Jazuli Juwaini: Serangan AS Venezuela Cederai Hukum Internasional dan Ancam Ketertiban Global

Presiden JDF Asia Pasifik Jazuli Juwaini mengecam keras Serangan AS Venezuela yang dinilai melanggar kedaulatan dan hukum internasional, memicu kekhawatiran chaos global.

Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik, Jazuli Juwaini, melayangkan kecaman keras terhadap Serangan AS Venezuela. Tindakan militer Amerika Serikat ini dianggap sebagai pelanggaran serius hukum internasional. Jazuli Juwaini menegaskan bahwa langkah sepihak tersebut mencederai prinsip-prinsip dasar kedaulatan negara.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu, Jazuli Juwaini menyoroti bahwa Serangan AS Venezuela mengabaikan mekanisme diplomasi yang telah menjadi fondasi perdamaian dunia. Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Insiden ini berpotensi memicu ketegangan global yang lebih besar.

Amerika Serikat dikabarkan tidak hanya membombardir Venezuela, tetapi juga menangkap Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Tindakan ini, menurut Jazuli, jelas melampaui tata hukum internasional yang beradab dan menunjukkan arogansi kekuasaan.

Pelanggaran Kedaulatan dan Hukum Internasional oleh Serangan AS Venezuela

Serangan AS Venezuela, termasuk penangkapan Presiden Maduro, merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara. Jazuli Juwaini menyatakan bahwa tidak ada negara yang dibenarkan menggunakan kekuatan militer secara sepihak. Hal ini terutama dilakukan atas nama kepentingan politik atau kekuasaan tanpa dasar hukum yang jelas.

"Serangan Amerika Serikat ke Venezuela merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Jazuli Juwaini. "Tidak ada satu pun negara yang dibenarkan menggunakan kekuatan militer secara sepihak atas nama kepentingan politik dan kekuasaan." Pernyataan ini menegaskan posisi JDF Asia Pasifik.

Praktik semacam ini sangat berbahaya jika dibiarkan dan dianggap normal dalam hubungan internasional. Jazuli mengingatkan bahwa tindakan ini bisa menjadi preseden buruk. Ini seolah-olah hukum internasional tidak lagi diindahkan oleh negara-negara adidaya.

Ancaman Chaos Global Akibat Abainya Hukum Internasional

Jazuli Juwaini memperingatkan bahwa jika hukum internasional runtuh, dunia akan berada di ambang kekacauan dan ketidaktiban global. Ketidakpatuhan terhadap aturan main internasional ini dapat memperbesar potensi konflik terbuka antarnegara. Eskalasi ketegangan global pun akan meningkat secara signifikan.

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menekankan bahwa Serangan AS Venezuela dapat memicu dampak yang lebih luas. "Dalam kondisi seperti ini, ancaman terjadinya Perang Dunia Ketiga bukanlah sesuatu yang mustahil," kata Jazuli. Ia menambahkan bahwa perang bisa pecah kapan saja jika negara-negara kuat terus memaksakan kehendaknya.

Memaksakan kehendak dengan kekuatan militer tanpa dasar hukum yang kuat adalah resep menuju bencana. Jazuli Juwaini menyerukan agar komunitas internasional tidak membiarkan tindakan sepihak ini menjadi norma. Penting untuk menjaga stabilitas dan perdamaian global.

Seruan untuk Diplomasi dan Penegakan Hukum Internasional

Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk bersikap tegas. Mereka harus menegakkan hukum internasional secara adil dan tanpa pandang bulu. Hal ini krusial untuk mencegah terulangnya insiden serupa.

JDF Asia Pasifik juga mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan diplomasi, bukan kekerasan militer. "Perdamaian dunia hanya dapat dijaga jika semua negara, tanpa kecuali, tunduk pada hukum internasional dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kemanusiaan," tutur Jazuli. Ini adalah kunci untuk menjaga ketertiban dunia.

Pentingnya peran PBB sebagai penjaga perdamaian dunia ditekankan dalam konteks Serangan AS Venezuela. Komunitas internasional harus bersatu dalam menolak tindakan unilateral yang melanggar kedaulatan negara lain. Penegakan hukum internasional adalah fondasi utama bagi hubungan antarnegara yang harmonis.

Sumber: AntaraNews