Rubio Tegaskan Operasi AS di Venezuela untuk Penegakan Hukum, Bukan Invasi Militer

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menjelaskan operasi penangkapan Nicolas Maduro di Venezuela adalah penegakan hukum, bukan invasi, memicu polemik internasional.

Amerika Serikat (AS) telah melancarkan sebuah operasi di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Operasi ini memicu gelombang kontroversi baik di tingkat domestik maupun internasional. Sejumlah pihak, termasuk beberapa anggota Kongres AS, mempertanyakan legalitas dan sifat tindakan tersebut.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa operasi ini bukanlah invasi atau pendudukan militer, melainkan sebuah tindakan penegakan hukum yang sangat presisi. Menurut Rubio, operasi ini tidak memerlukan persetujuan Kongres karena sifatnya yang terbatas dan spesifik.

Pemerintahan Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Maduro akan diadili, sementara Venezuela dan Rusia mengecam keras tindakan ini sebagai agresi. Situasi ini telah meningkatkan ketegangan geopolitik dan dijadwalkan untuk dibahas dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB.

Penjelasan AS: Bukan Invasi, Melainkan Penegakan Hukum

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio secara tegas menyatakan bahwa operasi yang dilakukan di Venezuela adalah murni penegakan hukum, bukan sebuah invasi militer. Rubio menjelaskan kepada NBC News bahwa tindakan ini tidak memerlukan persetujuan Kongres karena bukan merupakan invasi atau operasi militer berkepanjangan.

“Ini adalah operasi yang sangat presisi dan hanya berlangsung beberapa jam. Operasi ini juga sangat sensitif. Ini bukan serangan terhadap Venezuela, melainkan operasi penegakan hukum,” kata Rubio. Pernyataan ini bertujuan untuk meredakan kekhawatiran akan eskalasi konflik dan menegaskan tujuan AS untuk menangkap Nicolas Maduro atas tuduhan tertentu.

Pada Sabtu (3/1), Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa AS telah melancarkan serangan besar ke Venezuela. Serangan ini berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang kemudian dipindahkan ke luar negeri.

Trump kemudian membagikan sebuah foto yang diklaim memperlihatkan Maduro berada di atas kapal perang USS Iwo Jima. Media AS juga melaporkan pendaratan sebuah pesawat di Negara Bagian New York yang disebut membawa Maduro dan istrinya, yang kemudian dikawal puluhan aparat penegak hukum.

Reaksi Internasional dan Domestik AS

Operasi penangkapan Nicolas Maduro ini segera memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Otoritas Venezuela menyatakan tidak memiliki informasi mengenai keberadaan Maduro dan menuntut bukti bahwa ia masih hidup. Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan akan membawa persoalan ini ke organisasi internasional dan meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Januari.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengungkapkan solidaritasnya kepada Venezuela dan menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan pemindahan paksa Maduro dan istrinya. Moskow menyebut tindakan AS ini sebagai agresi dan menuntut pembebasan keduanya, serta menyerukan langkah-langkah untuk mencegah eskalasi lebih lanjut terkait Venezuela.

Di dalam negeri AS sendiri, operasi ini juga menuai kritik. Sejumlah anggota Kongres AS mengecam operasi tersebut dan menyebutnya ilegal. Meskipun demikian, pemerintahan Trump menegaskan bahwa Nicolas Maduro akan diadili sesuai hukum yang berlaku.

Dampak dan Kontroversi Operasi Penangkapan Maduro

Laporan awal mengenai operasi ini juga mencatat adanya korban jiwa. Harian The New York Times, mengutip seorang pejabat senior Venezuela, melaporkan sedikitnya 40 orang tewas, termasuk personel militer dan warga sipil.

Adanya ledakan di Caracas dan kaitannya dengan unit Delta Force AS juga dilaporkan oleh beberapa media. Kejadian ini menambah kompleksitas dan kontroversi seputar operasi yang diklaim AS sebagai penegakan hukum.

Kontroversi seputar legalitas tindakan AS ini menjadi sorotan utama. Pertanyaan mengenai kedaulatan negara dan intervensi asing menjadi perdebatan hangat di forum internasional. Pertemuan Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat memberikan resolusi atau setidaknya arah diskusi lebih lanjut mengenai krisis ini.

Sumber: AntaraNews