OJK Minta Bank Segera Blokir Rekening Terkait Pinjol Ilegal dan Judi Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memerintahkan pemblokiran lebih dari 30.000 rekening bank yang terindikasi terkait judi online, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas aktivitas ilegal ini.

Jumlah ini meningkat dari sebelumnya 29.906 rekening.

Data itu diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Angka itu diambil berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Pemblokiran rekening dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang perbankan.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.

Hingga saat ini, jumlah rekening yang diblokir tercatat sebanyak 10.016 rekening, meningkat dibandingkan laporan sebelumnya yang berjumlah 8.618 rekening.

Data pemblokiran rekening-rekening tersebut dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

OJK meminta bank menganalisa transaksi nasabah yang terindikasi melakukan transaksi judi online.

Beberapa bank saat ini juga sudah di tahap pengembangan sistem deteksi pola transaksi judi online.

Perbankan diminta segera melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan melaporkan hasilnya kepada pengawas OJK.

OJK juga meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online.

Kondisi tersebut antara lain ditopang Posisi Devisa Neto (PDN) rendah dan berada jauh di bawah ambang batas ditetapkan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan keputusan ini mencerminkan kepercayaan investor global terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat mengingat pengenaan bunga yang tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyita 41 aset diduga terkait tindak pidana perbankan syariah BPRS GP Medan. Langkah ini wujud penegakan hukum dan pemulihan kerugian bank.

Berau gencar mempercepat Digitalisasi Keuangan via Laku Pandai, mendekatkan layanan perbankan dan transaksi non-tunai bagi masyarakat terpencil, mendorong tata kelola pemerintahan modern dan transparan.

Satgas PASTI Sulawesi Tengah menertibkan sejumlah usaha pergadaian ilegal di Palu yang beroperasi tanpa izin resmi OJK, bertujuan melindungi masyarakat dari potensi kerugian finansial dan memastikan kepatuhan regulasi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen.

Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Perlindungan konsumen pinjol menjadi krusial di tengah modus penipuan yang kian kompleks dan adaptif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua gencar mengajak petani di wilayahnya untuk memahami dan memanfaatkan Akses Keuangan Petani Papua secara formal demi kesejahteraan dan perlindungan dari pinjaman online ilegal.

OJK Jabar mengimbau masyarakat untuk rajin mengecek laman otoritas berwenang guna mengantisipasi tawaran pinjol dan investasi ilegal yang berpotensi menjebak, mengingat kerugian yang telah mencapai triliunan rupiah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi gencar ingatkan masyarakat untuk waspada terhadap maraknya pinjol ilegal dan investasi bodong yang berpotensi merugikan, dengan data pengaduan yang terus meningkat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil hentikan 2.263 entitas pinjol ilegal sepanjang tahun 2025. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi masyarakat dari praktik keuangan merugikan, dengan ribuan pengaduan telah ditindaklanjuti.