Menhut: 1,4 Juta Hektare Hutan Adat Bukti Komitmen Indonesia Jaga Lingkungan

Menteri Kehutanan menyerahkan SK Hutan Adat seluas 1.175 hektare kepada 4.938 KK di Bengkulu, Bali, dan Jambi sebagai pengakuan hak masyarakat adat.

Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk menyelesaikan penetapan hutan adat seluas 1,4 juta hektare. Langkah ini diharapkan mampu memutus mata rantai konflik dan memperkuat hak masyarakat adat.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah mengebut finalisasi peta jalan untuk percepatan hutan adat, menargetkan penyelesaian pada Februari ini demi mencapai target 1,4 juta hektare.

Rohmat menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan percepatan penetapan hutan adat, yang ditargetkan mencapai 1,4 juta hektare.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuatnya untuk memajukan hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal, sebuah langkah strategis yang diumumkan pada COP30 di Brazil.

Eriksen menilai mengakui 1,4 juta hektare hutan adat merupakan tindakan berani dan transformatif dalam tata kelola hutan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia berkomitmen menyerahkan 1,4 juta hektar hak hutan adat kepada masyarakat adat. Langkah ini menunjukkan dedikasi kuat terhadap lingkungan dan kesejahteraan komunitas yang terpinggirkan.

Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam Pengelolaan Hutan Adat, yang diapresiasi dunia pada KTT Perubahan Iklim COP30. Langkah ini selaras dengan visi Presiden untuk aksi iklim global.

Delegasi Indonesia turut dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol.

Raja Juli Antoni menekankan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional.

Kementerian Kehutanan Indonesia genjot percepatan pengakuan hutan adat, menargetkan 70.000 hektar hingga akhir 2025. Langkah ini atasi birokrasi dan lindungi hak masyarakat adat.

DPRD Kalimantan Selatan menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan kepastian hukum hutan adat dengan melakukan studi komparasi ke Kalimantan Tengah, mempelajari skema hutan desa yang dinilai efektif. Langkah ini diharapkan dapat memberikan jaminan hukum bagi

Sepanjang 2025, sebanyak 202,89 ribu hektare wilayah adat di Provinsi Bengkulu menghadapi konflik serius, terutama dengan sektor kawasan hutan negara. AMAN Bengkulu mendesak kepala daerah untuk segera mengatasi Konflik Wilayah Adat Bengkulu demi perlindun

Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan Rp1 miliar pada 2026 untuk program pengembangan hutan adat di Teluk Bintuni dan Kaimana, mempercepat pengakuan serta pengelolaan demi kelestarian dan kesejahteraan.

Praktik jual beli hutan ilegal berstatus Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Barito Utara menjadi sorotan, melanggar hukum dan berdampak serius pada ekosistem serta sosial.

Penerbitan Perda tentang Pengakuan Adat Kedang Ipil di Kutai Kartanegara dinilai vital oleh Kemenbud, diharapkan memicu daerah lain segera menyusun regulasi serupa demi pelestarian kebudayaan lokal.

Menteri Kehutanan menyoroti banjir dan longsor di Sumatra sebagai momentum perbaikan manajemen hutan. Evaluasi kebijakan dan penguatan hak masyarakat adat jadi fokus utama.

Polrestabes Palembang meluncurkan program inovatif Pakan Ikan Presisi di Palembang, mengubah gulma eceng gondok menjadi pakan ikan bernilai ekonomis, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan memberdayakan masyarakat.

Kemenekraf terus memperkuat Gerakan Wisata Bersih di seluruh destinasi Indonesia, upaya ini bertujuan memajukan pariwisata berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan serta lingkungan.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan komitmen pemerintah dalam menggeser orientasi pembangunan menuju ekonomi restoratif yang berfokus pada kelestarian lingkungan, menjawab tantangan mahasiswa Universitas Brawijaya.

Polres Bangka Barat serius berantas penambangan ilegal. Empat ponton isap produksi diamankan di Teluk Kelabat Dalam, bagian dari upaya penertiban tambang ilegal Bangka Barat yang merusak lingkungan dan merugikan nelayan.

Konsep interaktif yang diusung membuat booth ini berbeda dari pameran pada umumnya. Pengunjung diajak memahami perjalanan limbah.

KKP dan DANA berkolaborasi menggalakkan Ekonomi Biru melalui aksi bersih pantai di Bali, menegaskan komitmen menjaga ekosistem laut untuk keberlanjutan.