OJK Minta Bank Segera Blokir Rekening Terkait Pinjol Ilegal dan Judi Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memerintahkan pemblokiran lebih dari 30.000 rekening bank yang terindikasi terkait judi online, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas aktivitas ilegal ini.

Jumlah ini meningkat dari sebelumnya 29.906 rekening.

Data itu diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Angka itu diambil berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Pemblokiran rekening dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.

Hingga saat ini, jumlah rekening yang diblokir tercatat sebanyak 10.016 rekening, meningkat dibandingkan laporan sebelumnya yang berjumlah 8.618 rekening.

Data pemblokiran rekening-rekening tersebut dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

OJK meminta bank menganalisa transaksi nasabah yang terindikasi melakukan transaksi judi online.

Beberapa bank saat ini juga sudah di tahap pengembangan sistem deteksi pola transaksi judi online.

Perbankan diminta segera melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan melaporkan hasilnya kepada pengawas OJK.

OJK juga meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang kewajiban pelaporan SLIK bagi perusahaan asuransi dan penjaminan hingga akhir 2027, bertujuan memperkuat kualitas sistem pelaporan secara berkelanjutan.

Penurunan suku bunga kredit tidak terjadi secara instan karena sangat bergantung pada biaya dana atau cost of fund (CoF) masing-masing bank.

Kebijakan penyesuaian jangka waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 yang telah diaudit berdasarkan PSAK 117 Kontrak Asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan perbankan nasional memiliki ruang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan valas nasabah, menjaga stabilitas kurs, dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga tanpa memicu volatilitas kurs.

Latar belakang tersebut membentuk gaya kepemimpinannya yang adaptif, berorientasi pada hasil, serta mampu mendorong transformasi di berbagai sektor strategis.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini mengumumkan rencana peluncuran Exchange Traded Fund (ETF) yang berbasis pada emas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua gencar mengajak petani di wilayahnya untuk memahami dan memanfaatkan Akses Keuangan Petani Papua secara formal demi kesejahteraan dan perlindungan dari pinjaman online ilegal.

OJK Jabar mengimbau masyarakat untuk rajin mengecek laman otoritas berwenang guna mengantisipasi tawaran pinjol dan investasi ilegal yang berpotensi menjebak, mengingat kerugian yang telah mencapai triliunan rupiah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi gencar ingatkan masyarakat untuk waspada terhadap maraknya pinjol ilegal dan investasi bodong yang berpotensi merugikan, dengan data pengaduan yang terus meningkat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil hentikan 2.263 entitas pinjol ilegal sepanjang tahun 2025. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan merugikan, dengan ribuan pengaduan telah ditindaklanjuti.

Berikut adalah tujuh risiko yang perlu diperhatikan terkait gagal bayar pinjaman online (pinjol) ilegal.

Tak hanya itu saja, pinjol ilegal itu mengirimkan gambar porno hasil manipulasi wajah korban kemudian disebar lewat kontak HP.