Laporan SPT Tahunan 2025 Tembus 4,05 Juta, Mayoritas dari Karyawan

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

Ditjen Pajak mencatat 13,2 juta SPT Tahunan telah dilaporkan hingga 17 Mei 2026, sementara aktivasi akun Coretax mencapai 19,2 juta.

Hingga tanggal 7 Mei 2026, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diterima mencapai 13.193.052.

Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan mencapai 12.109.636.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 10.151.854 SPT.

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.943.687 SPT.

DJP mencatat 11,4 juta SPT telah dilaporkan hingga 19 April 2026. Aktivasi akun Coretax juga mencapai 18,1 juta wajib pajak.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.729.122 SPT.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.654.060 SPT.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.562.253 SPT.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.468.238 SPT.

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.421.240 SPT.

DJP mencatat 9,66 juta SPT telah dilaporkan hingga akhir Maret 2026. Aktivasi Coretax juga menembus 17,1 juta, didominasi wajib pajak orang pribadi.

Jumlah SPT yang telah dilaporkan mencapai 8,1 juta SPT dari berbagai kategori wajib pajak.

Karena tanggal 31 Maret bertepatan dengan libur Lebaran, makan pelaporan SPT Tahunan untuk Individu diperpanjang.

Terdapat sejumlah faktor lain yang ikut memengaruhi pergerakan rupiah di pasar keuangan global.

Modus yang dilakukan para pelaku mulai menawarkan jasa investasi dengan membangun hubungan emosional bersama korban melalui aplikasi kencan.

Perusahaan memperkuat kepastian pasokan gas guna mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Menurutnya, keamanan wilayah tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian semata, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah.

Iman menyampaikan, setiap tindakan petugas mengacu pada aturan hukum, termasuk soal penggunaan kekuatan dan senjata api.

Sejumlah kasus kriminal memang pernah terjadi di beberapa wilayah Jabodetabek. Namun, kasus-kasus itu sudah ditindak.