LIVE

Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

pajak
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen (merdeka.com)

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. © 2023 maverick

Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengusulkan agar urusan penerimaan negara pajak dan bukan pajak diurus oleh lembaga di bawah presiden langsung.

Mulanya, Ganjar ditanya perihal bagaimana langkah konkret yang akan dilakukan untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak terhadap ekonomi Indonesia, sebab saat ini di bawah 10 persen.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. © 2023 maverick

Ganjar pun menyebut, ada dua hal yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya jangan berburu di kebun binatang untuk urusan pajak dan jangan memancing di kolam.

"Kalau kita meningkatkan rasio, sebenarnya saya ini tanya sama kawan-kawan pengusaha ketakutan kawan-kawan pengusaha apa? ketakutan Saya itu ya disembelih, kami menjadi objek dan ditembakin berkali-kali," kata Ganjar dalam dialog Apindo capres 2024 'Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029', Senin (11/12).

"Maka kalau kita bicara optimalisasinya adalah berapa yang punya NPWP, NPWP dulu aja deh, berapa yang bayar dan berapa yang menuliskan SPT," sambung dia.

Tak hanya itu, Ganjar juga akan mempermudah pajak melalui digitaliasi. Oleh karena itu, dia merekomendasikan agar urusan penerimaan negara pajak dan bukan pajak di urus oleh lembaga di bawah presiden langsung.

"Pajak ruwet coba bikin pajak simple pasti orang akan mau, apa digitalisasi dan yang kedua misalnya omongkan sekarang rasanya urusan penerimaan negara Pajak dan bukan pajak itu tidak lagi itu diurusi oleh dirjen itu diurusi oleh lembaga di bawah presiden langsung," imbuh Ganjar. 

Seperti diketahui, saat ini urusan pajak berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak.

Ilustrasi pajak
Ilustrasi pajak © 2023 maverick
Seiring menguatnya pertumbuhan ekonomi dan didukung beragam kebijakan pajak, pemerintah memprediksi pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023.

Penerimaan pajak 2024 diperkirakan tumbuh 9,4% yang utamanya ditopang oleh PPN dan PPnBM yang diproyeksi tumbuh 10,9% sejalan dengan peningkatan konsumsi. Kemudian PPh diproyeksikan tumbuh 8,6%. Sementara PBB dan Pajak Lainnya diperkirakan tetap.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Ihsan Priyawibawa mengatakan, langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di 2024 antara lain dengan menindaklanjuti program pengungkapan sukarela dan menerapkan NIK sebagai NPWP sebagai upaya perluasan basis pemajakan.

Merdeka.com

Penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan juga akan dilakukan. Misalnya melalui penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) serta prioritas pengawasan atas WP High Wealth Individual (HWI) beserta WP Group, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital.

"Dalam pengawasan terarah akan dilihat apakah akan dilakukan edukasi, pengawasan, pemeriksaan, atau penegakan hukum terhadap WP," ungkap Ihsan.

Di samping itu, DJP juga akan melakukan perbaikan layanan perpajakan, pengelolaan data berbasis risiko, dan menindaklanjuti interoperabilitas data pihak ketiga. Langkah tersebut sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerapan core tax system.

Tak hanya itu, penegakan hukum juga akan terus dioptimalkan termasuk melalui pemanfaatan digital forensic. Di lain sisi, pemberian insentif fiskal akan semakin terarah dan terukur untuk mendorong iklim investasi dan transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Siti Nur Azzura
Editor Siti Nur Azzura
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kasus Andrie Yunus, Tim Advokasi Temukan Indikasi 12 Pelaku Lain

{{caption}}
Ketua KPK Beri Bocoran Pembicaraan dengan Kepala BGN Nanik S Deyang

{{caption}}
Menteri HAM Sebut Larangan Demo di Bundaran HI Sesuai Aturan

{{caption}}
Mengenal Sosok Brigjen (Purn) Rumiah Kartoredjo, Satu-satunya Kapolda Perempuan di Indonesia

{{caption}}
Sony Sonjaya Diperiksa Kejagung Soal Justice Collaborator Besok

{{caption}}
3 Bulan Usai Insiden Penyiraman Air Keras, Begini Kondisi Terkini Andrie Yunus

Topik Terkait
{{caption}}
Kemendagri dan Jasa Raharja Dukung Transformasi Layanan Pajak Daerah untuk Peningkatan Kepatuhan

Kemendagri bersama Jasa Raharja memperkuat komitmen mendukung transformasi layanan pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data demi peningkatan kepatuhan serta efisiensi pemungutan.

