LIVE

MenPAN Anas Bocorkan Formasi Lowongan PPPK yang Sepi Peminat, Masih Ada yang Kosong

Hal itu bisa terjadi karena pada formasi tahun 2023, lowongan dokter lebih banyak PPPK, sehingga para dokter tidak terlalu tertarik.

pppk
MenPAN Anas Bocorkan Formasi Lowongan PPPK yang Sepi Peminat, Masih Ada yang Kosong
MenPAN Anas Bocorkan Formasi Lowongan PPPK yang Sepi Peminat, Masih Ada yang Kosong (merdeka.com)

Anas menjelaskan, dari 130 ribu formasi antara lain, tenaga kesehatan, dokter, guru dan lain sebagainya.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengecek pelaksanaan SKD untuk formasi di lingkungan Kejaksaan Agung di BKN Kantor Regional Bali, Jumat (17/11). Dok PANRB
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengecek pelaksanaan SKD untuk formasi di lingkungan Kejaksaan Agung di BKN Kantor Regional Bali, Jumat (17/11). Dok PANRB © 2023 liputan6

MenPAN Anas Bocorkan Formasi Lowongan PPPK yang Sepi Peminat, Masih Ada yang Kosong

MenPAN Anas Bocorkan Formasi Lowongan PPPK yang Sepi Peminat, Masih Ada yang Kosong

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengungkapkan ada sebanyak 130 ribu formasi pada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 yang tidak diminati di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).


Dia menjelaskan, dari 130 ribu formasi antara lain, tenaga kesehatan, dokter, guru dan lain sebagainya.

"Itu PPPK, misalnya dokter, guru dan lainnya itu banyak yang kosong," ujar Anas kepada media di Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (8/1).


Menurut Anas, hal itu bisa terjadi karena pada formasi tahun 2023, lowongan dokter lebih banyak PPPK, sehingga para dokter tidak terlalu tertarik.

"Mungkin dokter karena (statusnya) PPPK dia tidak terlalu tertarik atau syaratnya macam-macam. Ini di wilayah 3T di luar pulau Jawa," jelasnya.

Padahal, lanjut Anas, bagi PPPK atau ASN yang berada di daerah 3T nanti akan mendapatkan keuntungan lain, seperti insentif kecepatan naik pangkat, insentif libur, cuti dan sebagainya, hal itu akan diatur melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Apartur Negeri Sipil (ASN).


"Itu sudah dijelaskan. Lagi dirumusin di PP (Peraturan Pemerintah) termasuk insentif kecepatan naik pangkat dan insentif libur, cuti, dan lainnya. Lagi dirumusin," jelas Anas.

Sebagai informasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memuat sejumlah solusi untuk pemerataan ASN atau PNS di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).


"Mobilitas talenta nasional selama ini ke daerah 3T, Maluku, Papua, dan terpencil lainnya kami susah menggerakkan talenta ke daerah 3T," kata Azwar usai menghadiri Rapat Terbatas bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

Azwar Anas mengatakan, tak kurang dari 170.000 formasi PNS di wilayah 3T mengalami kekosongan pada 2021 karena proses rekrutmen yang minim peminat.


Guna mengantisipasi persoalan itu berulang, kata Azwar, pemerintah melalui RUU ASN memfasilitasi 'reward' bagi mereka yang ingin mengabdi sebagai ASN di daerah 3T.

Salah satu contoh solusinya berupa percepatan kenaikan jenjang karier PNS, khusus di daerah 3T, dari semula rata-rata selama 4 tahun menjadi 2 tahun sekali.

"Misalnya nanti akan diatur di peraturan pemerintah, mereka yang berada di wilayah 3T atau daerah terpencil lainnya, kalau yang normal perlu 4 tahun untuk naik pangkat, ke depan 2 tahun bisa naik pangkat," katanya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Isi Percakapan di Telepon Genggam Sony Sonjaya yang Dibongkar Jaksa

{{caption}}
Dudung Tegaskan MBG Tetap Lanjut: Pemerintah Evaluasi dan Benahi Tata Kelola

{{caption}}
Prabowo Dorong Akademi Olahraga, Bina Calon Atlet Sejak Usia 8 Tahun

{{caption}}
Kesaksian Warga Sebelum Istri Tewas Dicekik Suami

{{caption}}
Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

{{caption}}
Demo Depan DPR Usai, Jalan Gatot Subroto Dibuka Lagi

Topik Terkait
{{caption}}
BAM DPR Soroti Diskriminasi Dosen PPPK, Ternyata Ribuan Dosen Terdampak Kebijakan Berbeda

Ketua BAM DPR RI menyoroti isu diskriminasi dosen PPPK yang diperlakukan berbeda dengan PNS, padahal keduanya adalah ASN. Apa saja poin diskriminasi yang terungkap?

