jazuli juwaini

Ketua Umum PB Mathla'ul Anwar, Jazuli Juwaini, menegaskan komitmen Mathla'ul Anwar untuk memperkuat pendidikan, dakwah, dan peran sosial demi kemajuan bangsa pada periode 2026-2031.

Presiden JDF Asia Pasifik Jazuli Juwaini mengecam keras Serangan AS Venezuela yang dinilai melanggar kedaulatan dan hukum internasional, memicu kekhawatiran chaos global.

Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi tantangan kebangsaan yang tidak mudah. Pandemi covid 19 belum berakhir. Sementara krisis global menghantui di berbagai bidang : politik, ekonomi, energi hingga lingkungan.

Jazuli menuturkan, prioritas pemerintah saat ini terlalu menitikberatkan kepada ekonomi malah berpotensi mengorbankan nyawa rakyat. Pemerintah tidak fokus menyelamatkan rakyat bakal berdampak masalah ekonomi semakin parah.

"Fraksi PKS mengusulkan agar presidential threshold diturunkan sama dengan parliamentary threshold sehingga setiap partai yang lolos ke Senayan dapat mengajukan pasangan calon presiden-wapres," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Jakarta, Kamis (11/6).

Jazuli Juwaini menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) skema Omnibus Law seperti Cipta Kerja dan Perpajakan harus berpihak kepada masyarakat.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasang target perolehan 150 kursi DPR dalam Pemilu 2024. Menurut Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, demi mencapai target tersebut kader PKS harus mendekatkan diri dengan Allah. Salah satu caranya ialah dengan berpuasa setiap Senin dan Kamis.

Sedangkan terkait posisi pimpinan MPR, Jazuli menegaskan belum ada arahan dari DPP tentang siapa yang akan dijadikan pimpinan MPR dari PKS. Dia menyebut nama pilihan PKS akan disebutkan kurang lebih satu atau dua hari lagi.

Jazuli melanjutkan, selama ini juga belum ada upaya Anies untuk melobi para anggota majelis syura.

Tidak cuma kali ini, kata Jazilul, Prabowo kerap melempar kritik kontroversial tanpa dasar kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Contohnya prediksi Indonesia bakal bubar pada 2030 mendatang.

PKS, kata Jazuli, menganggap wajar Demokrat menggulirkan hak angket jika terbukti melanggar Undang-undang. Bila terbukti, Jazuli menyatakan, partainya siap mendukung rencana Demokrat itu.

Jazuli menuturkan, pertemuan ini hanya silaturahim dengan Rizieq dan keluarga. Pertemuan digelar di sela-sela ibadah umroh Ramadan.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menekankan pentingnya kembali menghayati dan menjiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat mengingat tantangan dan ancaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin kompleks dan eksesif.

UU Terorisme disahkan, PKS minta teroris ditumpas sampai ke akar-akarnya. Jazuli menyebut, aparat juga harus lebih akuntabel menjelaskan kepada publik siapa sebenarnya jaringan, aktor, serta dalang di balik rentetan teror yang belakangan terjadi.

Didampingi Fadli Zon, Jazuli Juwaini tandatangani pansus angket TKA. Jazuli Juwaini jadi anggota DPR keempat sekaligus atas nama Fraksi PKS menandatangani usulan pembentukan Pansus Hak Angket Tenaga Kerja Asing. Pembentukan pansus ini dilakukan menyusul maraknya isu yang beredar soal ancaman serbuan TKA ke Indonesia.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengaku kecewa dan menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mengabulkan permohonan uji materi pasal kesusilaan dalam KUHP. Padahal materi pemohon berangkat dari realitas nyata perilaku asusila dan amoral yang semakin marak dan mengancam masa depan generasi bangsa.

Fraksi PKS turut berduka cita atas meninggalnya Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD AM Fatwa pada Kamis (14/12) pagi. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengaku mengenal AM Fatwa sebagai tokoh perlawanan otoritarianisme.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini meminta pemerintah melindungi data warga negara yang telah melakukan registrasi ulang pengguna ponsel prabayar. Sebab, dalam pendaftaran itu mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga konsumen.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan adanya rapat gabungan antara Komisi III dengan Komisi I untuk membahas isu senjata api ilegal. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan usulan ini untuk menyelesaikan polemik pembelian senjata api ilegal yang membuat masyarakat bingung.

Dia mengatakan, dana parpol tidak digunakan untuk calon legislatif (caleg). Sebab para caleg seharusnya bisa mandiri secara keuangan.