Prabowo Bakal Bangun Tiga Juta Rumah Setahun, Satu Periode 15 Juta Rumah

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko) AHY mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam Program 3 Juta Rumah untuk mengatasi backlog hunian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendorong eko

Menteri PKP Maruarar Sirait kemarin mengunjungi kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto yang terletak di Hambalang, Jawa Barat.

Ketua Satgas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan proyek perumahan sosial bukan hanya penuhi kebutuhan hunian, tetapi juga strategi dongkrak ekonomi

Data kementerian terkait yang menunjukkan lebih dari 200 ribu unit rumah telah mencapai tahap akad dan siap dibangun.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo membanggakan program pembangunan 30 juta unit rumah tersebut.

Program ini untuk masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan MoU antara Indonesia dan Kerajaan Qatar, untuk investasi pembangunan 1 juta rumah.

Kementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.

Program 3 juta rumah mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 1,5 persen.

Kode Hashim soal Fahri Hamzah disampaikan dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (10/10).

Hashim mengatakan, Fahri akan memikul beban berat terkait dengan pembangunan rumah tersebut.

Hashim membantah kabar pembangunan tiga juta rumah itu dalam waktu satu periode atau lima tahun.

Pengembang dan perbankan sebenarnya telah menerima notifikasi mismatch data dan sistem peringatan dini secara berkala.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serius tangani kawasan kumuh di Pekon Pajar Bulan, mengubahnya menjadi permukiman layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS Lampung Barat). Program ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup mas

Pemerintah Kota Jambi mengambil langkah progresif dengan menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), menegaskan komitmennya mendukung program nasional tiga juta rumah dan mempermudah akses h

Direktur Utama BTN menegaskan penilaian kredit bank tetap menjadi hak prerogatif bank, meskipun ada pelonggaran kebijakan SLIK OJK, demi menjaga kualitas risiko dan tanggung jawab penuh perbankan.

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sigi fokus pada perbaikan RTLH Sigi 2026, menargetkan 25 rumah untuk ditangani. Simak prioritas dan skema penanganan hunian layak bagi warga Sigi demi meningkatkan kualitas hidup.

Kanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak.

Perpanjangan tenor KPR tersebut diestimasi bakal meringankan cicilan rumah subsidi hingga di bawah Rp1 juta per bulan.

Kenaikan dua kali lipat dari kuota sebelumnya itu diyakini tak hanya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyetujui penambahan kuota 50 ribu rumah subsidi di Jawa Tengah, sebuah langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan hunian dan menggerakkan ekonomi daerah.

Pelatihan ini merupakan bagian dari implementasi komitmen pemerintah untuk membangun dan memperbaiki sedikitnya 21.000 rumah di wilayah Tanah Papua.

Bank Jateng Cabang Kudus menggelar mini ekspo, menawarkan fasilitas Kredit Rumah ASN PPPK dengan bunga ringan 5 persen melalui skema FLPP. Manfaatkan kesempatan emas ini segera!