Perkuat Efisiensi Belanja, Pemkab Banjar Terapkan Aturan PBJ Baru untuk Stabilkan Ekonomi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar perkuat efisiensi belanja daerah melalui pembaruan regulasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terbaru, sebagai strategi penting menjaga stabilitas ekonomi lokal di tengah tantangan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), mengambil langkah strategis untuk memperkuat efisiensi belanja daerah. Langkah ini diwujudkan melalui pembaruan pemahaman mengenai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagai bagian integral dari strategi menjaga stabilitas ekonomi. Hal ini dilakukan di tengah tekanan harga serta keterbatasan anggaran yang ada saat ini.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam menginterpretasi perubahan regulasi PBJ. Dengan demikian, proses belanja pemerintah dapat menjadi lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung pada perputaran ekonomi lokal. Efisiensi ini diharapkan dapat mengoptimalkan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, di Martapura, menegaskan bahwa PBJ merupakan instrumen krusial. Instrumen ini berfungsi untuk menjaga kualitas belanja pemerintah sekaligus menggerakkan sektor ekonomi daerah. Pembaruan ini menjadi respons aktif terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Perpres Baru dan Implikasinya pada Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025. Perpres ini merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, yang menjadi landasan baru bagi kebijakan PBJ di Indonesia. Regulasi terbaru ini mengatur berbagai aspek strategis yang berimplikasi langsung pada pola belanja pemerintah daerah, termasuk penyesuaian terhadap dinamika ekonomi nasional.

Yudi Andrea menjelaskan bahwa Perpres ini merevisi secara komprehensif berbagai aspek pengadaan. Revisi ini mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Pembaruan aturan tersebut juga memperluas ruang lingkup pengadaan serta memperkuat penggunaan produk dalam negeri. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, Perpres ini juga memperkuat tata kelola swakelola, memberikan fleksibilitas namun tetap dalam koridor akuntabilitas.

Belanja Pemerintah sebagai Instrumen Strategis Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi global dan nasional, seperti kenaikan harga barang dan keterbatasan fiskal, menjadi tantangan yang harus direspons dengan pengelolaan pengadaan yang lebih adaptif dan efisien. Pemkab Banjar melihat bahwa belanja pemerintah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif semata. Belanja pemerintah justru merupakan instrumen strategis untuk menjaga perputaran ekonomi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah harus mampu menciptakan nilai tambah yang signifikan. Nilai tambah ini dapat terwujud melalui peningkatan kualitas layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, belanja pemerintah juga harus berkontribusi pada penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Melalui implementasi Perpres PBJ terbaru, Pemkab Banjar berkomitmen untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara optimal. Hal ini diharapkan dapat mendukung stabilitas ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus pada efisiensi dan dampak positif menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan belanja.

Sumber: AntaraNews