Menteri Ara Rayu Sri Mulyani Agar Rumah Harga Rp2 Miliar ke Bawah Tetap Bebas Pajak Setelah Juni 2025

Menteri PKP Maruarar Sirait resmi memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat Program 3 Juta Rumah.

Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang jangka waktu cicilan rumah subsidi, dari yang sebelumnya maksimal 20 tahun menjadi 30 tahun.

Kementerian PUPR siapkan kebijakan perpanjangan tenor rumah subsidi hingga 30 tahun, sebuah langkah strategis pemerintah untuk meringankan cicilan dan memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat.

Pada tahun ini sudah ada 45.000 rumah tidak layak huni yang telah direnovasi dan di tahun depan rencananya ada 400.000.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengumumkan kabar gembira: bunga rumah subsidi FLPP dipastikan tidak naik, tetap 5 persen. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki hunian layak.

Pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen hingga akhir tahun 2025.

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.

Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.

PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Insentif ini juga bakal mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit di Bank.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mendukung transisi energi bersih dengan membebaskan Pajak Kendaraan Listrik, namun menghadapi tantangan pada pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mendukung percepatan transisi energi bersih dengan membebaskan pajak kendaraan listrik, mengikuti regulasi pusat dan mendorong ekosistem ramah lingkungan di wilayahnya.

Keringanan tertinggi sebesar 10 persen diberikan bagi wajib pajak yang membayar pada periode 1 April hingga 31 Mei 2026.

Ekonom menyoroti urgensi Revisi Tax Holiday di Indonesia. Kebijakan ini harus bergeser dari insentif berbasis tarif ke kinerja agar tetap kompetitif di tengah penerapan Global Minimum Tax dan menarik investasi berkualitas.

Hingga Maret 2026, pelaporan SPT Kalselteng baru mencapai 304.959, mengalami kontraksi. Namun, DJP memberikan insentif penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak yang melapor hingga 30 April 2026 untuk mendorong kepatuhan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan Diskon Pajak Kendaraan Jawa Barat sebesar 10% untuk pembayaran PKB selama periode Lebaran 1447 Hijriah. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk meringankan beban finansial Anda!

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

Ia bakal meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

DJP memastikan wacana pengenaan PPN pada jasa jalan tol masih tahap perencanaan dan belum diatur dalam regulasi, sehingga belum berdampak ke masyarakat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka ruang dialog langsung dengan pengusaha Amerika Serikat (AS) di Washington D.C., mempererat hubungan ekonomi dan membuka peluang investasi. Simak komitmen Indonesia menjaga stabilitas ekonomi dan reformasi struktural

Di tengah gejolak krisis energi global, Indonesia mengandalkan reformasi ekonomi struktural, termasuk pembentukan Satgas P2SP, untuk memperkuat ketahanan nasional dan menjaga stabilitas makroekonomi.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menunjukkan dominasinya di pasar keuangan dengan meraih empat penghargaan bergengsi dari Kemenkeu sebagai Mitra Distribusi dan Dealer Utama SUN, menegaskan komitmennya terhadap pembangunan nasional.