Gudang Garam Bantah Temuan GRPKN, Tegaskan Laporan Keuangan 2024 Aman

Permintaan tersebut bermula dari laporan GRPKN yang menemukan indikasi ketidaksesuaian pada sejumlah pos laporan keuangan mencapai Rp1,2 triliun.

PT Gudang Garam Tbk melalui Direktur Keuangan Herry Susianto memberikan klarifikasi resmi atas permintaan penjelasan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait laporan dari Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN).

Permintaan tersebut bermula dari laporan Gerakan Rakyat Peduli Keuangan Negara (GRPKN) yang menemukan indikasi ketidaksesuaian pada sejumlah pos laporan keuangan dengan nilai mencapai Rp1,26 triliun. BEI kemudian meminta perseroan memberikan penjelasan rinci atas temuan tersebut.

Herry menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan pencatatan terkait amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp248,35 miliar. Nilai tersebut merupakan amortisasi tahun pertama atas hak konsesi bandar udara yang mulai dihitung sejak tanggal operasi komersial pada 29 Desember 2023.

"Tidak ada indikasi perbedaan pencatatan yang berkaitan dengan amortisasi aset tak berwuiud sebesar Rp 248.352 dimana nilai ini merupakan tahun pertama amortisasi dilakukan atas hak konsesi bandar udara sesuai dengan "Kriteria Tanggal Pencapaian Operasi Komersial" yang tercantum dalam KPBU pada tanggal 29 Desember 2023," tulis Herry dikutip dari Keterbukaan Informasi BEI, Rabu (18/3).

Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam menghitung amortisasi tersebut, dengan dasar perhitungan biaya perolehan dibagi masa manfaat selama 50 tahun. Sementara itu, sebagian biaya perolehan hak konsesi belum diamortisasi karena masih terkait kewajiban konstruksi tahap lanjutan dan dicatat sebagai liabilitas jangka panjang.

"Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus. Perhitungan amortisasi sebagai berikut Rp 12.417 .623 : 50 tahun - Rp 248.352. Biaya perolehan Hak konsesi bandar udara sebesar Rp 590.355 tidak diamortisasi karena merupakan kewajiban kontrak untuk konstruksi tahap 2 dan 3 yang belum mencapai tanggal operasi komersial dan masih diakui sebagai Liabilitas Jangka Panjang," jelasnya.

Klarifikasi Lanjutan

Sementara itu, terkait perbedaan pencatatan pembelian aset tetap sebesar Rp1,008 triliun, Gudang Garam menyebut hal itu terjadi karena belum memperhitungkan utang pembelian aset dan utang konstruksi dalam analisis awal.

"Perbedaan pencatatan yang berkaitan dengan pembelian aset tetap sebesar Rp1.008 trilliun karena tidak memperhitungkan utang pembelian aset tetap dan utang konstruksi," ujarnya.

Perbedaan juga muncul antara nilai perolehan aset tetap dalam laporan arus kas sebesar Rp3,18 triliun dan penambahan aset dalam catatan laporan keuangan sebesar Rp1,49 triliun, yang masih berkaitan dengan komponen utang tersebut.

Reklasifikasi Aset dan Penegasan Tidak Ada Perbaikan Data

Perseroan juga memberikan penjelasan terkait beberapa reklasifikasi akun, termasuk selisih Rp5,7 miliar yang berasal dari aset dalam penyelesaian yang dipindahkan ke pos aset lainnya.

Selain itu, terdapat reklasifikasi sebesar Rp913,5 miliar ke aset tak berwujud dan aset lancar lainnya, yang masing-masing berkaitan dengan jasa konsesi jalan tol dan hibah tanah. Untuk tahun sebelumnya, reklasifikasi ke aset tak berwujud sebesar Rp12,41 triliun dilakukan guna memenuhi perlakuan akuntansi atas konsesi bandar udara.

Reklasifikasi lain sebesar Rp907,84 miliar pada 2024 juga dijelaskan sebagai bagian dari penyesuaian atas proyek jalan tol setelah diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK) pada Oktober 2024.

"Dasar pertimbangan dilakukan reklasif,rkasi ke aset tak berwujud adalah untuk memenuhi perlakuan Akuntansi atasjasa konsesi bandar udara yang terjadi di tahun 2023. Latar belakangnya karena SPMK pertama telah diterbitkan pada tanggal I Oktober 2024," pungkasnya.