Diskriminasi Dosen PPPK
{{caption}}
Menkes: Cuma Anak Orang Kaya yang Bisa Tempuh Pendidikan Dokter Spesialis

Menurutnya, hanya siswa dari kalangan berduit yang bisa menempuh PPDS karena memang mereka tak mendapatkan insentif.

Menkes Budi Gunadi Sadikin
{{caption}}
Menteri Anas Terbitkan Tiga Aturan Baru, Pegawai Honorer Bisa Langsung Jadi PPPK?

Dalam aturan yang telah diterbitkan, terdapat beberapa pokok pengaturan, yaitu dalam hal pelamar melebihi jumlah formasi, kelulusan ditentukan berdasarkan perin

Abdullah Azwar Anas
{{caption}}
Siap-Siap Daftar, Kemenkes Sediakan 23.200 Formasi CASN 2024 dan Paling Banyak untuk PPPK

Siap-Siap Daftar, Kemenkes Sediakan 23.200 Formasi CASN 2024 dan Paling Banyak untuk PPPK

PPPK
{{caption}}
Klaim MenPAN Anas: Banyak PNS Minta Dimutasi ke IKN Nusantara

MenPAN Anas heran atas antusiasme dari para abdi negara untuk berpindah tugas ke ibu kota baru.

PNS
{{caption}}
Curhat MenPAN Anas: Susah Dapat Tenaga Kesehatan dan Guru Berkualitas untuk Maluku, Papua dan NTT

RUU ASN akan memberikan solusi dengan menawarkan reward khusus bagi ASN yang ingin bertugas di daerah 3T.

PNS
{{caption}}
PNS Bertugas di Daerah Perbatasan Bisa Naik Pangkat Lebih Cepat

Percepatan kenaikan jenjang karier PNS, khusus di daerah 3T, dari semula rata-rata selama 4 tahun menjadi 2 tahun sekali.

Gaji PNS Naik
{{caption}}
DPRD Tawarkan Solusi Konkret Atasi Belanja Pegawai Kabupaten Bekasi yang Tinggi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

apbd
{{caption}}
DPR dan Mendagri Kompak Lindungi PPPK, Pemda Dilarang Lakukan Pemberhentian Pegawai

DPR meminta pemerintah daerah tetap memenuhi kewajibannya terhadap para pegawai.

berita update
{{caption}}
Menteri PAN-RB: PKWT Berpeluang Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu

Proses transisi dari PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai.

berita update
{{caption}}
Mendagri Tito Beberkan Strategi Penanganan PPPK dan Honorer, Setop Opsi Pemberhentian

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

berita update
{{caption}}
Solusi Penataan PPPK di Daerah, Mendagri Minta Pemda Tidak Rekrut Tenaga Honorer Baru

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

berita update
{{caption}}
Gubernur Helmi Hasan Dorong Pembayaran Gaji ke-13 ASN dan PPPK di Bengkulu Segera Cair

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendesak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk segera mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Bengkulu, paling lambat Senin mend

anggaran rp60 miliar
{{caption}}
Pemprov Kepri Harap Gaji PPPK Diambil Alih Pusat untuk Jaga Stabilitas Anggaran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

ansar ahmad
{{caption}}
Mendagri Sebut Gaji PPPK Bisa Dilakukan Jika Daerah Berani Efisiensi

Mendagri Tito minta daerah efisiensi anggaran dan tingkatkan PAD untuk bayar PPPK. Belanja seremonial dinilai bisa dipangkas demi gaji pegawai.

berita update
{{caption}}
Pemprov NTB Tunjuk BPR NTB sebagai Penyalur Gaji PPPK, Dorong Penguatan Ekonomi Daerah

Pemerintah Provinsi NTB resmi menunjuk BPR NTB sebagai bank penyalur gaji PPPK dan pegawai pemerintah lainnya. Langkah ini diharapkan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat ekonomi lokal.

bank daerah
{{caption}}
Pemprov Sulbar Terapkan Kebijakan WFH PPPK Selama Dua Bulan Akibat Kondisi Fiskal Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.

apbd 2026
{{caption}}
Pemprov Banten Pastikan PPPK Paruh Waktu Terima THR 2026, Anggaran Rp9,5 Miliar Disiapkan

Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Banten! Pemprov Banten memastikan PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Simak detail alokasi anggaran dan mekanisme pencairannya.

administrasi kepegawaian
{{caption}}
Pemkab Tulungagung Siapkan Rp50 Miliar untuk Gaji PPPK Paruh Waktu 2026: Tidak Pengaruhi Belanja Pegawai

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

anggaran daerah