskan bahwa dia adalah penguasa sah negara itu setelah memenangkan masa jabatan ketiga dalam pemilihan umum tahun 2024 yang diperebutkan ketat.

Pihak oposisi bersikeras bahwa merekalah pemenang sebenarnya dari pemilu itu, dan baik AS maupun sebagian besar pemerintah daerah tidak mengakui kemenangan Maduro.

Namun memo intelijen internal AS tak membatalkan penangkapan Maduro. Mantan sopir bus ditangkap pasukan elite AS pada Sabtu (3/1/2026) dini hari.

Maduro telah didakwa di pengadilan AS pada tahun 2020 terkait dugaan keterlibatan dalam kasus narkoterorisme. Tuduhan tersebut menyatakan bahwa seorang pejabat negara terlibat dalam aktivitas perdagangan narkoba yang digunakan untuk mendukung atau membiayai kegiatan terorisme. Penangkapan ini menandai langkah signifikan dalam upaya AS untuk menanggulangi pengaruh Maduro di wilayah tersebut.