Megawati Kecam Keras Intervensi Militer AS di Venezuela, Sebut Tindakan Neokolonialisme
Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengecam keras intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela, menyebutnya sebagai tindakan neokolonialisme yang melanggar kedaulatan negara dan mengancam tatanan internasional.
Pada hari Sabtu, 11 Januari 2026, mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri menyampaikan kecaman keras terhadap intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela. Pernyataan ini disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Megawati menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk neokolonialisme yang secara terang-terangan melanggar kedaulatan nasional Venezuela. Ia juga menyatakan bahwa intervensi ini mengancam fondasi tatanan internasional yang telah dibangun bersama.
Kecaman ini dilontarkan Megawati di Jakarta Utara, bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-53 PDIP dan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama partai tersebut tahun 2026.
Kecaman Tegas Terhadap Aksi Neokolonialisme
Megawati Soekarnoputri, putri proklamator Indonesia Soekarno, secara eksplisit mengutuk intervensi militer AS di Venezuela. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk neokolonialisme dan imperialisme modern.
“Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengecam segala bentuk intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela, termasuk penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya,” kata Megawati, menggambarkan operasi tersebut telah memicu kekhawatiran luas di komunitas internasional.
Menurut Megawati, yang menjabat sebagai presiden kelima Indonesia dari tahun 2001 hingga 2004, tindakan AS pada awal Januari ini merupakan pukulan serius terhadap upaya global. Upaya tersebut bertujuan untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas, sekaligus mengikis kepercayaan pada sistem internasional.
Pelanggaran Kedaulatan dan Semangat Konferensi Asia-Afrika
Megawati menegaskan bahwa tindakan Amerika Serikat secara langsung menantang Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip inti yang mengatur hubungan antarnegara berdaulat.
Megawati mengingatkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung. Konferensi tersebut menyerukan solidaritas antarnegara untuk melawan dominasi dan kontrol asing.
“Bangsa Indonesia menolak tatanan internasional apa pun yang berupaya membenarkan penggunaan kekuatan untuk merusak kedaulatan negara lain,” tegasnya, menambahkan bahwa praktik semacam itu bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan dan saling menghormati.
Solusi Damai Melalui Dialog dan Diplomasi
Megawati menekankan bahwa PDIP mendukung upaya negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan melalui dialog dan diplomasi. Ia berpendapat bahwa keterlibatan damai merupakan satu-satunya jalan berkelanjutan menuju solusi yang langgeng.
Megawati menyatakan keyakinannya bahwa kekuatan militer tidak akan pernah menghasilkan keadilan sejati atau demokrasi. Ia memperingatkan bahwa pemaksaan hanya akan memperdalam penderitaan dan ketidakstabilan di suatu wilayah.
“Demokrasi sejati tidak lahir dari senjata, keadilan tidak muncul dari agresi sepihak, dan peradaban tidak pernah dibangun dengan menginjak-injak martabat bangsa-bangsa berdaulat,” pungkas Megawati.
Sumber: AntaraNews