OJK Sebut Nasib Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Ada di Tangan Menko Airlangga

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyalurkan restrukturisasi kredit sebesar Rp17,4 triliun kepada ratusan ribu nasabah terdampak bencana di Sumatera, menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan ekonomi regional.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan Kualitas Kredit BTN tetap terjaga baik di tengah kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak bencana banjir di Sumatera.

OJK telah menyalurkan Rp12,58 triliun restrukturisasi kredit korban bencana di Sumatera, namun ekonom mengingatkan Industri Jasa Keuangan untuk menjaga kualitasnya agar pemulihan ekonomi berjalan optimal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan restrukturisasi kredit senilai Rp12,58 triliun kepada 237.083 nasabah yang terdampak bencana di Sumatera. Kebijakan restrukturisasi kredit OJK ini berlaku tiga tahun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memastikan proses restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak banjir Sumatera berjalan lancar, sebagai upaya mitigasi risiko dan percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemberian relaksasi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk korban terdampak bencan

Pemerintah berencana memberikan relaksasi KUR Bencana bagi 158 ribu lebih debitur di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk penghapusan angsuran dan perpanjangan tenor. Simak detail kebijakan ini!

Kebijakan ditetapkan pada rapat dewan komisioner OJK di Jakarta.

Kebijakan khusus itu ditetapkan pada Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Rabu (10/12), setelah pengumpulan data di wilayah bencana.

Langkah ini penting untuk memberikan ruang yang lebih efektif bagi perbankan dalam menata kembali portofolio kredit bermasalah, terutama di segmen UMKM.

Langkah ini diharapkan dapat memberi angin segar bagi UMKM yang terdampak krisis ekonomi dan kesulitan membayar utang.

Penetapan kriteria seperti apa yang bisa dihapus tagih dinilai paling penting untuk ditentukan agar tak menimbulkan moral hazard.

Aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat mengingat pengenaan bunga yang tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyita 41 aset diduga terkait tindak pidana perbankan syariah BPRS GP Medan. Langkah ini wujud penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank.

Berau gencar mempercepat Digitalisasi Keuangan via Laku Pandai, mendekatkan layanan perbankan dan transaksi non-tunai bagi masyarakat terpencil, mendorong tata kelola pemerintahan modern dan transparan.

Satgas PASTI Sulawesi Tengah menertibkan sejumlah usaha pergadaian ilegal di Palu yang beroperasi tanpa izin resmi OJK, bertujuan melindungi masyarakat dari potensi kerugian finansial dan memastikan kepatuhan regulasi.

Bareskrim Polri resmi menahan tersangka FH, founder dan advisor PT Dana Syariah Indonesia, terkait dugaan penyaluran pendanaan bermasalah yang merugikan banyak korban. Kasus penipuan ini melibatkan proyek fiktif dan data peminjam eksisting PT Dana Syariah

Pemerintah memandang evaluasi tersebut sebagai bagian dari proses reformasi yang memang sedang dijalankan.

Pemerintah sedang menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus Pusat Keuangan Internasional di Bali, lengkap dengan insentif khusus agar mampu bersaing dengan Dubai.

Kebijakan yang akan mulai berlaku pada paruh kedua 2026 tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun.

Untuk stimulus dan insentif, pemerintah menyebarkan bantuan dalam bentuk pajak bagi penulis, diskon transportasi pada musim libur sekolah.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terus mengevaluasi kesepakatan soal ekspor listrik ini.

Kebijakan ekspor satu pintu diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional, termasuk memastikan kualitas dan validitas data ekspor.

Kehadiran DSI diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan ekspor, seperti under invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor.