DPRD Kalsel Serius Wujudkan Kepastian Hukum Hutan Adat Melalui Studi Komparasi

Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) mengambil langkah tegas memperketat pengawasan kawasan hutan untuk menekan aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam kelestarian ekosistem.

Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar bersinergi mengembangkan Perhutanan Sosial Kukar, memberdayakan ribuan kepala keluarga, dan menjaga kelestarian hutan. Simak potensi ekonomi dan lingkungan yang dihasilkan!

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan (UPT Kemenhut) Kalimantan Selatan menegaskan komitmen kuatnya dalam pelestarian hutan Kalsel, berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi program dan koordinasi intensif.

Sarolangun Jambi mengusulkan sembilan hutan adat baru seluas 979 hektare. Proses verifikasi teknis telah dilakukan, menandai komitmen terhadap kelestarian Hutan Adat Sarolangun dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Polda Kalsel dan Polhut Dishut Kalsel perkuat Kolaborasi Polda Polhut Kalsel melalui Korwasbinteknis 2025, bertujuan meningkatkan kompetensi dan efektivitas pengawasan hutan demi kelestarian lingkungan.

Dishut Kalsel meningkatkan kapasitas Polhut dalam pemetaan kawasan hutan guna pelestarian alam. Sosialisasi ini mengungkap pentingnya dasar hukum dan penanganan isu RTH serta permukiman di hutan. Simak selengkapnya!

Festival Bamboo Rafting Loksado di Hulu Sungai Selatan (HSS) resmi masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN) 2026, menandai pengakuan nasional dan potensi besar untuk menarik wisatawan global.

Finalis Putra Putri Pariwisata Tanah Laut 2026 didorong menjadi motor Promosi UMKM Tanah Laut. Mereka manfaatkan media digital dan budaya lokal untuk perluas pasar dan daya tarik wisata. Simak strateginya!

Hutan gambut Tabalong menjadi harapan terakhir bagi orangutan Kalimantan. Berbagai pihak berkolaborasi dalam upaya Konservasi Orangutan Tabalong untuk melindungi habitat penting ini.

Pemkab Banjar dorong Perhutanan Sosial Banjar jadi penggerak ekonomi desa. Melalui Integrated Area Development (IAD), pelestarian hutan terintegrasi dengan usaha produktif warga, tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) gencar memperkuat pemanfaatan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Tanah Laut. Inisiatif ini bertujuan mempercepat pencapaian SDGs Desa yang skornya masih tergolong rendah, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pemb

Ratusan jamaah Haji Kloter 16 Debarkasi Banjarmasin telah kembali ke Tanah Air setelah menunaikan ibadah haji. Simak detail kedatangan mereka dan pesan penting dari PPIH Debarkasi Banjarmasin untuk menjaga kemabruran haji.

Pengamat hukum dan pembangunan menyoroti pentingnya pembenahan pasar modal sebagai agenda pembangunan nasional. Indonesia berpeluang besar menarik modal global, namun transparansi dan kepastian hukum menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan investor.

Kanwil Kemenkum NTT tingkatkan kualitas regulasi daerah di Kabupaten Nagekeo melalui harmonisasi Ranperda dan Ranperbup, memastikan produk hukum selaras dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan KUHP Baru jadi landasan hukum kuat berantas mafia tanah, terutama kasus pemalsuan dokumen. Sinergi lintas lembaga dan digitalisasi kunci sukses penegakan hukum.

Polemik terkait perubahan status dosen non-ASN di UPNVJ memicu perdebatan hukum, dengan pakar mengingatkan asas non-retroaktif yang menegaskan kekuatan hukum SK lama.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kejaksaan Negeri dan BPN setempat demi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, memastikan kepastian hukum dan menghindari sengketa di masa depan.

Pakar hukum administrasi kepegawaian Unsoed menilai usulan prinsip resiprokal dalam RUU Polri dapat memperkuat sistem merit dan pengisian jabatan berbasis kompetensi, menciptakan keseimbangan kinerja antarinstansi.