Perkuat Perizinan Satu Pintu, Sumedang Berkomitmen Cegah Pungli dan Tarik Investor

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperketat Pengawasan Perizinan Pariwisata untuk memastikan kepatuhan hukum dan menjaga kualitas investasi. Langkah strategis ini diharapkan menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan berkelanjutan.

Sektor pertambangan di Aceh Barat mencatat investasi fantastis sebesar Rp363 miliar pada tahun 2025, menjadikannya motor penggerak ekonomi utama daerah. Penasaran bagaimana capaian ini diraih dan dampaknya?

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meningkatkan Pengawasan Investasi Sumut terhadap perusahaan, menargetkan kepatuhan pelaporan dan realisasi Rp100 triliun. Simak selengkapnya!

TPAKD Sumut diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah.

Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menegaskan akan Wabup Sumedang Tindak Pegawai Nakal yang bermain dalam perizinan, menjamin kemudahan investasi dan proses yang transparan.

Kabupaten Sumedang berhasil menarik Investasi Sumedang sebesar Rp4,56 triliun hingga triwulan III 2025, mendekati target Rp5 triliun akhir tahun. Bagaimana upaya Pemkab menarik investor?

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mempermudah proses perizinan demi meningkatkan Investasi Lampung. Cari tahu bagaimana langkah ini mendongkrak realisasi hingga triliunan rupiah!

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bukan sekadar kewajiban, melainkan instrumen vital memantau denyut nadi investasi Tangerang yang terus tumbuh pesat. Mengapa ini penting?

Penilaian kinerja PTSP dan PPB ini diterapkan terhadap pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten.

Pada tahun 2024, PT Surveyor Indonesia kembali ditunjuk sebagai lembaga yang mendukung percepatan layanan investasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berhasil mencatatkan belanja infrastruktur tertinggi di NTB, menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan daerah.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana berhasil meraih Penghargaan National Governance Awards 2026, sebuah pengakuan atas keberhasilan pemerintah kota dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan meningkatkan pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika mengalokasikan anggaran sebesar Rp28 miliar untuk pembangunan kantor baru, demi optimalkan pelayanan publik terintegrasi di wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan urgensi Peningkatan Pelayanan Publik Daerah di seluruh Indonesia, mendorong reformasi menyeluruh demi efektivitas kebijakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan Astacita, delapan misi utama pembangunan nasional, serta pemerataan pembangunan. Simak selengkapnya komitmen Pemprov Jatim.

Kakanwil Kemenham Jambi menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga sebagai kunci utama penyelesaian puluhan konflik agraria di provinsi Jambi, demi terpenuhinya hak asasi manusia masyarakat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan Jenjang Karier ASN Kabupaten Bogor terbuka luas bagi semua, setelah menindak tegas dugaan kasus jual beli jabatan untuk tata kelola pemerintahan bersih dan bebas KKN.

Pemerintah Kabupaten Tuban melalui BKPSDM melakukan uji kompetensi terhadap 693 PPPK paruh waktu. Evaluasi PPPK Tuban ini bertujuan untuk mengukur kinerja dan kompetensi pegawai sesuai regulasi terbaru.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menggenjot Percepatan Pengembangan Sakti Gemas, sebuah aplikasi terpadu untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik demi efisiensi birokrasi dan kemudahan akses masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendesak Kabupaten Bengkayang menyusun program prioritas yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, di tengah tantangan anggaran daerah.

Indonesia dan Rusia tengah menjajaki kerja sama strategis untuk memperkuat inisiatif transformasi digital pemerintahan, bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola yang efektif. Kolaborasi ini membuka peluang besar dalam pertukaran keahlian da

Kementerian PANRB memberikan dukungan penuh terhadap transformasi organisasi Basarnas. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan Basarnas demi peningkatan efektivitas dan kecepatan respons operasi SAR nasional.