Kabar Terbaru soal Bantuan Subsidi Upah Rp600.000 dari Kemnaker

Temukan cara cek BSU BPJS Ketenagakerjaan dan syarat penerimanya berikut ini.

Isu pencairan BSU di bulan Oktober sempat ramai diperbincangkan warganet, dengan banyak unggahan yang mengklaim bahwa dana bantuan segera cair.

Pemerintah telah memperpanjang periode pencairan dana BSU hingga tahun 2025.

Pemerintah telah meluncurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 mulai 3 Juli dan program ini akan berakhir pada 3 Agustus.

BSU 2025 diberikan untuk dua bulan, yaitu periode Juni dan Juli, dengan total nilai Rp600.000 yang disalurkan sekali transfer.

Tautan palsu tersebut sengaja dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui masyarakat dan mengambil data pribadi yang dapat disalahgunakan.

Peran HRD sangat penting dalam memastikan bahwa informasi pekerja terdaftar dengan benar di BPJS Ketenagakerjaan.

Sebanyak 1.247.768 pekerja, masih dalam proses penyaluran.

Pemerintah akan menyalurkan BSU 2025 dengan bantuan empat bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI), serta memanfaatkan PT Pos Indonesia.

Saat ini anggaran dari BSU tersebut sudah dicairkan oleh Kementerian Keuangan, dan pihaknya tengah memproses lebih lanjut.

Kemnaker memastikan pencairan anggaran untuk program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Keuangan sedang dilakukan.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah syarat bagi calon penerima agar bantuan ini tepat sasaran.

Berikut jadwal pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600 ribu tahun 2025.

Pastikan Anda mengetahui dan mengikuti langkah yang tepat saat hendak mengecek BSU BPJS Ketenagakerjaan.

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatera Utara (Sumut) meminta Kemenaker segera mengevaluasi perusahaan alih daya yang terbukti merugikan pekerja, mengungkap berbagai pelanggaran serius.

PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) menggandeng Kemenaker dan perguruan tinggi untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing, menjawab tantangan industri modern dan kebutuhan pasar yang adaptif.

Pemerintah Kabupaten Serang gencar sosialisasikan prosedur resmi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memberikan perlindungan PMI secara maksimal dan mencegah kasus non-prosedural yang berisiko tinggi.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor segera mengirimkan tim untuk menginvestigasi dugaan belum dibayarkannya gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja PT Hillcon Jaya Shakti, sebuah kasus yang mencuat di Morowali Utara dan melibatkan

Pemerintah Indonesia meningkatkan upaya untuk menciptakan pengalaman Mudik Ramah Anak pada Lebaran 2026, dengan fokus pada kenyamanan dan keselamatan anak-anak di berbagai fasilitas transportasi.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Penyaluran THR Lebaran 2026 bagi ASN dan bonus khusus untuk pengemudi daring harus tepat waktu, wujud komitmen pemerintah pada kesejahteraan pekerja.