Rakernas PDIP Desak Pemerintah RI Tolak Campur Tangan AS terhadap Venezuela

DPP PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, terutama menyikapi dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya konsistensi Indonesia dalam mengedepankan Perdamaian Global Indonesia di tengah gejolak konflik antarnegara, demi stabilitas nasional dan dunia.

Posisi penyeimbang ditegaskan Megawati Soekarnoputri bukan sikap abu-abu. Melainkan keputusan ideologis.

PDIP menegaskan komitmen untuk melindungi suara rakyat dari tindakan kriminalisasi yang menggunakan hukum sebagai alat untuk kepentingan politik atau bisnis.

Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengecam keras intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela, menyebutnya sebagai tindakan neokolonialisme yang melanggar kedaulatan negara dan mengancam tatanan internasional.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengecam tindakan intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela, menegaskan PDI Perjuangan menolak segala bentuk neokolonialisme yang mengancam kedaulatan bangsa.

Secara spesifik, Megawati menyoroti operasi militer yang menargetkan kepemimpinan nasional di Venezuela sebagai pelanggaran berat hukum Internasional.

Intimidasi militer, serta upaya provokasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela.

Pemerintah Indonesia menanggapi peristiwa yang terjadi di Venezuela akhir pekan lalu.

Indonesia menyerukan de-eskalasi dan dialog untuk solusi damai Krisis Venezuela, sambil memastikan keselamatan WNI di tengah serangan AS dan klaim penangkapan Presiden Maduro.

DPD RI resmi meluncurkan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan di empat provinsi, mendukung visi Presiden Prabowo Subianto menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Apa saja langkah konkretnya?

PDIP akan memberikan dukungan kebijakan politik negara yang sesuai dengan perintah Konstitusi.

Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia dan Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Deddy menyatakan bahwa PDIP berperan sebagai partai politik yang menjalankan fungsi check and balance di DPR untuk mengawasi pemerintahan.

Publik berhak mengetahui secara jelas apakah PDIP memang memilih menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.

Menurut Said, sikap tersebut bukanlah posisi abu-abu maupun oposisi sebagaimana yang dikenal dalam sistem politik di sejumlah negara Barat.

Puan menjelaskan, kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi dan bukan menyerang personal.

Bagi PDI Perjuangan, kata Puan, posisi sebagai partai politik penyeimbang bukanlah posisi pasif, apalagi sekadar menunggu keadaan.

PDIP secara tegas menyatakan komitmennya untuk mempertahankan Pilkada Langsung demi kedaulatan rakyat, sekaligus mendorong penerapan E-voting sebagai solusi efisiensi biaya politik dan penguatan integritas penyelenggara.

Berbagai peristiwa penting mewarnai dinamika politik nasional kemarin, mulai dari hasil Rakernas PDIP, polemik wacana Pilkada, hingga apresiasi terhadap kebijakan anggaran yang berpihak pada daerah terdampak bencana.