Serangan AS ke Venezuela Picu Kecaman Global dan Desakan Reformasi PBB

Aksi unilateral Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Maduro pada awal 2026 memicu kecaman internasional serta desakan kuat untuk reformasi PBB.

Awal tahun 2026, masyarakat internasional dikejutkan oleh aksi militer unilateral Amerika Serikat terhadap Venezuela. Presiden Donald Trump secara terbuka mengumumkan keberhasilan serangan besar-besaran ini melalui platform Truth Social miliknya. Insiden ini segera memicu kekhawatiran global akan pelanggaran kedaulatan negara.

Bersamaan dengan serangan tersebut, Trump juga mengklaim penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang kemudian diterbangkan keluar dari negara tersebut. Sebelumnya, sejumlah ledakan dahsyat mengguncang beberapa wilayah di Venezuela, termasuk ibu kota Caracas, di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS. Video yang beredar menunjukkan asap tebal dan sirene serangan udara terdengar di berbagai lokasi.

Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, mengecam keras agresi militer AS ini sebagai tindakan terang-terangan yang melanggar kedaulatan. Serangan ini, yang terjadi pada Sabtu (3/1), menimbulkan pemadaman listrik di beberapa kawasan Caracas dan memicu gelombang protes serta kecaman dari berbagai negara di dunia.

Motif Tersembunyi di Balik Agresi Militer AS

Presiden Trump awalnya menyatakan bahwa serangan ke Venezuela ini dilancarkan karena negara tersebut dituding membanjiri AS dengan narkoba. Ia juga menuduh Presiden Nicolas Maduro melindungi kartel perdagangan narkoba dan menjalankan praktik narkoterorisme. Selain itu, Maduro juga dituding memanipulasi pemilihan umum untuk mempertahankan kekuasaannya sejak tahun 2013.

Namun, motif sebenarnya di balik agresi ini terkuak tak lama setelah pernyataan Trump. Menteri Perang AS, Pete Hegseth, secara blak-blakan mengungkapkan bahwa dengan ditangkapnya Maduro, AS akan mengendalikan masa depan Venezuela dan menguasai cadangan minyaknya. Hegseth menegaskan bahwa minyak yang sebelumnya dianggap "diambil" dari AS akan dikembalikan, dan negara-negara asing tidak memiliki tempat di belahan bumi Amerika.

Pernyataan Hegseth ini memperjelas bahwa cadangan minyak Venezuela menjadi target utama AS, bukan semata-mata perang melawan perdagangan narkotika. Menurut data dari OPEC, Venezuela memiliki cadangan minyak sekitar 303,2 miliar barel. Angka ini jauh melampaui cadangan minyak Arab Saudi yang sebesar 267 miliar barel dan Iran dengan 209 miliar barel, menempatkan Venezuela sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia.

Gelombang Kecaman Internasional dan Pelanggaran Hukum

Tindakan unilateral AS terhadap Venezuela ini segera menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Banyak pihak menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional, terutama karena didorong oleh motif penguasaan cadangan minyak Venezuela yang melimpah. Kecaman keras salah satunya datang dari China, yang menyatakan sangat terkejut dan mengutuk penggunaan kekuatan terang-terangan oleh AS terhadap negara berdaulat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyebut tindakan hegemonik AS secara serius melanggar hukum internasional, mencederai kedaulatan Venezuela, dan mengancam perdamaian serta keamanan di Amerika Latin. China mendesak AS untuk mematuhi hukum internasional dan menghentikan pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Selain China, negara-negara seperti Brasil, Chile, Kolombia, Meksiko, Uruguay, dan Spanyol juga menyatakan keprihatinan mendalam.

Keenam negara tersebut mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam tindakan militer sepihak AS sebagai preseden berbahaya bagi perdamaian regional dan mengancam keselamatan sipil. Mereka menekankan bahwa situasi di Venezuela harus diselesaikan melalui cara-cara damai, dialog, negosiasi, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat Venezuela tanpa campur tangan eksternal. Pemerintah Indonesia melalui Kemlu RI juga menyampaikan keprihatinan serupa, memperingatkan risiko preseden buruk dalam hubungan internasional.

Ketua sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menegaskan bahwa serangan militer AS dan penangkapan Presiden Maduro adalah tindakan berbahaya, salah, dan melanggar hukum. Menurut riset FPCI, para pakar hukum independen menyimpulkan tindakan AS ini melanggar hukum internasional dan Piagam PBB. Bahkan, sejumlah anggota Kongres AS dan sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB memiliki pandangan yang serupa, mengindikasikan pelanggaran serius terhadap tatanan global. Senator Bernie Sanders dari AS juga secara tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak berhak mengatur Venezuela dan mendesak Kongres untuk mengesahkan resolusi kekuasaan perang untuk mengakhiri operasi militer ilegal ini.

Mendesak Reformasi PBB untuk Keadilan Global

Menyusul insiden ini, Malaysia, China, dan sejumlah negara lainnya mendesak AS untuk segera membebaskan Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya. China juga menyerukan sidang darurat Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membahas penangkapan tersebut dan meminta PBB memainkan peran sesuai mandatnya. Namun, dalam sidang darurat pada Senin (5/1), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hanya menuntut AS menghormati kedaulatan nasional Venezuela dan memperingatkan tentang "preseden berbahaya" yang diciptakan.

Guterres juga menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi dialog nasional inklusif di Venezuela, namun tindakan PBB dinilai belum cukup tegas. Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai serangan AS ke Venezuela mengekspos ketidakberdayaan PBB terhadap negara anggotanya. Reza berpendapat bahwa serangan brutal ini telah mengerdilkan hukum internasional dan merendahkan harkat PBB, sehingga perlu adanya reformasi PBB yang mendesak.

Rezasyah mendorong reformasi PBB melalui penambahan unsur baru di Dewan Keamanan PBB, dengan mempertimbangkan keterwakilan umat beragama, jumlah penduduk, dan kontribusi penjaga perdamaian. Menurutnya, tanpa perubahan, PBB terancam menjadi "sekadar stempel bagi kepemimpinan global AS" di tengah dinamika global. Oleh karena itu, Indonesia didorong untuk aktif memainkan peran dalam mendorong reformasi PBB melalui pendekatan intelektual dan institusional di tingkat dunia, memastikan PBB lebih berkeadilan dan berwibawa di masa depan.

Sumber: AntaraNews