KPK Usut Asal-Usul Logam Mulia 1,3 Kg dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut asal-usul logam mulia seberat 1,3 kg yang menjadi barang bukti dalam kasus suap pajak di KPP Madya Jakarta Utara, memicu pertanyaan besar tentang sumber dana suap ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendalami asal-usul barang bukti berupa logam mulia seberat 1,3 kilogram. Logam mulia ini memiliki nilai fantastis sekitar Rp3,42 miliar dan terkait erat dengan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak. Kasus ini melibatkan lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk periode 2021–2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penelusuran ini merupakan bagian penting dari proses penyidikan yang sedang berjalan. Pihak KPK berupaya mengungkap secara detail dari mana logam mulia tersebut berasal. Proses ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi pajak yang merugikan negara.

Pengusutan ini menjadi krusial mengingat nilai barang bukti yang signifikan dan dugaan keterlibatan berbagai pihak. KPK akan melakukan konfirmasi serta klarifikasi kepada individu atau entitas yang memiliki informasi relevan. Langkah ini diharapkan dapat membuka tabir di balik transaksi suap dan sumber dana yang digunakan.

Penelusuran Sumber Logam Mulia Oleh KPK

Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK masih terus menelusuri asal-usul logam mulia tersebut secara intensif. Penyelidikan ini berfokus pada bagaimana logam mulia senilai miliaran rupiah itu bisa menjadi bagian dari barang bukti suap. Proses ini melibatkan serangkaian langkah investigasi untuk mengumpulkan informasi yang akurat.

Salah satu metode yang diterapkan KPK adalah mengonfirmasi kepada pihak-pihak terkait yang diduga memiliki pengetahuan atau keterlibatan. Konfirmasi dan klarifikasi ini penting untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai transaksi dan kepemilikan logam mulia. KPK berkomitmen untuk menuntaskan penyelidikan ini hingga ke akar-akarnya.

KPK menduga kuat bahwa logam mulia tersebut diperoleh atau dibeli menggunakan uang dari wajib pajak selain PT Wanatiara Persada. Dugaan ini mengindikasikan adanya potensi keterlibatan wajib pajak lain dalam praktik suap. Penyelidikan akan mencakup berbagai jenis wajib pajak, baik badan usaha maupun orang pribadi.

OTT Perdana KPK di Awal Tahun 2026

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pertama yang dilakukan KPK pada tahun 2026. OTT tersebut berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 9 hingga 10 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, KPK berhasil mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.

Pada 9 Januari 2026, KPK mengumumkan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Penyelidikan awal menunjukkan adanya indikasi kuat praktik suap dalam proses pemeriksaan pajak di sektor tersebut.

Dari delapan orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka pada 11 Januari 2026. Penetapan tersangka ini didasarkan pada bukti-bukti awal yang cukup kuat. Langkah ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan perpajakan.

Tersangka dan Modus Suap Pajak

Kelima tersangka yang ditetapkan KPK berasal dari berbagai latar belakang dan jabatan. Mereka adalah Dwi Budi (DWB), Kepala KPP Madya Jakarta Utara; Agus Syaifudin (AGS), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara; dan Askob Bahtiar (ASB), Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara. Ketiganya merupakan pegawai pajak yang memiliki wewenang dalam pemeriksaan.

Selain itu, KPK juga menetapkan Abdul Kadim Sahbudin (ABD) sebagai tersangka, yang merupakan seorang konsultan pajak. Tersangka kelima adalah Edy Yulianto (EY), seorang Staf PT Wanatiara Persada. Keterlibatan konsultan pajak dan pihak swasta menunjukkan adanya kolaborasi dalam praktik suap ini.

Edy Yulianto diduga menjadi pihak pemberi suap kepada pegawai KPP Madya Jakarta Utara. Jumlah suap yang diberikan mencapai Rp4 miliar. Suap ini bertujuan untuk menurunkan biaya pembayaran kekurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode pajak tahun 2023. Semula, biaya PBB yang harus dibayarkan sekitar Rp75 miliar, namun diubah menjadi hanya Rp15,7 miliar setelah adanya suap.

Sumber: AntaraNews