Khawatir Isu PHK Massal, Pekerja Tembakau Harap Cukai 2025 Tak Naik

Rencana kebijakan baru ini menuai penolakan keras dari berbagai elemen ekosistem pertembakauan nasional.

Menurutnya, isu PHK massal di Gudang Garam bukan sekadar urusan korporasi.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Nurhadi menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil.

Penurunan tajam ini menandakan bahwa IHT berada dalam posisi yang tertekan oleh berbagai faktor.

Pengaturan-pengaturan eksesif ini dinilai mengancam keberadaan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Serikat pekerja berpendapat bahwa kebijakan ini dapat mengancam keberlangsungan industri rokok, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas tenaga kerja.

Aturan ini tengah digodok Kemenkes melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan.

Menurut Sudarto, saat ini terdapat 143.000 anggota FSP RTMM-SPSI yang bergantung pada sektor IHT sebagai tenaga kerja di pabrik.

Kini, industri tembakau tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Advokasi terhadap Industri Hasil Tembakau menjadi agenda prioritas demi menjaga keberlangsungan hidup para pekerja

RPMK ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 inisiatif Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Rencana kenaikan tarif cukai rokok bakal menjadi beban tambahan Industri Hasil Tembakau.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bergerak cepat memperjuangkan kepastian pesangon buruh PBPH PT Toba Pulp Lestari setelah izin perusahaan dicabut, menimbulkan kekhawatiran ribuan pekerja.

Permintaan sewa mobil di seluruh Indonesia menjelang musim mudik Lebaran 2026 dilaporkan mengalami stagnasi, bahkan menunjukkan penurunan.

Peter menambahkan bahwa PT KAS percaya bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting bagi perusahaan.

Ini menjadi angka tertinggi untu Januari sejak tahun 2009, saat perekonomian sedang berada di ujung resesi terdalam yang dialami sejak era Depresi Besar.

Makna pekerjaan rupanya begitu penting dalam kehidupan bersosial. Jika bertemu orang pertama kali, pekerjaan kerap yang ditanyakan lebih dahulu.

Ekonom Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Muh Amier Arham mengingatkan akan berbagai Tantangan Ekonomi 2026 yang berpotensi menghambat pertumbuhan, mulai dari stagnasi, kerentanan pasar kerja, hingga tekanan fiskal yang perlu diwaspadai.

Pemerintah Kota Kediri melakukan pemusnahan ribuan batang rokok hasil pelatihan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang didanai DBHCHT untuk mencegah peredaran ilegal dan memastikan kepatuhan hukum terkait cukai.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji rencana penambahan layer baru pada struktur tarif cukai rokok, sebagai langkah strategis memerangi peredaran rokok ilegal dan menjaga keberlangsungan industri.

CHED ITB Ahmad Dahlan menyoroti rencana penambahan layer cukai rokok, menilai tidak sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan berpotensi memperburuk masalah kesehatan masyarakat.

Rencana pemerintah menambah layer Cukai Hasil Tembakau (CHT) perlu dirancang hati-hati. Akademisi Unpad menyoroti penambahan layer CHT harus transisional dan berkeadilan, agar tidak memicu pasar ilegal.

Kebijakan penambahan layer cukai rokok menuai pro dan kontra. Peneliti menilai memiliki dasar teoritis yang sah untuk memperluas basis pemungutan, namun industri khawatir akan dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha legal.

Anggota DPR mengusulkan penerapan Tarif Cukai Baru Rokok Ilegal untuk mendorong transformasi usaha ilegal menjadi legal, sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Bagaimana dampaknya terhadap industri tembakau nasional?