Defisit APBN 2025 di Bawah Batas Aman, Menko Airlangga: Tak Goyahkan Kepercayaan Investor

Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif, dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor sektor ini tumbuh lebih ekspansif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran 3 persen, meski menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Kebijakan ini menekankan optimalisasi fiskal dan investasi untuk mendorong ekspansi ekonom

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi pertumbuhan ekonomi Q4 2025 akan melampaui kuartal III, menunjukkan fundamental ekonomi nasional yang kuat. Simak detail Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Q4 2025.

Defisit fiskal tercatat sebesar 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang masih berada di bawah batas aman 3 persen.

Pemerintah melaporkan kinerja APBN 2025 dengan defisit yang meningkat di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi.

Meskipun defisit APBN 2025 berpotensi melebar akibat perlambatan ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin pergerakan ekonomi tetap aman dan terkendali.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga meskipun defisit anggaran negara berpotensi melebar, dengan komitmen menjaga batas hukum.

Kemenkeu mencatat, hingga akhir November 2025, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook setahun penuh.

Menurut Sri Mulyani, angka defisit tersebut mencerminkan kondisi penerimaan dan belanja negara yang terus disesuaikan.

Posisi defisit tersebut masih sejalan dengan rencana awal pengelolaan fiskal yang telah dirancang pemerintah sejak awal tahun.

Menurut Sri Mulyani, defisit merupakan bagian dari perencanaan pembiayaan yang sudah disusun sebelumnya.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam wajib melakukan Pelaporan Ekspor DSI melalui sistem CEISA 4.0, demi pengawasan data yang lebih akurat dan mencegah praktik curang.

Danantara Indonesia melalui COO Dony Oskaria menekankan Transparansi DSI dalam operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia, BUMN pengekspor komoditas strategis, demi memastikan tata kelola yang baik dan akuntabel serta kelancaran program pemerintah.

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan pelaporan ekspor SDA ini bertujuan perkuat pengawasan dan cegah praktik curang.

Airlangga menjelaskan, dalam aturan baru tersebut eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100% DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia dengan tingkat kepatuhan.

Pemerintah menetapkan kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor SDA sebesar 100 persen ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Indonesia dan Belarus tengah intensif membahas penguatan Kerja Sama Indonesia Belarus di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan perdagangan, menjelang kunjungan Presiden Alexander Lukashenko ke Jakarta pada Juli 2026.

Perum Bulog memaksimalkan penyaluran bantuan pangan Bulog hingga Juni 2026, memastikan seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya setelah tenggat distribusi diperpanjang.

Forum tersebut dihadiri 200 peserta dari kalangan regulator, pelaku industri, dan pembuat kebijakan untuk membahas percepatan pengembangan infrastruktur.

Negara-negara ASEAN berkomitmen kuat untuk meneken Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN (ASEAN DEFA) pada November 2026, menandai langkah besar menuju integrasi ekonomi digital regional yang komprehensif.

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan Kenaikan Harga Minyakita akibat meningkatnya harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) global, meskipun pasokan diklaim aman dan tidak terkait kebijakan B50.

PT Hoi Fu Paper Packaging menanamkan investasi besar Rp1,12 triliun untuk membangun pabrik kemasan di KEK Kendal, diproyeksikan menyerap 1.000 tenaga kerja lokal dan memperkuat ekonomi daerah.

Kontribusi sawit terhadap roda ekonomi nasional pun bakal semakin tinggi dengan adanya program B50.