Pemkab Banjar Turunkan Status Transisi Banjir Banjar Menuju Pemulihan Pascabencana

Pemerintah Kabupaten Banjar resmi menurunkan status transisi banjir Banjar dari tanggap darurat menuju pemulihan, menyusul surutnya debit air dan kembalinya pengungsi ke rumah masing-masing. Keputusan ini diambil berdasarkan kondisi lapangan dan berlaku m

Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, secara resmi menurunkan status kebencanaan dari tanggap darurat menjadi transisi tanggap darurat menuju pemulihan. Keputusan ini diambil seiring dengan tren penurunan debit air banjir di berbagai wilayah terdampak. Penurunan status ini menandai langkah awal Pemkab Banjar dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir yang melanda daerah tersebut.

Penetapan status transisi ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar H Yudi Andrea saat memimpin rapat koordinasi penanganan banjir. Rapat tersebut berlangsung di Aula Mini Barakat, Martapura, Kabupaten Banjar, pada Sabtu (17/1/2026), dihadiri oleh pimpinan serta perwakilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

Keputusan strategis ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk berkurangnya genangan air dan kembalinya sebagian besar warga ke kediaman mereka. Status Transisi Tanggap Darurat Menuju Pemulihan ini akan mulai berlaku efektif pada Senin, 19 Januari 2026, dengan perkiraan durasi hingga tiga bulan dan potensi perpanjangan sesuai kebutuhan.

Penurunan Debit Air dan Penutupan Posko Pengungsian

Berdasarkan laporan terkini, debit air di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar menunjukkan tren penurunan signifikan. Kondisi ini menjadi dasar utama bagi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menyesuaikan status kebencanaan. Meskipun demikian, delapan kecamatan masih terdampak banjir dengan kategori debit air sedang hingga tinggi, sementara dua kecamatan lainnya, Gambut dan Kertak Hanyar, telah menunjukkan penurunan yang jelas.

H Yudi Andrea menyatakan, jumlah pengungsi telah berkurang drastis, dengan banyak warga yang sudah kembali ke rumah masing-masing. Lokasi pengungsian yang sebelumnya difasilitasi oleh pemerintah daerah di Sungai Tabuk dan Aula Dinas Pendidikan kini telah ditutup karena pengungsi telah kembali. Penutupan posko ini menjadi indikator positif bahwa kondisi di lapangan mulai membaik dan memungkinkan warga untuk beraktivitas normal kembali.

Seiring dengan menurunnya debit air dan kembalinya pengungsi, beberapa dapur umum juga telah ditarik operasionalnya, khususnya di wilayah Sungai Tabuk. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Banjar tetap berkomitmen menyalurkan bantuan logistik. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung desa-desa yang masih membuka dapur umum secara mandiri, memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa transisi ini.

Waspada Penyakit Pascabanjir dan Wilayah Terdampak

Pascabanjir, Sekretaris Daerah Banjar H Yudi Andrea mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi peningkatan kasus penyakit. Penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) seringkali muncul setelah bencana banjir. Masyarakat diminta segera melapor ke puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan terdekat jika mengalami gangguan kesehatan, guna mendapatkan penanganan medis yang cepat dan tepat.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugraha merinci, delapan kecamatan yang masih mengalami genangan dengan kategori sedang hingga tinggi meliputi Kecamatan Martapura, Astambul, Martapura Timur, Martapura Barat, Sungai Tabuk, dan Cintapuri Darussalam. Wilayah-wilayah ini menjadi fokus perhatian pemerintah dalam upaya pemulihan infrastruktur dan bantuan kepada masyarakat.

Adapun wilayah dengan kategori genangan rendah berada di Kecamatan Gambut, yakni Kelurahan Gambut. Selain itu, Kecamatan Kertak Hanyar juga menunjukkan kondisi yang membaik, meliputi Desa Simpang Empat, Kelurahan Kertak Hanyar I, dan Kelurahan Kertak Hanyar II. Data ini menjadi panduan bagi Pemkab Banjar dalam mengalokasikan sumber daya dan upaya pemulihan secara efektif dan tepat sasaran.

Sumber: AntaraNews