LIVE

Indonesia Tegaskan Komitmen Majukan Hak Tenurial Masyarakat Adat di COP30

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen kuatnya untuk memajukan hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal, sebuah langkah strategis yang diumumkan pada COP30 di Brazil.

hak tenurial masyarakat adat
Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat Hak Tenurial Masyarakat Adat dan komunitas lokal di forum COP30, dengan target pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun ke depan.
Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat Hak Tenurial Masyarakat Adat dan komunitas lokal di forum COP30, dengan target pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat dalam empat tahun ke depan. (AntaraNews)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia menegaskan komitmennya dalam memajukan hak tenurial masyarakat adat dan komunitas lokal. Penegasan ini disampaikan pada sesi Intergovernmental Land Tenure Commitment di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brazil, pada hari Senin, 18 November.

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat KLHK, Julmansyah, menyatakan bahwa Indonesia bertekad memastikan pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLCs). Komitmen ini menjadi bagian integral dari upaya mitigasi perubahan iklim global.

Pengumuman penting ini menyoroti peran krusial IPLCs dalam membentuk pengetahuan tradisional, praktik berkelanjutan, dan pengelolaan ekosistem vital. Keterlibatan mereka sangat penting dalam mencapai target aksi iklim nasional.

Penguatan Hak Tenurial Melalui Perhutanan Sosial dan Hutan Adat

Hingga Oktober 2025, penetapan perhutanan sosial di Indonesia telah mencapai lebih dari 8,3 juta hektar. Area ini secara legal telah didistribusikan untuk dikelola oleh lebih dari 1,4 juta kepala keluarga di seluruh nusantara. Program ini merupakan wujud nyata pemerintah dalam memberdayakan komunitas lokal.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, sebanyak 164 surat keputusan hutan adat telah didistribusikan kepada masyarakat. Total luas area yang dikelola mencapai 345.257 hektar oleh 87.963 kepala keluarga. Pengakuan ini secara signifikan memperkuat posisi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam mereka.

Pemerintah juga sedang menyiapkan rencana strategis nasional yang komprehensif, termasuk pengembangan peta jalan. Peta jalan ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian pengakuan hutan adat, dan dijadwalkan akan diluncurkan pada Desember 2025. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses legalisasi hak-hak tenurial mereka.

Pengamanan hak tenurial ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, tetapi juga mendorong praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal ini berkontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati dan penyerapan karbon.

Komitmen Ambisius Indonesia di COP30 untuk Hutan Adat

Pada gelaran COP30, Indonesia secara resmi mengumumkan komitmen ambisiusnya untuk mempercepat pengakuan hutan adat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni secara formal menyatakan komitmen untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat selama empat tahun ke depan. Ini adalah target yang signifikan dan menunjukkan keseriusan pemerintah.

Menurut Direktur Julmansyah, komitmen ini merupakan langkah strategis yang fundamental. Tujuannya adalah untuk memposisikan IPLCs sebagai pilar utama dalam aksi iklim nasional Indonesia. Peran mereka sangat penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Julmansyah juga menekankan pentingnya kolaborasi dan kepemimpinan bersama dalam upaya aksi iklim global. Indonesia berkomitmen untuk mengambil peran kepemimpinan dan menyambut kerja sama lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi IPLC. Ini mencerminkan pendekatan inklusif pemerintah dalam menghadapi tantangan iklim.

Dengan pengakuan hak tenurial yang lebih kuat, masyarakat adat dapat lebih efektif melindungi dan mengelola hutan mereka. Hal ini tidak hanya mendukung mata pencarian mereka tetapi juga memberikan manfaat lingkungan yang luas bagi seluruh bangsa.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kenalkan Perbankan Patriotik, Prabowo Ingin Himbara Tak Hanya Kejar Laba

{{caption}}
Stasiun JIS Mulai Beroperasi, Ini Rute dan Jadwal Perjalanannya

{{caption}}
Biaya Produksi Naik, Pemerintah Tahan Harga Minyakita

{{caption}}
Jakarta Light Festival di Kota Tua Diserbu 25 Ribu Pengunjung

{{caption}}
Dua Polisi di Jambi Disabet Samurai Pria Misterius

{{caption}}
Pria Misterius Bawa Samurai Serang Dua Polisi di Jambi

Topik Terkait
{{caption}}
Perhutanan Sosial IKN: Komitmen Presiden Prabowo Perkuat Akses Kelola Hutan Masyarakat

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat akses kelola hutan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial di IKN, memberikan kepastian legal dan kesejahteraan.

raja juli antoni
{{caption}}
Kemenhut Targetkan Finalisasi Peta Jalan Percepatan Hutan Adat Februari Ini

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah mengebut finalisasi peta jalan untuk percepatan hutan adat, menargetkan penyelesaian pada Februari ini demi mencapai target 1,4 juta hektare.

Indonesia
{{caption}}
Indonesia Perkuat Kerja Sama Lahan Gambut Global di COP30, Dorong Pengelolaan Berkelanjutan

Indonesia memperkuat Kerja Sama Lahan Gambut Global melalui penandatanganan deklarasi di COP30, bertujuan meningkatkan pengelolaan ekosistem gambut tropis untuk target iklim global.

