Sorot
{{caption}}
Kronologi Pendi Tewas Ditembak Tetangga Gara-Gara Undangan Sunat

{{caption}}
Polisi Tewas Saat Operasi Narkoba di Kalteng, 2 Personel Hilang

{{caption}}
Gara-gara Undangan Sunat, Pendi Tewas Ditembak Tetangga

{{caption}}
Polisi Kerahkan 3 Peleton Pasukan ke Lokasi Pesawat Dibakar KKB

{{caption}}
Kebut Digitalisasi Pembelajaran, Pemerintah Targetkan 16.557 Sekolah Terkoneksi Internet di 2026

{{caption}}
Motif KKB Bakar Pesawat Pembawa Kemanusiaan di Yahukimo

Topik Terkait
{{caption}}
IKAPI Tegaskan Komitmen Jadi Solusi Persoalan PKPU dan Kepailitan Nasional

Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menegaskan komitmennya untuk menjadi solusi utama dalam menghadapi berbagai persoalan PKPU dan kepailitan, menjaga stabilitas ekonomi nasional.

{{caption}}
Apindo Ingatkan Kehati-hatian dalam Wacana Penghentian Restitusi Pajak, Demi Jaga Iklim Usaha Nasional

Apindo mendesak kehati-hatian dalam wacana penghentian restitusi pajak, mengingat dampak luasnya pada kinerja dunia usaha dan stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini krusial.

{{caption}}
IKPI: Edukasi dan Pendampingan Kunci Optimalisasi Penerimaan Pajak Negara

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan untuk optimalisasi penerimaan pajak, menjadikan konsultan pajak mitra strategis negara dalam meningkatkan kepatuhan.

{{caption}}
Indonesia Dorong Reformasi Pajak Berbasis Teknologi, Tarif Bisa Turun Bertahap

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan reformasi pajak berbasis teknologi untuk memperluas basis pajak dan memungkinkan penurunan tarif pajak secara bertahap, demi efisiensi dan transparansi.

{{caption}}
Kementerian UMKM Gandeng IKPI Perkuat Pendampingan Pajak UMKM Nasional

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggandeng Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk menyediakan layanan edukasi dan konsultasi perpajakan, memperkuat pendampingan pajak UMKM di seluruh Indonesia.

{{caption}}
AKPI Desak Pemerintah Segera Revisi UU Kepailitan Demi Kepastian Investasi

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU Kepailitan yang sudah berusia 21 tahun demi kepastian investasi di Indonesia. Mengapa revisi ini krusial?

{{caption}}
Tolak Wacana Tax Amnesty, Menkeu Purbaya: Bisa Rusak Kredibilitas Pemerintah

Menurutnya, kebijakan pengampunan pajak jika dilakukan berulang kali justru berpotensi merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak.

{{caption}}
Tahukah Anda? Sinergi DJP Kejati Kalbar Perkuat Penegakan Hukum Pajak, Siap Panggil Penunggak!

Kanwil DJP Kalbar dan Kejati Kalbar teken kerja sama operasional. Sinergi DJP Kejati Kalbar ini perkuat penegakan hukum pajak, termasuk pemanggilan penunggak. Apa dampaknya bagi wajib pajak?

{{caption}}
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

{{caption}}
Wapres Gibran Dukung Penuh Hilirisasi Sagu Asmat, Dorong Ekonomi Lokal dan Ketahanan Pangan

Wapres Gibran meninjau Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats di Asmat, Papua Selatan, menegaskan dukungan hilirisasi sagu untuk penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan.

{{caption}}
Wapres Gibran Dukung Penguatan Komoditas Pangan Lokal Papua Melalui Sekolah Lapang Sagu

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penguatan komoditas pangan lokal Papua, menyoroti keberhasilan Sekolah Lapang Sagu di Asmat dan potensi replikasi program serupa di daerah lain.

{{caption}}
Wapres Gibran Pastikan Penguatan Layanan Kesehatan 3T, RSUD Asmat Naik Tipe

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen penguatan layanan kesehatan 3T, termasuk percepatan peningkatan status RSUD Perpetua H. Safanpo di Asmat, demi pemerataan akses kesehatan yang berkualitas.

{{caption}}
Wapres Gibran Kunjungi Asmat, Beri Tanda Tangan dan Serap Aspirasi Warga

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Asmat, Papua Selatan, menyempatkan diri berdialog dengan warga dan menyerap aspirasi. Kunjungan Wapres Gibran Kunjungi Asmat ini juga diwarnai momen pemberian tanda tangan kepada anak SMK.

{{caption}}
Wapres Gibran Tanam Kakao Manokwari Selatan, Perkuat Potensi Industri Nasional

Wapres Gibran Tanam Kakao Manokwari Selatan menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mendorong industri kakao nasional yang produktif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Papua Barat sebagai sentra kakao.

{{caption}}
Wapres Gibran Tegaskan Pembangunan Papua Jadi Prioritas Utama Pemerintah

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Pembangunan Papua sebagai prioritas, demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi Indonesia-sentris.

{{caption}}
Menkeu Purbaya Tegur DJP Terkait Penerapan Tax Amnesty Jilid II

Menkeu memberikan teguran kepada DJP soal permasalahan pemeriksaan peserta Tax Amnesty Jilid II, serta menegaskan tidak akan ada pengusutan ulang.

{{caption}}
Kejagung Sebut Kasus Korupsi Pajak yang Diusut Tidak Terkait Tax Amnesty

Anang masih enggan merinci pihak mana saja yang terlibat dalam permufakatan jahat di kasus korupsi perpajakan ini.

{{caption}}
Menkeu Purbaya Soal Eks Dirjen Pajak Dicekal Kejagung: Biar Aja Proses Hukum Berjalan

Menkeu Purbaya menanggapi pencekalan eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi oleh Kejagung terkait dugaan korupsi pajak era 2016–2020.

{{caption}}
Memahami Tax Amnesty hingga Alasan Ditolak Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak proposal tax amnesty. Berikut adalah penjelasan mengenai tax amnesty serta alasan penolakannya.

{{caption}}
Ekonom Kritik Bakal Ada Tax Amnesty di Era Prabowo: Untungkan Pengusaha Besar Tapi Tidak Bagi UMKM

Padahal sebelumnya kebijakan tersebut tidak cukup efektif meningkatkan tingkat kepatuhan pajak jangka panjang.

{{caption}}
Purbaya: Tax Amnesty Berulang Beri Insentif 'Kibul-kibul', Bukan Sinyal Bagus untuk Kepatuhan Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan Tax Amnesty berulang tidak ideal karena berpotensi mendorong perilaku tidak patuh wajib pajak