Rupiah Melemah: Penutupan Selat Hormuz dan Beban Utang Pemerintah Jadi Pemicu

Nilai tukar Rupiah melemah signifikan di Jakarta, dipicu oleh keputusan Iran menutup Selat Hormuz yang mengerek harga minyak global serta sentimen beban utang domestik pemerintah.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau melemah pada penutupan perdagangan di Jakarta, Jumat pagi. Mata uang Garuda turun 65 poin atau 0,38 persen menjadi Rp16.958 per dolar AS dari penutupan sebelumnya yang tercatat Rp16.893 per dolar AS. Pelemahan ini menunjukkan tekanan signifikan terhadap stabilitas mata uang domestik di tengah gejolak global dan domestik.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah ini tak lepas dari arahan pemimpin baru Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei. Iran memutuskan untuk tetap menutup Selat Hormuz, sebuah jalur air vital bagi pasokan energi global. Keputusan ini memiliki implikasi luas terhadap pasar komoditas dan stabilitas ekonomi dunia.

Penutupan selat strategis ini berdampak besar pada pasar minyak dunia, menyebabkan gangguan pasokan terbesar dalam sejarah. Kekhawatiran akan lonjakan harga minyak mentah dan inflasi global turut menekan nilai tukar rupiah, menciptakan ketidakpastian di kalangan pelaku pasar.

Dampak Penutupan Selat Hormuz pada Ekonomi Global

Selat Hormuz merupakan jalur air sempit yang sangat krusial, dilewati oleh seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Keputusan Iran untuk menutup selat ini telah memicu kekhawatiran serius di pasar global mengenai ketersediaan energi. Gangguan pasokan yang diakibatkannya berpotensi menciptakan guncangan inflasi di seluruh dunia, mengingat ketergantungan global pada minyak dan gas.

Para pelaku pasar dan analis kini mencermati lonjakan harga minyak yang signifikan. Harga minyak mentah Brent berjangka, sebagai patokan global, dilaporkan mencapai sekitar 100 dolar AS per barel. Kenaikan harga komoditas energi ini secara langsung berkontribusi pada tekanan inflasi, yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan biaya produksi industri.

Bank sentral global, termasuk Federal Reserve, dinilai mungkin terpaksa mempertimbangkan ulang rencana pemotongan suku bunga jangka pendek mereka. Jika inflasi terus meningkat akibat harga minyak, kebijakan moneter bisa menjadi lebih ketat. Biaya pinjaman yang lebih tinggi ini dapat menarik investasi asing, sekaligus meningkatkan daya tarik dolar AS, yang pada gilirannya dapat menekan mata uang negara lain seperti rupiah.

Sentimen Domestik dan Beban Utang Pemerintah

Selain faktor eksternal, sentimen domestik juga turut membebani pergerakan nilai tukar rupiah. Pasar terus menyoroti beban pembayaran bunga utang pemerintah yang semakin besar. Kondisi ini membatasi ruang fiskal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi belanja negara, yang krusial untuk stimulus ekonomi.

Estimasi berdasarkan skema defisit anggaran dikurangi keseimbangan primer menunjukkan bahwa realisasi pembayaran bunga utang telah menembus angka Rp99,8 triliun pada Februari 2026. Jumlah ini setara dengan 27,8 persen dari total pendapatan negara sebesar Rp358 triliun. Angka ini juga mencapai 28,8 persen jika dibandingkan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun pada bulan yang sama, menyoroti besarnya porsi anggaran untuk pembayaran utang.

Risiko pembengkakan beban bunga utang semakin meningkat menyusul kebijakan tukar guling utang (debt switch) antara Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah. Tensi geopolitik global yang memanas juga berpotensi mengerek tingkat imbal hasil (yield) surat berharga negara (SBN), yang akan memperparah beban bunga utang. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 10 Maret 2026, tingkat yield SBN tenor 10 tahun bertengger di level 6,52 persen, sementara yield US Treasury (UST) tenor 10 tahun berada di posisi 4,09 persen. Secara akumulasi sejak awal tahun (year to date/YtD), yield SBN mengalami kenaikan sebesar 55 basis points (bps), yang berisiko meningkatkan beban pembayaran bunga utang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Optimisme Pemerintah dalam Pengelolaan Utang

Kendati demikian, pemerintah masih optimis dengan mengelola utang negara. Pengelolaan dilakukan secara hati-hati, baik dari sisi portofolio maupun penerbitan tahunan (annual issuance). Langkah ini bertujuan untuk memastikan risiko tetap terjaga dengan baik di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

Pemerintah juga fokus pada pengelolaan rasio pembayaran bunga utang (interest ratio) dan Debt Service Ratio (DSR). Upaya ini penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara di tengah berbagai tekanan, memastikan kemampuan negara untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

Sebagai contoh konkret, penerimaan pajak mampu tumbuh hingga 30,4 persen pada Februari 2026. Pertumbuhan penerimaan ini diharapkan berdampak langsung pada perbaikan rasio pembayaran bunga utang. Selain itu, peningkatan penerimaan pajak juga akan memperbaiki Debt Service Ratio (DSR) secara keseluruhan, memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah.

Sumber: AntaraNews