KKP: Pagar Laut di Bekasi Tak Punya Izin

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara tegas hentikan reklamasi ilegal pembangunan jetty di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, milik PT. GMS karena tidak memiliki izin PKKPRL. Apa dampak selanjutnya?

Menteri Kelautan dan Perikanan tidak mempermasalahkan pemilik pagar laut Bekasi yang akan membawa masalah ini ke DPR.

KKP akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perusahaan pemilik lahan, dan instansi-instansi terkait.

Pagar yang terbuat dari bambu itu memanjang dari pesisir hingga ke arah tengah laut.

KKP menegaskan tidak pernah memberikan izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) terkait pagar laut di Bekasi.

Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono mengaku akan menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang telah memagar laut Panturan Tangerang secara ilegal itu.

Penyegelan pagar laut tersebut merupakan langkah tegas KKP dalam merespons aduan nelayan setempat.

Namun apabila pemagaran tersebut sudah mengantongi izin, maka hal tersebut boleh dilakukan.

Masyarakat bernama Sarifudin ini mengatakan ketika wilayahnya diambil paksa

Anggota Komisi V DPR fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mencoba mencari jalan keluar

"Beberapa waktu lalu seluruh dunia kaget. Karena TNI dikerahkan untuk bongkar pagar-pagar laut yang cuma pakai bambu-bambu di laut sana itu," kata Komarudin.

KKP bersama kementerian teknis lainnya masih terus melakukan kajian agar seluruh program kerja kementerian dapat terakomodasi dalam aturan tersebut.

Warga Desa Kohod merasa penanganan kasus yang melibatkan Arsin dan kawan-kawan tidak transparan.

Penyidik polri masih tetap ngotot kalau kasus yang ditanganinya hanya tindak pidana umum.

Masyarakat pantura yang merasa tertekan, diintimidasi atau mengalami ketidakadilan dalam proses penjualan tanah, disarankan untuk menempuh jalur hukum.

Setelah status perkara naik ke penyidikan, Bareskrim Polri akan melengkapi sejumlah administrasi hingga mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memberi klarifikasi terkait pihaknya membatalkan pencabutan SHGB milik Sugianto Kusuma atau Aguan di area pagar laut Tangerang.

Sertifikat yang digadai itu diduga dipakai guna kepentingan ekonomi masing-masing terduga pelaku.

Abdul Rosyid datang didampingi penasihat hukumnya, Rahman Permana.

Namun, Bareskrim Polri belum bisa menyebutkan terlapor dalam kasus pagar laut di Bekasi itu.