Menkeu Purbaya Soal Eks Dirjen Pajak Dicekal Kejagung: Biar Aja Proses Hukum Berjalan

Menkeu memberikan teguran kepada DJP soal permasalahan pemeriksaan peserta Tax Amnesty Jilid II, serta menegaskan tidak akan ada pengusutan ulang.

Langkah ini diambil di tengah proses audit investigasi terhadap praktik restitusi yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

Purbaya berharap dalam kurun waktu satu tahun sejak langkah perbaikan dimulai, perubahan nyata sudah terlihat.

Bendahara negara ini menyatakan tidak akan ragu mencopot pimpinan yang terbukti lalai mengawasi kinerja bawahannya hingga terjadi pelanggaran.

Ia menilai, temuan KPK dalam beberapa hari terakhir menunjukkan masih adanya pegawai yang belum menjalankan tugas dengan lurus dan profesional.

Hal itu upaya tegas Purbaya melawan pengemplang pajak yang kerap membawa bekingan untuk lakukan intervensi pajak.

Purbaya menyatakan, pihaknya akan memberikan pendampingan hukum kepada pejabat tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa Suryo Utomo diperiksa sebagai Staf Ahli Menkeu untuk bidang kepatuhan pajak.

Ada lima tersangka dicekal ke luar negeri terkait penyelidikan perkara tersebut.

Dugaan tindak pidana korupsi ditemukan yakni memperkecil nilai kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak periode 2016-2020.

Ken Dwijugiasteadi merupakan mantan Dirjen Pajak Kemenkeu periode tahun 2015 hingga 30 November 2017.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap para pejabatnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan tersebut setara dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang pernah dijalankan pemerintah.

Bea Cukai masih melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi dan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Purbaya, salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan aparat penegak hukum adalah mengategorikan pakaian bekas impor ilegal sebagai sampah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan **pertumbuhan ekonomi Indonesia** pada Kuartal I 2026 melampaui rata-rata G20, didukung stabilitas harga dan ketahanan kebijakan yang kredibel.

Pemerintah Indonesia diketahui menyiapkan rencana penerbitan surat utang 'Panda Bonds' di China demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran konsultan pajak dalam kasus dugaan korupsi restitusi di KPP Madya Banjarmasin, mengungkap modus operandi yang melibatkan wajib pajak dan kantor pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami rangkap jabatan Mulyono, mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin, yang diduga kuat berkaitan dengan kasus korupsi restitusi pajak dan potensi benturan kepentingan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono, mengakui kesalahannya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak oleh KPK, memicu pertanyaan tentang integritas pejabat pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita barang bukti senilai Rp1,5 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan KPP Banjarmasin, menetapkan tiga tersangka terkait dugaan korupsi restitusi pajak.

KPK Tangani Suap Pajak PT Wanatiara Persada, fokus pada tindak pidana di Jakarta namun tidak menutup kemungkinan pengembangan kasus. Simak detail OTT dan penetapan tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkomunikasi dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan setelah menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.