Indonesia Tetapkan Target Rehabilitasi Hutan 12,7 Juta Hektar di COP30, Dorong Agroforestri Regeneratif

Kementerian Kehutanan Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam upaya pemulihan lingkungan. Mereka menetapkan target rehabilitasi hutan seluas 12,7 juta hektar di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brazil. Komitmen ini menjadi bagian penting dari agenda global untuk mengatasi perubahan iklim.

Penasihat Utama Menteri Kehutanan, Silverius Oscar Unggul, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan menerapkan pendekatan agroforestri regeneratif. Pendekatan ini dianggap sebagai jalan tengah terbaik untuk memulihkan hutan. Sekaligus juga dapat menstimulasi perekonomian masyarakat lokal.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi COP30 bertajuk "South–South Partnership on Climate Change—Promoting Green Value Chains". Sesi ini dihadiri oleh perwakilan dari Brazil dan China. Fokusnya adalah pada restorasi ekosistem hutan dan peningkatan mata pencarian.

Agroforestri Regeneratif: Solusi Ganda untuk Lingkungan dan Ekonomi

Pendekatan agroforestri regeneratif yang diusung Indonesia berupaya memulihkan ekosistem hutan secara menyeluruh. Metode ini juga bertujuan untuk meningkatkan mata pencarian masyarakat. Hal ini dilakukan dengan membudidayakan pohon kayu bersama tanaman bernilai ekonomi tinggi.

Tanaman seperti kopi, kakao, dan pala menjadi contoh komoditas yang dapat ditanam. Silverius Oscar Unggul menjelaskan, "Regenerative agroforestry is the best middle ground, through which we can simultaneously recover forests and stimulate people's economy." Pendekatan ini menawarkan solusi ganda yang berkelanjutan.

Indonesia menyatakan kesiapannya untuk membantu mengembangkan rantai nilai hijau global. Negara ini juga ingin memperkuat solidaritas antarnegara tropis dalam menghadapi dinamika regulasi global. Kerja sama erat antarnegara menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan ini.

Kolaborasi Internasional dan Transisi Hijau yang Adil

Unggul menekankan bahwa tidak akan ada transformasi hijau tanpa adanya kolaborasi yang kuat. Sangat penting bagi negara produsen dan negara konsumen untuk menyelaraskan langkah-langkah mereka. Tujuannya adalah menuju perdagangan yang bebas deforestasi.

Lebih lanjut, perwakilan Indonesia menggarisbawahi perlunya memastikan bahwa standar dan mekanisme global terkait keberlanjutan lingkungan. Standar ini harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal. Transisi hijau harus bersifat adil dan inklusif bagi semua pihak.

"Green transition must be fair. We should not abandon smallholders and traditional communities in this grand agenda," tegasnya. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk tidak meninggalkan petani kecil dan komunitas tradisional dalam agenda besar ini.

Pada sesi yang sama, China menyoroti perannya sebagai negara produsen dengan menampilkan kemajuan dalam perdagangan hijau. Lebih dari 100 perusahaan di China telah berjanji untuk menghilangkan deforestasi dan konversi ekosistem dari rantai pasok mereka pada tahun 2030. Kemajuan ini membuka jalan bagi kerja sama yang lebih kuat dengan Indonesia, yang berperan penting sebagai konsumen dan mitra dalam sumber daya berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews