Utang RI Saat Ini Masih Lebih Rendah dari Negara G20

Purbaya menjelaskan, rasio utang pemerintah saat tersebut masih berada di bawah batas yang ditetapkan dalam Maastricht Treaty, yakni 60 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Purbaya memberikan tanggapan terhadap beragam kritik yang muncul mengenai kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I tahun 2026.

Realisasi itu lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pembiayaan utang pada Januari tahun lalu, yang senilai Rp153,33 triliun atau 23,7 persen.

Hingga Oktober 2025, Pemerintah Indonesia telah menarik utang baru sebesar Rp570,1 triliun untuk menutup defisit APBN. Angka ini setara 77,94 persen dari target, menunjukkan upaya menjaga stabilitas fiskal.

Purbaya menjelaskan, lembaga pemeringkat menilai kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator, yakni deficit to GDP ratio dan debt to GDP ratio.

Menkeu Purbaya mengatakan, acuan utang suatu negara bahaya atau tidak bukan hanya dilihat dari besaran nominalnya saja.

Suminto memandang level rasio utang terhadap PDB itu masih dalam aman. Lebih kecil dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia.

Thomas memaparkan, pasar domestik menunjukkan kinerja yang positif, utamanya pada surat berharga negara (SBN).

Di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali mencatat kenaikan.

Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Realisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.

Mayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.

Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2025 sebesar 1,8% (yoy). Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara bijak di tengah mencuatnya wacana pelebaran defisit APBN hingga 4,06 persen akibat tekanan ekonomi global.

Badan Anggaran DPR RI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin reformasi sektor keuangan dan fiskal secara menyeluruh demi membalikkan catatan negatif lembaga pemeringkat internasional dan memulihkan kepercayaan investor.

Posisi ULN swasta tercatat sebesar USD 191,2 miliar pada November 2025, menurun dibandingkan dengan posisi Oktober 2025 sebesar USD 191,7 miliar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa anggaran K/L tak terserap dapat dialihkan untuk melunasi utang negara, mendorong efisiensi dan akuntabilitas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Strategi Utang Purbaya untuk 2026, berfokus mengurangi penarikan utang dan mengandalkan pertumbuhan ekonomi

Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya, melainkan dipicu oleh persepsi negatif.

Kementerian Keuangan melalui DJPb melaporkan realisasi penyaluran TKD Papua Barat Daya mencapai Rp1,81 triliun hingga April 2026, memicu pertanyaan tentang percepatan distribusi dana.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, menurut Menkeu Purbaya, tidak akan membahayakan kesehatan fiskal negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah dan IHSG tidak sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang solid. Ia menyoroti persepsi negatif pasar yang keliru terhadap kondisi riil.

Anggota DPR RI Andre Rosiade menegaskan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi prioritas pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T untuk Program Makan Bergizi Gratis, didukung penuh oleh pemerintah.