Informasi Terbaru, Semua Tenaga Honorer Bakal Diangkat Tahun Ini

Dalam proses penyelesaian penataan tenaga non-ASN, Kementerian PANRB telah mengeluarkan dua kebijakan penting.

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyelesaian status tenaga honorer akan dilakukan pada Desember 2024.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.

Hasil kesepakatan dengan DPR, Pemerintah akan mengangkat 1,7 tenaga honorer menjadi ASN.

Anas mengatakan rapat kerja dengan DPR membahas penataan tenaga non-ASN atau honorer.

Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penanganan tenaga non-ASN atau honorer.

Jika data tersebut lolos validasi, maka nantinya nama tenaga honorer akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya.

Terdapat sejumlah langkah arah kebijakan pemerintah terkait penataan tenaga non-ASN.

Abdullah Azwar Anas mengungkapkan ada tiga rencana kebijakan dalam penataan tenaga non ASN atau tenaga honorer di Indonesia..

Pemerintah dan DPR tengah membahas aturan turunan dari UU ASN.

Rencana penghapusan tenaga honorer diundur hingga Desember 2024.

"Ada 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja November 2023," kata Menteri Anas.

Krisis fiskal daerah menyempit, ribuan honorer di NTB menghadapi ketidakpastian. Simak bagaimana pemerintah daerah menata harapan honorer melalui skema PPPK paruh waktu yang baru.

BLUD Puskesmas Temanggung sukses gelar Aksi Sosial Cek Kesehatan Gratis di CFD, tawarkan pemeriksaan lengkap. Siapa sangka ada cerita di balik aksi mulia ini?

Pemotongan honor non-ASN di Maros menjadi sorotan. Apa sebenarnya yang menyebabkan honor mereka berkurang drastis? Disdik Maros beri penjelasan terkait aturan Kemendikdasmen.

Jerit tangis guru honorer yang curhat minta kesejahteraan.

Bantuan subsidi upah diberikan kepada 17,3 juta pekerja/buruh yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum.

Bantuan ini menyasar 17 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota (UMP.

Pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut disalurkan melalui 46 mitra bayar TASPEN yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan total penerima 3,25 juta peserta.

Pemkot Banjarmasin wajibkan ASN tabung sampah anorganik minimal 5 kg per bulan di bank sampah. Kebijakan ini jadi syarat pencairan TPP, respons darurat sampah pasca penutupan TPAS Basirih.

Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkot Malang menggunakan sistem manajemen talenta masih menanti verifikasi BKN, memastikan kinerja pelayanan tetap optimal.

Pemerintah Kota Jayapura fokus pada Penyelesaian Honorer K2 asli Port Numbay, memastikan proses verifikasi berjalan lancar di Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kepastian status mereka.

Selain menyelenggarakan pendidikan formal, Mendagri mengatakan, IPDN juga terus dikembangkan sebagai pusat pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN.

Kebijakan WFH bagi ASN satu kali dalam seminggu berhasil mengurangi anggaran perjalanan dinas negara hingga Rp 1,95 triliun dalam waktu satu bulan.