VIDEO: Arahan Prabowo "Debitur KUR Sumatera-Aceh Dapat Relaksasi Hingga 3 Tahun, Suku Bunga Nol Persen"

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyambut positif rencana pemerintah yang akan menerapkan bunga KUR maksimal 5 persen per tahun, sebuah langkah penting untuk keberpihakan pada masyarakat kecil.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengumumkan program pemulihan UMKM terdampak bencana di Sumatera, termasuk relaksasi KUR dan keringanan bunga, untuk membantu ratusan ribu pelaku usaha bangkit kembali.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan relaksasi pembayaran premi kepada 104 bank di Sumatera yang terdampak bencana, menjaga likuiditas dan mendukung pemulihan ekonomi daerah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan restrukturisasi kredit senilai Rp12,58 triliun kepada 237.083 nasabah yang terdampak bencana di Sumatera. Kebijakan restrukturisasi kredit OJK ini berlaku tiga tahun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memastikan proses restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak banjir Sumatera berjalan lancar, sebagai upaya mitigasi risiko dan percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Kebijakan relaksasi KUR Bunga 0 Persen akan diberlakukan bagi UMKM terdampak bencana di Sumatera mulai 2026, dengan skema bunga bertahap hingga 2028 untuk membantu pemulihan ekonomi.

Pemerintah akan menggratiskan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai tahun 2026, sebuah kebijakan yang diharapkan meringankan beban pelaku usaha.

Pada 2027, bunga KUR akan dinaikkan secara bertahap menjadi 3 persen, sebelum kembali ke tingkat normal sebesar 6 persen pada 2028.

Hery mengatakan, BRI saat ini punya banyak debitur yang tersebar di lokasi bencana seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Skema subsidi bunga KUR ini menjadi bagian dari paket relaksasi bagi debitur existing maupun debitur baru, khususnya di wilayah terdampak banjir Sumatra.

Pemerintah berencana memberikan relaksasi KUR Bencana bagi 158 ribu lebih debitur di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk penghapusan angsuran dan perpanjangan tenor. Simak detail kebijakan ini!

Kebijakan khusus itu ditetapkan pada Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Rabu (10/12), setelah pengumpulan data di wilayah bencana.

Pemkab Pamekasan aktif membina pembudidaya ikan untuk mempermudah akses modal usaha melalui program KUR dan memastikan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Bank NTB Syariah kembali aktif sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah tujuh tahun vakum, memperluas akses pembiayaan UMKM dan memperkuat ekonomi daerah.

Menekraf Teuku Riefky Harsya, mengatakan ekonomi kreatif dan UMKM memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja & memperkuat ekonomi rakyat.

Kisah inspiratif Slamet, pengusaha wingko babat di Semarang, menunjukkan bagaimana Akses Pembiayaan UMKM mampu membuka jalan bagi pengembangan dan keberlanjutan usaha tradisional, dari modal kecil hingga ratusan juta.

PT Askrindo mencatat total nilai Pertanggungan KUR Askrindo mencapai Rp810,3 triliun hingga Maret 2026, menegaskan komitmennya dalam mendukung inklusi keuangan dan penguatan UMKM di Indonesia.

Menjadi Mantri BRI berarti harus siap turun langsung ke lapangan. Bagi Hany, tugas ini tantangan baru yang tidak ringan, terutama terkait kondisi geografis.

Pemerintah sedang menyiapkan Kawasan Ekonomi Khusus Pusat Keuangan Internasional di Bali, lengkap dengan insentif khusus agar mampu bersaing dengan Dubai.

Kebijakan yang akan mulai berlaku pada paruh kedua 2026 tersebut merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun.

Untuk stimulus dan insentif, pemerintah menyebarkan bantuan dalam bentuk pajak bagi penulis, diskon transportasi pada musim libur sekolah.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih terus mengevaluasi kesepakatan soal ekspor listrik ini.

Kebijakan ekspor satu pintu diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional, termasuk memastikan kualitas dan validitas data ekspor.

Kehadiran DSI diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan ekspor, seperti under invoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor.