Menkeu Purbaya Bakal Beri Pemutihan dan Ampuni Dosa Produsen Rokok Ilegal, tapi Ada Syaratnya

Menurut Said, struktur industri rokok di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, terutama pada kelompok produsen skala kecil dan menengah.

Bea Cukai Kudus mencermati tren modus baru peredaran rokok ilegal yang semakin canggih, mulai dari produksi terselubung hingga distribusi lintas wilayah, berhasil gagalkan kerugian negara miliaran rupiah.

Agus Sarjono menambahkan bahwa penambahan layer cukai berpotensi menciptakan distorsi baru.

Purbaya mengaku telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok dan akan segera membawanya ke DPR.

Anggota DPR mengusulkan penerapan Tarif Cukai Baru Rokok Ilegal untuk mendorong transformasi usaha ilegal menjadi legal, sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Bagaimana dampaknya terhadap industri tembakau nasional?

Maraknya impor rokok tanpa izin menjadi salah satu penyebab utama bocornya potensi penerimaan negara dari cukai dan pajak hasil tembakau.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan menyeluruh di sektor hasil tembakau untuk meningkatkan penerimaan negara, dan menegakkan keadilan fiskal.

"Mungkin ada pemutihan juga ke belakangnya dosanya diampuni," kata Menkeu Purbaya

Pemusnahan rokok ilegal dilakukan demi memberi keadilan bagi industri yang taat.

Penindakan terhadap rokok ilegal akan dilakukan lebih keras.

Menurutnya, keberadaan rokok palsu merugikan negara sekaligus mengancam keberlangsungan industri resmi yang taat membayar pajak.

Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kebijakan kenaikan cukai rokok harus dibarengi perlindungan pekerja, khawatir PHK massal

Satpol PP Bantul intensifkan Pemberantasan Rokok Ilegal di wilayahnya. Lebih dari 4.000 batang rokok tanpa cukai berhasil diamankan dalam operasi Juni 2026, mengungkap modus peredaran dan sanksi hukumnya.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat mendesak penegak hukum memberikan efek jera kepada pengedar rokok ilegal yang merugikan negara, bukan hanya sekadar razia dan pemusnahan.

Pemerintah Kabupaten Bandung akan mengintensifkan Operasi Rokok Ilegal Bandung pada tahun 2026 dengan 12 agenda penindakan dan sosialisasi untuk menekan peredaran serta kerugian negara.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2026 anjlok 50% menjadi Rp55 miliar, namun Pemkab berkomitmen mempertahankan program strategis daerah.

Petugas menyita jutaan batang rokok ilegal dalam operasi penindakan di wilayah Jakarta dan Banten.

Penerapan kemasan rokok yang seragam diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya PHK secara massal serta membuka peluang bagi peredaran rokok ilegal.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut setara dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah.

Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi dan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Purbaya, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan aparat penegak hukum adalah mengategorikan pakaian bekas impor ilegal sebagai sampah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan **pertumbuhan ekonomi Indonesia** pada Kuartal I 2026 melampaui rata-rata G20, didukung stabilitas harga dan ketahanan kebijakan yang kredibel.

Pemerintah Indonesia diketahui menyiapkan rencana penerbitan surat utang 'Panda Bonds' di China demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.