China Tegaskan Pentingnya PBB, Serukan Reformasi Tata Kelola Global

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan PBB tetap krusial di tengah krisis keuangan akibat penarikan kontribusi AS, sekaligus menyerukan reformasi untuk perkuat peran Global South.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi baru-baru ini menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih sangat relevan dan perlu dipertahankan oleh negara-negara anggotanya. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Beijing, Minggu, menyoroti pentingnya menjaga stabilitas global.

Wang Yi menekankan bahwa posisi utama PBB tidak boleh digoyahkan, dan peran intinya harus diperkuat, bukan dilemahkan. "Meski PBB tidak sempurna, tanpa PBB, dunia ini hanya akan menjadi lebih buruk," kata Menlu Wang Yi. Ia mengakui bahwa meskipun PBB tidak sempurna, dunia akan menjadi lebih buruk tanpanya sebagai organisasi multilateral.

Penegasan ini muncul di tengah krisis keuangan yang melanda PBB, menyusul keputusan Amerika Serikat pada Januari 2026 untuk menarik kontribusinya dari puluhan organisasi internasional, termasuk 31 badan PBB. Langkah AS ini menimbulkan dampak signifikan terhadap operasional PBB.

Pentingnya Peran PBB di Mata China

China, sebagai salah satu negara pendiri PBB, secara konsisten menjadi penjaga teguh tujuan organisasi tersebut. Wang Yi menyatakan bahwa "Meninggalkan PBB untuk membangun sistem lain sendiri, menjalankan seperangkat aturan sendiri, bahkan merangkai berbagai kelompok kecil dan lingkaran kecil, tidak mendapat dukungan rakyat dan juga tidak berkelanjutan." Hal ini menunjukkan komitmen Beijing terhadap multilateralisme dan kerangka kerja global yang sudah ada.

Pemerintah China meyakini bahwa upaya untuk meninggalkan PBB dan membangun sistem alternatif tidak akan berkelanjutan atau mendapat dukungan rakyat. Ini menunjukkan komitmen Beijing terhadap multilateralisme dan kerangka kerja global yang sudah ada.

Wang Yi juga menyoroti bahwa sebagai negara berkembang terbesar, China sangat menyadari harapan besar negara-negara "Global South". Ini menggarisbawahi upaya China untuk memastikan suara negara-negara berkembang lebih didengar dalam forum global.

Mekanisme seperti Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dan BRICS, yang turut dibangun China, menjadikan kepatuhan terhadap Piagam PBB sebagai pedoman utama. Ini menunjukkan konsistensi China dalam mendukung prinsip-prinsip PBB.

Krisis Keuangan PBB Akibat Penarikan AS

Pada Januari 2026, Amerika Serikat menarik kontribusinya dari puluhan organisasi internasional, termasuk UNESCO, WHO, dan Dewan HAM PBB. Keputusan ini didasari alasan untuk "mengakhiri pendanaan dan keterlibatan pembayar pajak Amerika dalam entitas yang memajukan agenda globalis di atas prioritas AS".

Penarikan ini menimbulkan krisis keuangan yang signifikan bagi PBB, dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres melaporkan PBB akan kehabisan dana pada Juli 2026. Tunggakan mencapai 1,568 miliar dolar AS, atau lebih dari dua kali lipat jumlah tahun sebelumnya.

AS adalah penyumbang terbesar PBB, menyumbang 22 persen dari anggaran. Namun, Presiden Donald Trump mengkritik PBB karena dianggap gagal mendukung upaya perdamaian yang dipimpin AS, dan AS tidak membayar kontribusinya pada anggaran reguler PBB 2025.

Guterres menekankan bahwa "integritas seluruh sistem" PBB bergantung pada kepatuhan negara-negara anggota terhadap kewajiban mereka. Ia mencatat bahwa hanya 77 persen dari total utang telah dibayarkan pada tahun 2025, menunjukkan tantangan besar yang dihadapi PBB.

Inisiatif Tata Kelola Global China dan Reformasi PBB

Tahun lalu, China mengajukan Inisiatif Tata Kelola Global, sebuah gagasan yang menekankan perlunya PBB mengikuti perkembangan zaman dan menyempurnakan sistem tata kelola melalui reformasi. Inisiatif ini bertujuan menyesuaikan PBB dengan situasi internasional yang berkembang.

Salah satu tujuan utama inisiatif ini adalah meningkatkan hak bicara dan keterwakilan negara-negara "Global South" di PBB. Wang Yi menyatakan bahwa "PBB perlu lebih banyak mencerminkan tuntutan sah negara-negara berkembang yang luas, dengan tujuan membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan rasional."

Inisiatif Tata Kelola Global, yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping, telah memperoleh dukungan dan tanggapan dari lebih dari 150 negara dan organisasi internasional. Terbentuk pula Kelompok Sahabat Tata Kelola Global di Markas Besar PBB.

Wang Yi menjelaskan bahwa "kuncinya terletak pada lima gagasan utama yang ditekankan oleh inisiatif ini, yaitu kesetaraan kedaulatan, supremasi hukum internasional, multilateralisme, berpusat pada manusia, dan berorientasi pada tindakan." Prinsip-prinsip ini dinilai sesuai dengan aspirasi komunitas internasional dan mencerminkan suara hati bersama rakyat berbagai negara.

Sumber: AntaraNews