KPK Tangani Suap Pajak PT Wanatiara Persada, Respons Peluang Panggil Pemda Maluku Utara

KPK Tangani Suap Pajak PT Wanatiara Persada, fokus pada tindak pidana di Jakarta namun tidak menutup kemungkinan pengembangan kasus. Simak detail OTT dan penetapan tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons potensi pemanggilan pemerintah daerah di Maluku Utara seiring dengan penyidikan kasus dugaan suap yang melibatkan PT Wanatiara Persada. Kasus ini berpusat pada dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026. Penyelidikan KPK saat ini difokuskan pada praktik korupsi yang terjadi di ibu kota, namun tidak menutup kemungkinan pengembangan lebih lanjut.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa fokus utama KPK adalah tindak pidana korupsi yang berkaitan langsung dengan masalah pajak yang terjadi di Jakarta. Meskipun lokasi operasional pertambangan PT Wanatiara Persada berada di Maluku Utara, kantor pusat perusahaan dan KPP yang menangani pajaknya berlokasi di Jakarta. Hal ini menjadi alasan utama mengapa penyelidikan awal terpusat di Jakarta.

KPK menegaskan bahwa meskipun fokus saat ini ada di Jakarta, mereka tetap membuka pintu untuk kemungkinan lain jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang berbeda. Apabila ada indikasi keterlibatan pihak-pihak lain, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun PT Wanatiara Persada, dalam kasus korupsi lain, KPK siap untuk mendalaminya. Ini menunjukkan komitmen KPK untuk memberantas korupsi secara menyeluruh.

Fokus Penyidikan KPK pada Dugaan Suap Pajak di Jakarta

Asep Guntur Rahayu dari KPK menjelaskan secara rinci mengapa fokus penyidikan kasus dugaan suap pajak PT Wanatiara Persada berada di Jakarta. Menurutnya, meskipun lokasi pertambangan perusahaan tersebut berada di Maluku Utara, tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak terjadi di KPP Madya Jakarta Utara. "Apakah membuka peluang untuk meminta keterangan? Nah, kami fokus ke tindak pidana korupsi terkait dengan masalah pajaknya. Jadi, di sini, ya, kejadiannya di sini, di Jakarta," ujar Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu.

Asep menambahkan bahwa alasan KPP yang menangani pajak PT Wanatiara Persada berada di Jakarta adalah karena kantor pusat perusahaan tersebut berlokasi di ibu kota. "Lokasinya (PT Wanatiara Persada, red.) di Maluku Utara, betul. Itu untuk daerah operasinya. Namun, kenapa KPP-nya di Jakarta? Karena kantornya ada di sini gitu ya, kantor pusatnya, seperti itu," jelasnya. Penjelasan ini mengukuhkan bahwa titik awal penanganan kasus ini adalah di Jakarta, tempat transaksi dan dugaan suap terjadi.

KPK terus mendalami peran setiap pihak yang terlibat dalam upaya pengaturan pajak ini. Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap jaringan dan modus operandi suap pajak yang merugikan negara. Fokus pada Jakarta tidak berarti mengabaikan potensi keterlibatan pihak lain di daerah, namun prioritas awal adalah menuntaskan kasus inti yang terjadi di pusat pemerintahan.

Kronologi Operasi Tangkap Tangan dan Penetapan Tersangka

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pertama KPK di tahun 2026, yang dilaksanakan pada 9–10 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, KPK berhasil mengamankan delapan orang. Pada 9 Januari 2026, KPK mengumumkan bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan, sebuah isu yang seringkali menjadi sorotan publik terkait potensi kerugian negara.

Setelah serangkaian pemeriksaan, KPK pada 11 Januari 2026 secara resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dari delapan yang diamankan. Para tersangka tersebut adalah Dwi Budi (DWB) selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin (AGS) selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, Askob Bahtiar (ASB) selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara, Abdul Kadim Sahbudin (ABD) selaku konsultan pajak, serta Edy Yulianto (EY) selaku Staf PT Wanatiara Persada.

Edy Yulianto diduga menjadi pihak pemberi suap kepada pegawai KPP Madya Jakarta Utara sebesar Rp4 miliar. Suap ini bertujuan untuk menurunkan biaya pembayaran kekurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode pajak tahun 2023. Nilai pajak yang semula sekitar Rp75 miliar berhasil diubah menjadi Rp15,7 miliar setelah pemberian suap tersebut, menunjukkan kerugian negara yang signifikan.

KPK juga menyebutkan bahwa PS, Direktur Sumber Daya Manusia PT Wanatiara Persada, sempat diamankan dalam OTT. Namun, PS tidak ditetapkan sebagai tersangka karena kurangnya alat bukti yang memadai untuk menjeratnya. Ini menunjukkan bahwa KPK bekerja berdasarkan bukti yang kuat dalam menetapkan status hukum seseorang.

Potensi Pengembangan Kasus Suap Pajak

Meskipun saat ini KPK memfokuskan penyidikan pada tindak pidana korupsi yang terjadi di Jakarta, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK membuka kemungkinan untuk pengembangan kasus. "Apabila ditemukan perkara tindak pidana korupsi lain ya, yang menyangkut pihak-pihak yang di sini, baik DJP maupun juga dari PT WP, tentu kami akan dalami," katanya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penyelidikan bisa meluas jika ada bukti baru.

KPK akan terus memantau dan mengumpulkan informasi terkait potensi keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk dari pemerintah daerah, jika ada korelasi yang jelas dengan kasus suap pajak ini. Meskipun lokasi operasional PT Wanatiara Persada berada di Maluku Utara, keterlibatan pemerintah daerah akan diselidiki jika ada dugaan tindak pidana korupsi yang terpisah atau terkait langsung dengan kasus suap pajak yang sedang ditangani.

Prinsip kehati-hatian dalam penyidikan menjadi prioritas KPK, memastikan setiap langkah didasari oleh bukti yang kuat. Pengembangan kasus akan dilakukan secara profesional dan transparan, sesuai dengan mandat KPK untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Masyarakat diharapkan terus mendukung upaya KPK dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Sumber: AntaraNews