LIVE

Optimalisasi Pajak Bandara Depati Amir, Pemkab Bangka Tengah Genjot PAD

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengoptimalkan pajak Bandara Depati Amir melalui koordinasi erat dengan Angkasa Pura, demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

bangka tengah
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengoptimalkan pajak Bandara Depati Amir melalui koordinasi erat dengan Angkasa Pura, demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengoptimalkan pajak Bandara Depati Amir melalui koordinasi erat dengan Angkasa Pura, demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan. (AntaraNews)

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bangka Tengah) menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi retribusi pajak di kawasan pengelolaan Bandara Depati Amir. Langkah strategis ini melibatkan penguatan koordinasi serta pemutakhiran data bersama PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Depati Amir, yang berlokasi di Koba, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Upaya ini bertujuan untuk memastikan perhitungan pajak daerah dapat dilakukan secara lebih akurat dan transparan, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur serta program kesejahteraan masyarakat setempat. Optimalisasi pajak Bandara Depati Amir ini menjadi prioritas mengingat potensi kontribusinya yang signifikan bagi kas daerah.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, secara langsung menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pihak pengelola bandara. Kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan pajak yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk masa depan daerah.

Sinergi Pemkab dan Angkasa Pura untuk Peningkatan PAD

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menyampaikan apresiasi mendalam atas kepatuhan PT Angkasa Pura Indonesia dalam pembayaran pajak daerah selama ini. Menurutnya, kerja sama erat antara pemerintah daerah dan Angkasa Pura memiliki peran vital dalam mendukung percepatan pembangunan Bangka Tengah. Kontribusi ini terutama berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pajak.

Algafry menegaskan bahwa koordinasi yang kuat akan terus diperkokoh demi menjamin optimalisasi retribusi pajak berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Kesamaan pemahaman terkait data objek pajak dan retribusi di kawasan Bandara Depati Amir menjadi kunci utama. Ini memastikan setiap perhitungan pajak dilakukan secara akurat dan transparan, menghindari potensi selisih data.

Sinergi ini bukan hanya tentang penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan lingkungan investasi kondusif dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan data valid dan transparan, kepercayaan publik serta investor terhadap pengelolaan keuangan daerah akan meningkat. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.

Komitmen Angkasa Pura dan Langkah Konkret Optimalisasi Pajak

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Depati Amir, Muhammad Syahril, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Syahril berharap kerja sama yang telah terjalin baik ini dapat terus berlanjut, khususnya dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor retribusi pajak.

Koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah merupakan bagian integral dalam memastikan pengelolaan kawasan bandara berjalan selaras dengan kebijakan dan regulasi daerah. Hal ini mencakup berbagai aspek operasional yang berpotensi menghasilkan retribusi, sehingga setiap potensi pendapatan dapat digali secara maksimal.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bangka Tengah, Aisyah Sisilia, menjelaskan bahwa tindak lanjut dari kerja sama ini meliputi pemutakhiran data. Proses ini akan fokus pada data terkait bangunan bandara serta seluruh tenant yang beroperasi di kawasan pengelolaan Angkasa Pura.

Aisyah menambahkan, pemutakhiran data ini sangat krusial agar perhitungan retribusi memiliki dasar yang valid dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dengan data yang mutakhir dan akurat, proses penetapan dan penagihan pajak dapat dilakukan secara lebih efisien dan adil, mendukung upaya optimalisasi pajak Bandara Depati Amir.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Banjir Bandang Aceh Nyaris Pupuskan Niat Hartati Berhaji: Karena Panggilan Allah Saya di Sini

{{caption}}
Jaksa Curiga Harta Nadiem Rp 4,8 Triliun Hasil Korupsi Chromebook

{{caption}}
Asep Edi Suheri Naik Pangkat, Polda Metro Kini Dipimpin Jenderal Bintang 3

{{caption}}
Kasus Sabu Kutai Barat Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Kasat Narkoba

{{caption}}
Penahanan Bupati Tulungagung Diperpanjang, Begini Penjelasan KPK

{{caption}}
Polisi Ungkap Asal Usul 1 Ton Merkuri yang Diselundupkan ke Filipina

Topik Terkait
{{caption}}
Sinergi Pemkab Deli Serdang dan KPP Pratama Lubuk Pakam Perkuat Peningkatan PAD Daerah

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperkuat sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kolaborasi ini fokus pada transparansi data dan optimalisasi potensi pajak.

deli serdang
{{caption}}
Pemkot Palangka Raya Tingkatkan Kepatuhan Pajak MBLB Guna Dongkrak PAD

Pemerintah Kota Palangka Raya kembali mendata ulang kepatuhan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan iklim usaha yang adil. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Pajak MBL

Kepatuhan Pajak MBLB
{{caption}}
Bapenda OKU Gandeng Kejaksaan, Optimalisasi Penyerapan PAD OKU Berlanjut di 2026

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) OKU kembali memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk optimalisasi penyerapan PAD OKU. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah secara maksimal.

