Dukungan China PBB: Beijing Tegaskan Multilateralisme di Tengah Penarikan AS

Beijing kembali menegaskan komitmennya terhadap peran sentral PBB dan multilateralisme, sebuah sikap kontras dengan keputusan AS yang menarik diri dari puluhan organisasi internasional. Apa implikasinya bagi tatanan global dan mengapa Dukungan China PBB m

Pemerintah China secara tegas menyatakan komitmennya untuk terus mendukung peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan prinsip multilateralisme. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Beijing. Sikap ini menunjukkan kontras yang jelas dengan kebijakan Amerika Serikat (AS) yang baru-baru ini menarik diri dari sejumlah organisasi internasional dan badan di bawah PBB.

Langkah AS untuk mundur dari puluhan organisasi internasional ini didasarkan pada keputusan Presiden AS Donald Trump. Ia menandatangani "Memorandum Kepresidenan" yang menginstruksikan lembaga-lembaga pemerintah untuk menghentikan partisipasi dan pendanaan terhadap 66 organisasi yang dianggap tidak lagi melayani kepentingan Amerika. Keputusan ini mencakup 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB, yang operasionalnya dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan AS.

Mao Ning menekankan bahwa organisasi internasional dan lembaga multilateral seharusnya tidak mewakili kepentingan egois satu negara tertentu. Sebaliknya, entitas-entitas ini bertugas menjunjung tinggi kepentingan bersama semua negara anggota, serta menjaga perdamaian dan stabilitas global. Sistem internasional yang berpusat pada PBB telah terbukti efektif dalam mempromosikan pembangunan sosial ekonomi dan melindungi hak serta kepentingan yang setara bagi semua negara selama lebih dari 80 tahun.

Komitmen Beijing pada Tata Kelola Global yang Adil

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menegaskan bahwa terlepas dari perkembangan situasi global, China akan tetap teguh pada komitmen multilateralisme. Beijing bertekad untuk mendukung peran sentral PBB dalam urusan internasional. Tujuannya adalah bekerja sama dengan komunitas internasional lainnya untuk membangun sistem tata kelola global yang lebih adil dan setara.

Mao Ning juga menyoroti bahwa penarikan AS dari lembaga-lembaga tersebut bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Ia menegaskan kembali bahwa organisasi internasional ada untuk menjunjung tinggi kepentingan bersama semua negara anggota, bukan untuk mewakili kepentingan egois satu negara. Pernyataan ini menggarisbawahi filosofi China terhadap kerja sama global.

Sistem internasional yang berpusat pada PBB telah memainkan peran krusial dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global selama lebih dari delapan dekade. Selain itu, sistem ini juga berkontribusi pada promosi pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan hak serta kepentingan yang setara bagi seluruh negara. Ini menunjukkan pentingnya institusi multilateral dalam menjaga tatanan dunia.

Mao Ning lebih lanjut menjelaskan bahwa lanskap internasional saat ini membuktikan efektivitas sistem multilateral. Sistem ini mampu mencegah berlakunya hukum rimba dan dominasi pendekatan 'siapa yang kuat dialah yang benar' dalam tatanan internasional. Hal ini sangat dibutuhkan oleh sebagian besar negara, terutama negara-negara kecil dan kurang berkembang, untuk memastikan keadilan global.

Gelombang Penarikan AS dari Organisasi Internasional

Pada Rabu (7/1), Presiden AS Donald Trump menandatangani "Memorandum Kepresidenan" yang mengarahkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional. Memorandum ini secara spesifik memerintahkan semua departemen dan lembaga eksekutif AS untuk menghentikan partisipasi dan pendanaan terhadap 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB. Keputusan ini diambil karena operasional organisasi-organisasi tersebut dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional AS.

Gedung Putih berpendapat bahwa penarikan ini bertujuan untuk mengakhiri pendanaan dan keterlibatan pembayar pajak Amerika dalam entitas yang memajukan agenda global di atas prioritas AS. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memulihkan "kedaulatan Amerika" dan mengurangi pengeluaran. Mereka menilai banyak lembaga "merusak kemerdekaan Amerika dan membuang-buang uang pembayar pajak."

Pemerintah AS mengklaim bahwa banyak organisasi yang menjadi sasaran keputusan ini kerap mengkritik kebijakan pemerintah AS. Selain itu, mereka juga dianggap memajukan agenda yang bertentangan dengan nilai-nilai AS, atau menyia-nyiakan uang pembayar pajak. Ini dilakukan dengan berpura-pura menangani isu-isu penting tetapi tidak mencapai hasil nyata apa pun.

Sebagai gantinya, Gedung Putih menyatakan akan mengalihkan sumber daya ke prioritas domestik. Prioritas ini mencakup infrastruktur, kesiapan militer, dan keamanan perbatasan. Selain itu, pemerintah AS juga akan bertindak cepat untuk melindungi perusahaan-perusahaan Amerika dari campur tangan asing, sebagai bagian dari fokus pada kepentingan dalam negeri.

Daftar Organisasi yang Ditinggalkan AS

Di antara penarikan yang paling menonjol adalah dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Ini merupakan perjanjian yang mendasari negosiasi iklim global dan Perjanjian Paris. Keputusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.

Pemerintahan AS juga mengakhiri dukungan untuk Dana Kependudukan PBB (UNFPA). UNFPA menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh dunia, dan telah lama menghadapi penentangan dari Partai Republik. Penarikan ini dapat mempengaruhi layanan penting di berbagai negara.

Sebelumnya, AS juga telah menarik diri dari beberapa organisasi penting lainnya. Ini termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dewan Hak Asasi Manusia PBB, UNESCO, dan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Setiap penarikan ini memiliki dampak tersendiri pada kerja sama internasional di bidang kesehatan, hak asasi manusia, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan.

Di luar PBB, Washington juga meninggalkan beberapa badan keamanan, demokrasi, dan kerja sama regional. Contohnya adalah Forum Kontraterorisme Global, Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, serta Kemitrahan untuk Kerja Sama Atlantik. Organisasi-organisasi lain yang terdampak sebagian besar merupakan badan teknis, penelitian, perdagangan, dan budaya. Banyak di antaranya terkait dengan kebijakan lingkungan, sumber daya alam, tenaga kerja, pendidikan, atau koordinasi data.

Kebijakan pemerintahan Trump ini juga berlaku untuk Universitas PBB, Organisasi Kayu Tropis Internasional, Komite Penasihat Kapas Internasional, dan beberapa kelompok studi ilmiah dan industri. Pemerintah AS berpendapat entitas-entitas tersebut berlebihan, tidak efektif, atau tidak selaras dengan prioritas AS. Dana yang dialihkan akan digunakan untuk inisiatif domestik dan strategis.

Sumber: AntaraNews