Pemerintah Sebut Program BTS Awalnya Ditolak Pemda, Kini Diminati Masyarakat

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memberikan apresiasi kepada daerah yang telah mengimplementasikan program Buy The Service (BTS).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Pol (Purn) Aan Suhanan, menyatakan bahwa Program Buy The Service (BTS) yang diperkenalkan oleh Kementerian Perhubungan mengalami penolakan di beberapa daerah. Banyak pemerintah daerah menilai bahwa program ini kurang menarik dan sulit untuk dilaksanakan, terutama karena mereka belum sepenuhnya memahami manfaat jangka panjang yang ditawarkannya. Beberapa daerah bahkan mempertanyakan keberadaan program BTS, dengan anggapan bahwa hal ini hanya akan menambah beban baru bagi mereka. "Awalnya ditolak, banyak yang menolak karena program ini pun tidak seksi, tapi manfaatnya untuk masyarakat luar biasa," ungkap Aan dalam diskusi bertema Masa Depan Mobilitas Kota, di Jakarta, pada Jumat (8/8/2025).

Namun, seiring berjalannya waktu selama lima tahun, program BTS mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Daerah-daerah yang sebelumnya skeptis kini mulai merasakan manfaatnya, terutama dalam menyediakan moda transportasi massal yang terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Bahkan, beberapa daerah kini telah mampu mengelola layanan ini secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada dukungan dari pusat. "Dan setelah lima tahun baru dirasakan manfaat ini. Jadi ini terima kasih kepada daerah yang sudah menerima, dan sekarang sudah mandiri, banyak kota-kota yang melaksanakan program BTS ini secara mandiri," tambahnya. Ia juga menjelaskan bahwa BTS kini telah diterapkan di 14 kota di Indonesia, dan penerimaan masyarakat semakin baik seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya sistem transportasi massal yang terorganisir.

Ubah stimulus menjadi tindakan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh daerah

Aan menjelaskan bahwa program BTS tidak hanya berfungsi sebagai layanan transportasi, tetapi juga berperan sebagai pendorong bagi pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengelola sistem angkutan umum di daerah masing-masing. Saat ini, beberapa kota telah berhasil melaksanakan program BTS secara mandiri, seperti Semarang dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Tengah. Mereka menunjukkan bahwa dengan adanya komitmen, perubahan dalam layanan publik dapat diwujudkan.

“Ada di 14 kota, di beberapa kota, salah satunya ya Semarang atau Jawa Tengah, ini yang sudah melaksanakan secara mandiri,” ujarnya. Keberhasilan ini menjadi contoh nyata bahwa upaya untuk meningkatkan sistem transportasi publik dapat dilakukan dengan baik jika ada dukungan dan keseriusan dari pihak terkait. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

BTS Menjadi Simbol Modernisasi Kota

Aan menyatakan bahwa program Bus Transjakarta (BTS) dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemajuan suatu kota. Kini, masyarakat mulai beralih dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi umum yang lebih efisien serta ramah lingkungan. Tingkat keterisian bus dalam program BTS telah mencapai lebih dari 50 persen di berbagai kota, yang menunjukkan tingginya minat dan kebutuhan masyarakat akan moda transportasi massal yang dapat diandalkan. "Ini syukur alhamdulillah dari 14 kota ini kita sudah melihat ada peningkatan load factornya sudah 50 persen lebih, kalau kita lihat di kota-kota yang sudah ada BTS data Mitra darat 50 persen lebih sudah mulai terisi," pungkasnya.