Kemenkeu Blokir 69 Perusahaan yang Tak Penuhi Kewajiban Devisa Hasil Ekspor

Langkah ini dilakukan karena implementasi aturan tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan cadangan devisa nasional.

Pemerintah ingin agar manfaat devisa hasil ekspor bisa dioptimalkan.

Pemerintah akan menyetop izin ekspor bagi perusahaan yang terbukti melanggar kewajiban setor devisa hasil ekspor.

Dengan kebijakan ini diproyeksikan akan menambah devisa negara hingga USD80 miliar.

Eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan.

Airlangga bilang, aturan penempatan DHE SDA (Sumber Daya Alam) telah ditetapkan mulai 1 Agustus 2023.

Arifin Tasrif menjamin aturan tersebut tidak akan mengganggu arus kas (cashflow) dunia usaha.

Bagi pelaku eksportir yang tidak mengikuti ketentuan tersebut akan dijatuhkan sanksi berupa penangguhan pelayanan ekspor.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunggu izin Mensesneg untuk revisi aturan DHE SDA. Langkah ini diharapkan mengoptimalkan devisa hasil ekspor, namun apa saja poin perubahannya?

Surat tersebut dilayangkan kepada Mensesneg agar Kementerian Keuangan bisa jadi pelopor untuk mengubah sedikit aturan soal DHE SDA.

Hanya saja, Juli belum bisa merinci berapa total sumbangan DHE SDA terhadap cadangan devisa.

Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan meninjau ulang Peraturan Pemerintah tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) demi optimalisasi, sekaligus membahas peningkatan penerimaan pajak.

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, akan mengevaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) karena belum optimal meningkatkan cadangan devisa nasional. Ada apa sebenarnya?

Presiden Prabowo panggil menteri bahas evaluasi DHE di Kertanegara. Efektivitas PP Nomor 8 Tahun 2025 dinilai belum optimal, ada celah yang perlu diperbaiki.

Angka ini berasal dari eksportir besar yang secara konsisten menjual devisa mereka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru.

Menurut Firman, ketika devisa hasil ekspor ditukarkan ke Rupiah, otomatis suplai dolar AS di pasar meningkat.

Meningkatnya likuiditas valas akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebab, Indonesia membutuhkan sumber-sumber dana yang lebih besar.

Aturan ini berlaku bagi eksportir yang menjual sumber daya alam (SDA) dan menyimpan uang hasil transaksinya dalam sistem keuangan Indonesia (SKI).

Kebijakan DHE hanya berlaku bagi eksportir dengan minimal nilai transaksi USD250.000.

Perry bilang bunga yang diberikan jauh lebih besar dibandingkan bunga deposito valas secara umum