Pemerintah Waspadai Penerimaan Cukai Rokok Anjlok Gara-Gara Ini

Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) menyoroti kebijakan penambahan layer cukai rokok yang dinilai kontradiktif dengan target penurunan stunting nasional, berpotensi memperluas konsumsi rokok di kalangan prasejahtera.

Struktur tarif yang saat ini berlapis-lapis dinilai tidak hanya menyulitkan pengawasan, tetapi juga membuka celah penghindaran pajak.

Menurut Danis, kenaikan jumlah  rokok ilegal  disebabkan oleh ada shifting  konsumsi rokok ilegal dari golongan I, golongann II ke harga lebih murah.

Meskipun kebijakan kenaikan harga dan tarif cukai rokok bertujuan untuk mengurangi konsumsi, namun mayoritas konsumen lebih memilih rokok ilegal.

Ternyata kenaikan tarif cukai rokok juga ditanggung masyarakat yang mengonsumsi rokok.

Kondisi penurunan produksi ini juga berdampak terhadap realisasi penerimaan negara dari CHT.

Penetapan tarif cukai yang ideal dan tidak eksesif untuk mengurangi perpindahan konsumsi ke rokok yang lebih murah.

Banyak orang beralih ke rokok murah dengan risiko yang lebih berbahaya

Sebab saat cukai naik terlalu tinggi, harga rokok pun langsung ikut meningkat.

Pengusaha menyoroti kinerja fungsi cukai yang tidak tercapai sebagai sumber penerimaan negara serta pengendalian konsumsi.

Banyak Rokok Murah, Kebijakan Kenaikan Cukai Jadi Tak Efektif Tekan Konsumsi?

Banyak masyarakat di Indonesia beralih mengkonsumsi rokok murah.

Pemerintah Kabupaten Bandung akan mengintensifkan Operasi Rokok Ilegal Bandung pada tahun 2026 dengan 12 agenda penindakan dan sosialisasi untuk menekan peredaran serta kerugian negara.

Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Sulsel hingga Mei 2026 telah mencapai Rp111,27 miliar, mendekati 30 persen dari target. Simak rincian dan optimisme DJBC mengejar target tahun ini.

Bea Cukai Makassar berhasil menyita 17,8 juta batang rokok ilegal dalam operasi Januari-April 2026, menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp18,18 miliar. Simak detail penindakan rokok ilegal dan barang ilegal lainnya yang berhasil diungkap.

Kantor Bea Cukai NTT berhasil menyetor Rp682,8 juta ke kas negara hingga Februari 2026, mencapai 21,19 persen dari target tahunan. Capaian ini menunjukkan kinerja positif Bea Cukai NTT dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Bea Cukai Langsa gencar edukasi masyarakat di Aceh tentang bahaya peredaran rokok ilegal dan konsekuensi hukumnya. Sosialisasi ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan penerimaan negara.

Kantor Wilayah Bea Cukai Banten mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp975,48 miliar hingga Januari 2026, mencapai 5,64 persen dari target APBN. Angka ini menunjukkan kinerja awal yang signifikan untuk Penerimaan Bea Cukai Banten.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat mendesak penegak hukum memberikan efek jera kepada pengedar rokok ilegal yang merugikan negara, bukan hanya sekadar razia dan pemusnahan.

Satpol PP Gunungkidul berhasil menyita 159.060 batang rokok ilegal dalam operasi Januari-Juni 2026, menyoroti modus peredaran yang merugikan negara dan persaingan usaha.

Menurut Said, struktur industri rokok di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, terutama pada kelompok produsen skala kecil dan menengah.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang **Penyeragaman Kemasan Rokok** yang dinilai akan membebani jutaan pedagang kecil dan berpotensi memicu peredaran rokok ileg

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Bea Cukai Sulbagsel) berhasil menyita 43,39 juta batang rokok ilegal hingga April 2026, menimbulkan potensi kerugian negara yang fantastis. Peningkatan penindakan rokok ilegal ini menunjukkan komi

Komnas Pengendalian Tembakau menyatakan belanja rokok menjadi pemicu kemiskinan rumah tangga di Indonesia, bahkan melebihi pengeluaran pangan bergizi. Simak analisis lengkap dampaknya.