Tahukah Anda? APBN Tak Tanggung Beban Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, secara tegas menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan menanggung beban utang proyek strategis Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (11/10). Ia menekankan pentingnya peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam penyelesaian pembiayaan proyek tersebut.

Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur besar tidak lagi sepenuhnya membebani keuangan negara, sekaligus mendorong kemandirian dalam pengelolaan aset dan investasi.

Peran Strategis Danantara dalam Pembiayaan Proyek

Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa keterlibatan Danantara dalam pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah solusi yang tepat. "Kalau ini kan dibuat Danantara kan ya, kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih," kata Purbaya.

Menurutnya, Danantara memiliki kapasitas dan manajemen yang mandiri, sehingga dapat mengelola pembiayaan tanpa bergantung pada APBN. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memisahkan beban antara sektor swasta dan pemerintah dalam proyek-proyek besar.

Pemerintah tidak ingin seluruh beban proyek infrastruktur kembali ditanggung oleh negara. "Karena kalau enggak ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," tegas Menkeu, menunjukkan komitmen untuk efisiensi anggaran.

Opsi Penyelesaian Pembiayaan oleh Danantara

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, sebelumnya telah memaparkan dua skema penyelesaian yang disiapkan pihaknya. Skema pertama adalah dengan mengambil alih infrastruktur proyek, sementara skema kedua adalah menyuntikkan dana tambahan.

"Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan," jelas Donny di Jakarta, Kamis (9/10).

Dony juga menyoroti dampak ekonomi signifikan yang diberikan proyek ini kepada masyarakat, terutama dalam memangkas waktu tempuh. Jumlah penumpang KCIC saat ini terus meningkat, bahkan mencapai 30 ribu penumpang per hari, menunjukkan potensi besar proyek ini.

Meskipun demikian, Danantara juga memperhatikan keberlanjutan PT Kereta Api Indonesia (KAI), mengingat KCIC kini menjadi bagian dari KAI. "Inilah yang kita cari solusi terbaik," imbuhnya, menegaskan upaya mencari keseimbangan antara keberlanjutan dan manfaat ekonomi.

Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Terus Berjalan

Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, mengonfirmasi bahwa proses negosiasi untuk restrukturisasi utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sedang berlangsung.

Negosiasi ini melibatkan pemerintah dan perusahaan mitra dari China, dengan tujuan untuk menyepakati struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan. "Iya, sedang berjalan (restrukturisasi) dengan pihak China, baik dengan pemerintah China (negosiasi) sedang berjalan," kata Rosan, Rabu (8/10).

Rosan menjelaskan bahwa restrukturisasi utang proyek KCIC bukan sekadar perbaikan jangka pendek. Upaya ini mencakup reformasi menyeluruh terhadap struktur pembiayaan, dirancang untuk mencegah terulangnya risiko serupa di masa mendatang dan memastikan stabilitas keuangan proyek.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengelola proyek strategis nasional secara hati-hati, memastikan keberlanjutan finansial tanpa membebani APBN secara berlebihan.

Sumber: AntaraNews