Kerja Sama Lahan Gambut Global
{{caption}}
Indonesia Kuatkan Kolaborasi Global Pengelolaan Gambut Tropis di COP30

Indonesia melalui ITPC dan GMC menandatangani Deklarasi Bersama di COP30, memperkuat Kolaborasi Global Pengelolaan Gambut tropis demi target iklim dan FOLU Net Sink 2030.

Gambut Tropis
{{caption}}
Indonesia Tetapkan Target Rehabilitasi Hutan 12,7 Juta Hektar di COP30, Dorong Agroforestri Regeneratif

Indonesia tegaskan komitmen pemulihan lingkungan dengan menetapkan target rehabilitasi hutan seluas 12,7 juta hektar di COP30, fokus pada agroforestri regeneratif untuk ekonomi dan ekologi.

Rehabilitasi Hutan
{{caption}}
COP30: Indonesia Perkuat Tata Kelola dan Integritas Kredit Alam, Jamin Manfaat untuk Masyarakat

Di COP30, Indonesia menegaskan komitmen perkuat tata kelola dan integritas Kredit Alam Indonesia, memastikan transparansi serta manfaat langsung bagi masyarakat dan keanekaragaman hayati.

COP30
{{caption}}
Indonesia Perkuat Langkah Iklim dengan Legislasi dan Kebijakan Baru di COP30

Di tengah COP30 di Belém, Brasil, Indonesia menegaskan komitmennya dengan memperkuat Langkah Iklim melalui legislasi dan kebijakan baru, termasuk pengembangan pasar karbon.

Langkah Iklim Indonesia
{{caption}}
DPD RI Tegaskan Upaya Indonesia Atasi Perubahan Iklim di COP30, Dorong Legislasi Lingkungan

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan Indonesia serius tangani perubahan iklim di COP30, melalui langkah eksekutif dan legislatif, termasuk dorongan regulasi dan perdagangan karbon.

COP30
{{caption}}
Pemerintah Indonesia Serahkan 1,4 Juta Hektar Hak Hutan Adat untuk Masyarakat Lokal

Pemerintah Indonesia berkomitmen menyerahkan 1,4 juta hektar hak hutan adat kepada masyarakat adat. Langkah ini menunjukkan dedikasi kuat terhadap lingkungan dan kesejahteraan komunitas yang terpinggirkan.

Pemerintah Indonesia
{{caption}}
Komitmen Indonesia dalam Pengelolaan Hutan Adat di COP30 Mendapat Apresiasi Dunia

Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam Pengelolaan Hutan Adat, yang diapresiasi dunia pada KTT Perubahan Iklim COP30. Langkah ini selaras dengan visi Presiden untuk aksi iklim global.

Pengelolaan Hutan Adat
{{caption}}
Menhut: 1,4 Juta Hektare Hutan Adat Bukti Komitmen Indonesia Jaga Lingkungan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan alokasi 1,4 juta hektare Hutan Adat sebagai bukti nyata komitmen Indonesia terhadap lingkungan dan hak masyarakat adat, sekaligus menekan deforestasi.

Hutan Adat
{{caption}}
Indonesia Percepat Pengakuan Hutan Adat hingga 1,4 Juta Hektare, Menhut Raja Antoni Tegaskan Komitmen di Forum Global Rio

Raja Juli Antoni menekankan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional.

Menhut Raja Juli Antoni
{{caption}}
Ekspor Lidi Nipah Kaltim Tembus Pasar India, Petani Hutan Raup Ratusan Juta

Kelompok Tani Hutan Sinar Nilam Kalimantan Timur berhasil memperluas jangkauan pasar dengan ekspor lidi nipah curah puluhan ton ke India, menandai peningkatan signifikan dalam perdagangan komoditas kehutanan daerah dan kesejahteraan petani hutan.

dinas kehutanan
{{caption}}
Gubernur Khofifah Dorong Penguatan Perhutanan Sosial Jawa Timur untuk Kesejahteraan Petani Hutan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menggalakkan penguatan mitra petani hutan demi keberlanjutan Perhutanan Sosial Jawa Timur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong hilirisasi produk kopi.

agroforestri
{{caption}}
Kalsel Perkuat Perhutanan Sosial Tapin Melalui Pengembangan Agroforestri Kopi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan gencar mengembangkan agroforestri untuk memperkuat perhutanan sosial di Kabupaten Tapin. Pelatihan budidaya kopi berkelanjutan tingkatkan kapasitas petani sekaligus menjaga kelestarian hutan.

agroforestri
{{caption}}
Dishut Kalsel Perkuat KUPS Perhutanan Sosial, Dorong Ekonomi Lokal Berkelanjutan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) terus mengembangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk memperkuat program perhutanan sosial dan mendorong ekonomi lokal yang berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan.

antara kalsel
{{caption}}
DPR Tekankan Revisi UU Kehutanan Harus Pro Rakyat dan Jaga Kelestarian Alam

Anggota DPR RI Jaelani menegaskan pentingnya Revisi UU Kehutanan yang berpihak kepada rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat tata kelola hutan yang adil dan partisipatif.

dpr ri
{{caption}}
Menteri Kehutanan Ajak Masyarakat Maksimalkan Perhutanan Sosial untuk Ekonomi dan Lingkungan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong masyarakat untuk aktif mengelola hutan melalui skema Perhutanan Sosial, guna meningkatkan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

ekonomi hijau