Bapenda OKU
{{caption}}
Trivia: Bangka Tengah dan BSI Perkuat Kerja Sama Keuangan Syariah, Targetkan UMKM hingga Digitalisasi Layanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Pangkalpinang menjajaki kerja sama keuangan syariah yang strategis. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas layanan, mendukung UMKM, dan mempercepat digitalisasi. Bagaimana dampaknya b

UMKM
{{caption}}
Tahukah Anda? Pemkab Bangka Barat Tingkatkan Tata Kelola Keuangan Modern dengan ETPD, Ini Manfaatnya!

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serius tingkatkan tata kelola keuangan daerah melalui ETPD. Sistem ini jamin transparansi, efisiensi, dan dorong PAD. Simak detailnya!

Bank Indonesia
{{caption}}
Fakta Mengejutkan! Pemkab Bekasi Teken Kerja Sama Optimalisasi Pungutan Pajak, Targetkan Kenaikan Signifikan di Tengah Pemotongan DAU Rp649 Miliar

Pemkab Bekasi teken kerja sama strategis dengan Ditjen Pajak untuk optimalisasi pungutan pajak, targetkan peningkatan PAD signifikan di tengah pemotongan DAU. Bagaimana strategi ini akan mengatasi defisit?

Optimalisasi Pajak
{{caption}}
Sah! DPRD Bangka Tengah Tetapkan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, Ini Dampaknya untuk PAD

DPRD Bangka Tengah resmi mengesahkan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, memperkuat pendapatan asli daerah dan pelayanan publik. Apa saja poin pentingnya?

Pelayanan Publik
{{caption}}
Pemkab Bangka Tengah Genjot Klaster Cabai Bawang, Tekan Inflasi dan Perkuat Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serius mengembangkan klaster cabai bawang untuk menekan laju inflasi dan memastikan ketersediaan pangan lokal, sekaligus memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

bangka tengah
{{caption}}
Bupati Bangka Tengah Ajak Orang Tua Perkuat Perlindungan Anak dari Kekerasan

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menekankan pentingnya peran orang tua dalam pengawasan dan perlindungan anak guna mencegah tindak kekerasan dan pelecehan yang masih marak terjadi.

algafry rahman
{{caption}}
Kemenkumham Babel Selaraskan Raperda Transaksi Nontunai Desa Bangka Tengah

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bangka Tengah mengenai Tata Cara Transaksi Nontunai Desa, memastikan regulasi berkualitas dan akuntabel serta menjadi contoh bagi daerah lain.

akuntabilitas keuangan
{{caption}}
Bangka Tengah Genjot Pembayaran Pajak Nontunai, Targetkan Peningkatan PAD dan Digitalisasi 2026

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempercepat penerapan pembayaran pajak nontunai demi dongkrak PAD dan digitalisasi daerah. Target 2026 menjadi krusial. Bagaimana strateginya?

algafry rahman
{{caption}}
Pemkab Bangka Tengah Petakan Kebutuhan Pranata Humas OPD, Optimalkan Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serius memetakan kebutuhan pranata humas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan komunikasi publik dan keterbukaan informasi.

bangka tengah
{{caption}}
Kemenkum Babel Kawal Pendaftaran Indikasi Geografis Kulat Pelawan, Jamin Perlindungan Produk Unggulan Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) secara aktif mengawal pendaftaran Indikasi Geografis Kulat Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah, memastikan perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi produk khas daerah.

bangka tengah
{{caption}}
Bapenda Kabupaten Tangerang Beri Sanksi Penunggak Pajak Restoran dengan Pemasangan Stiker

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang mengambil tindakan tegas berupa pemasangan stiker terhadap restoran yang menunggak pajak. Ini adalah sanksi administratif bagi penunggak pajak restoran untuk meningkatkan kepatuhan.

administrasi pajak
{{caption}}
Izin Hiburan Malam Karawang: Sorotan Tajam Terhadap Kepatuhan Regulasi di Kota Industri

Geliat industri hiburan malam di Karawang tak sejalan dengan kepatuhan regulasi. Banyak tempat beroperasi tanpa Izin Hiburan Malam Karawang lengkap, memicu sorotan tajam pemerintah daerah.

hiburan malam
{{caption}}
Pemkab Karawang Soroti THM Beroperasi Tanpa Izin Resmi, Rugikan Pendapatan Daerah

Sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Karawang diduga beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak, merugikan pendapatan daerah. Satpol PP Karawang akan segera memanggil para pelaku usaha THM Karawang yang melanggar.

izin usaha
{{caption}}
Bapenda Kota Jayapura Targetkan PAD Rp307,5 Miliar di 2026, Optimisme Meningkat

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp307,5 miliar pada tahun 2026, menunjukkan tren positif di triwulan pertama.

bapenda kota jayapura
{{caption}}
Kemendagri dan Jasa Raharja Dukung Transformasi Layanan Pajak Daerah untuk Peningkatan Kepatuhan

Kemendagri bersama Jasa Raharja memperkuat komitmen mendukung transformasi layanan pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data demi peningkatan kepatuhan serta efisiensi pemungutan.

digitalisasi pajak
{{caption}}
Bapenda Maluku Perluas Akses Pembayaran Elektronik, Dorong Peningkatan PAD

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku secara masif memperluas akses pembayaran elektronik untuk pajak daerah, langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempermudah wajib pajak.

aplikasi signal