Pajak Daerah
{{caption}}
Luhut Dorong Reformasi Pajak Berbasis Teknologi, Tarif Bisa Turun Bertahap

Luhut Binsar Pandjaitan dorong reformasi pajak berbasis teknologi. Tujuannya memperluas basis wajib pajak, menurunkan tarif bertahap, dan meningkatkan efisiensi sistem, sekaligus menekan potensi penyimpangan.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Indonesia Dorong Reformasi Pajak Berbasis Teknologi, Tarif Bisa Turun Bertahap

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan reformasi pajak berbasis teknologi untuk memperluas basis pajak dan memungkinkan penurunan tarif pajak secara bertahap, demi efisiensi dan transparansi.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Pengemplang Pajak Tersebar di Semua Sektor Ekonomi, Ada dari Pertambangan hingga Jasa

Penelusuran Ditjen Pajak, para pengemplang tersebar di berbagai bidang usaha, mulai dari sektor ekstraktif hingga jasa keuangan.

pengemplang pajak
{{caption}}
Dirjen Pajak Minta Tambahan Anggaran Rp1,7 Triliun, Ternyata Bakal Digunakan untuk Ini

Selain penguatan sistem administrasi perpajakan, pihaknya juga akan memfokuskan penggunaan anggaran untuk integrasi data lintas kementerian.

Pajak
{{caption}}
Prabowo Tunjuk Letjen Djaka Jadi Dirjen Bea Cukai, Bimo Wijayanto Dirjen Pajak

Letjen TNI Djaka Budi akan menggantikan posisi Askolani.

Bea Cukai
{{caption}}
Panggil Calon Dirjen Pajak, Prabowo Bakal Tagih Komitmen Sistem Berintegritas

Pemanggilan tersebut untuk mendapatkan arahan dari Prabowo mengenai tugas yang akan dia dan Djaka emban.

Prabowo Subianto
{{caption}}
Masyarakat yang Tidak Bayar Pajak Tak Bisa Urus Paspor Hingga SIM

Luhut telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait empat pilar digitalisasi utama yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi.

Pajak
{{caption}}
VIDEO: Kejutan Usai PPN 12 Persen! Pemerintah Incar Tambahan Pajak Rp 1.500 T, Siap Berlakukan ini

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu mengungkapkan, hasil pembicaraan DEN dengan Presiden Prabowo pagi ini.

Berita Update
{{caption}}
Mahfud Cecar Target Menaikkan Rasio Penerimaan Pajak, Gibran Analogikan Perluasan Kebun Binatang

Gibran mengaku akan membentuk lembaga khusus untuk penerimaan negara yang dikomandoi Presiden.

Debat Cawapres
{{caption}}
Kabar Baik Warga Rayakan HUT Jakarta ke-499, Denda PKB dan BBNKB Dihapus Otomatis

Penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara otomatis itu dala rangka merayakan HUT ke-499 Jakarta.

bea balik nama kendaraan bermotor
{{caption}}
Lebih dari 5 Juta Kendaraan di Jateng Menunggak Pajak, Nilainya Capai Rp3,7 Triliun

Jumlah kendaraan yang terdaftar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah mencapai sekitar 17 juta unit.

berita kontributor
{{caption}}
Strategi Menkeu Purbaya Genjot Rasio Pendapatan Negara, dari Coretax Hingga Perluasan Basis Pajak

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

berita update
{{caption}}
Pemerintah Jamin UMKM Tetap Dapat Perlindungan dalam Kebijakan Pajak Baru

Pemerintah tetap berkomitmen memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM.

berita update
{{caption}}
Kanwil DJP Jateng II Sita Aset Pengemplang Pajak Senilai Rp2,05 Miliar

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penagihan pajak.

berita kontributor
{{caption}}
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Selama 3 Bulan Mulai 1 Juni 2026

Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.

denda pajak
{{caption}}
Sekjen PDIP Hasto Soroti Kritik Sosial dalam Film "Ghost in the Cell" di Bulan Bung Karno

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti kritik sosial film "Ghost in the Cell" karya Joko Anwar di Bulan Bung Karno 2026, menyebutnya cerminan perlawanan terhadap kapitalisme.

bulan bung karno
{{caption}}
Megawati Hadiri Rakernas PDIP Ancol, Petinggi Partai Turut Meramaikan

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP Ancol, memicu sorotan publik terhadap konsolidasi internal partai.

ahok
{{caption}}
Rakernas PDI Perjuangan 2026 Soroti Kebebasan Berbicara dan Isu Krusial Masyarakat

PDI Perjuangan menggelar Rakernas 2026 di Ancol, Jakarta, untuk membahas berbagai isu krusial yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk kebebasan berbicara dan sistem Pilkada.

demokrasi
{{caption}}
PDI Perjuangan Tegaskan Dukungan Kuat Terhadap Pilkada Langsung, Hindari Debat Lama yang Sudah Selesai Konstitusional

PDI Perjuangan secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap Pilkada Langsung. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya mekanisme ini untuk menentukan pemimpin daerah dan menghindari perdebatan yang sudah usai secara konstitusional.

ancol
{{caption}}
PDIP Akan Bahas Wacana Pilkada Lewat DPRD dalam Rakernas

Rakernas PDIP 2026 membahas Pilkada langsung, dinamika geopolitik global, serta isu kebencanaan nasional sesuai arahan Ketua Umum Megawati.

berita update
{{caption}}
Hasto hingga Rocky Gerung Hadiri Rakernas PDI Perjuangan di Ancol

Sejumlah tokoh nasional, mulai dari Hasto Kristianto hingga Rocky Gerung, turut meramaikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, menarik perhatian publik.

ahok