Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
utang
"Rasio utang kita tetap di bawah 40 persen, terendah dibandingkan negara maju yang bahkan di atas 100 persen," kata Menko Airlangga
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, utang pemerintah yang telah mencapai Rp8.041 triliun atau dengan rasio terhadap PDB sebesar 38,11 persen pada November 2023 masih aman terkendali.
"Tentu kita lihat (rasio) utang kita tetap di bawah 40 persen, terendah dibandingkan negara maju yang bahkan di atas 100 persen juga negara berkembang yang lain. Jadi relatif ini masih hati-hati," kata Menko Airlangga dikutip dari Antara.
- Pemerintah Tarik Utang Baru Rp600 Triliun Tahun Depan, Buat Apa?
- IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya
- Utang Luar Negeri Pemerintah Turun Jadi Rp6.489 Triliun, Ini Penyebabnya
- Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.584 Triliun, BI: Masih Terkendali
- Bertemu BUMD Provinsi Anhui China, Pj Gubernur Minta Bangun Pabrik Biodiesel di Kaltim
- VIDEO: Isi Kesaksian Aep-Dede Dianggap Palsu Bikin Terpidana Kasus Vina Divonis Seumur Hidup
Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 1/2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Menurut Airlangga, sejauh ini utang tersebut telah digunakan dengan baik, khususnya untuk pembangunan infrastruktur. Namun, dirinya memberikan catatan terkait Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih tinggi.
“Kita masih bisa perbaiki, tetapi tentu ini butuh upaya ekstra. Artinya pengelolaan manajemen dari pembangunan baik yang dilakukan pemerintah, dilakukan BUMN swasta harus lebih baik lagi, salah satu faktornya adalah faktor transportasi dan harus diingat kita negara kepulauan, dan tidak ada negara kepulauan sebesar Indonesia,” ujarnya.
Menko Airlangga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur, terutama di daerah Indonesia Timur guna menekan biaya logistik dan transportasi. Dia mengungkapkan target untuk menekan biaya logistik mencapai 8 persen pada 2045.
"Kita punya target untuk transportasi dan logistik, ya mungkin pada 2030 kita masih 12 persen, tapi 2045 kita harapkan turun jadi 8 persen," terang Airlangga.
Adapun kinerja fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih tetap terjaga di tengah adanya ketidapastian global. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia akan terjaga di angka 5 persen sampai ekonomi Indonesia akan konsisten terjaga di level 5 persen.
Dari segi inflasi, Menko Airlangga menilai bahwa tingkat inflasi Indonesia masih relatif terkendali. Inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,86 persen secara tahunan (year-on year/yoy) pada November 2023.
"Capaian ini merupakan hasil arahan Presiden, sinergi antara fiskal, moneter dan riil, dan ini dukungan dari masyarakat, dan kebijakan fiskal menjadi shock absorber yang responsif terhadap kebijakan perekonomian. Kebijakan moneter juga berperan strategis menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.
