DPD RI Dorong Inisiatif Sumatra Economic Corridor, Perkuat Gerbang Barat Indonesia
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan Sumatra Economic Corridor untuk mengoptimalkan potensi Sumatra sebagai simpul perdagangan global dan mengatasi tantangan konektivitas di gerbang barat Indonesia.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengemukakan gagasan besar mengenai "Sumatra Economic Corridor" pada Minggu (12/4/2026) di Medan. Inisiatif ini bertujuan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi Sumatra yang luar biasa.
Gagasan tersebut disampaikan dalam acara Halal Bi Halal Akbar Masyarakat Melayu Indonesia 2026 yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat. Najamudin menekankan pentingnya melihat Sumatra sebagai satu kesatuan kawasan.
Langkah ini diharapkan dapat mengatasi tantangan konektivitas yang belum optimal, integrasi ekonomi terbatas, serta pembangunan yang masih berjalan secara sektoral di wilayah tersebut. Sumatra dinilai memiliki posisi strategis sebagai gerbang barat Indonesia.
Mengoptimalkan Potensi Sumatra sebagai Simpul Perdagangan Global
Sumatra diidentifikasi sebagai simpul perdagangan penting dan rumah bagi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menjadikannya gerbang barat Indonesia yang strategis. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya terhubung menjadi kekuatan bersama.
Najamudin menyoroti bahwa kekuatan daerah, termasuk Sumatra, seringkali berjalan sendiri-sendiri, menghambat optimalisasi potensi ekonomi secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan tantangan dalam konektivitas dan integrasi ekonomi antar wilayah.
Pembangunan yang masih bersifat sektoral juga menjadi hambatan utama dalam mengembangkan Sumatra secara terpadu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih holistik dan terintegrasi.
Konsep dan Tujuan Sumatra Economic Corridor
Inisiatif "Sumatra Economic Corridor" bukan sekadar konsep pembangunan, melainkan sebuah pendekatan baru untuk melihat Sumatra sebagai satu kawasan yang terintegrasi. Ini bukan hanya kumpulan provinsi, melainkan entitas ekonomi yang saling terkait.
Melalui konsep ini, DPD RI berupaya menghubungkan potensi ekonomi lintas wilayah, memperkuat konektivitas infrastruktur dan logistik, serta mengintegrasikan sektor-sektor unggulan. Tujuannya adalah membangun kolaborasi nyata antara pemerintah pusat dan daerah.
Najamudin menegaskan bahwa Sumatra harus bergerak sebagai satu kesatuan, mencakup koridor utara, tengah, selatan, hingga maritim. Semua bagian harus saling terhubung dan menguatkan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Peran DPD RI dan Kontribusi Masyarakat Melayu
DPD RI berperan tidak hanya sebagai lembaga representasi daerah, tetapi juga sebagai penghubung aspirasi daerah dengan pemerintah pusat. Lembaga ini bertindak sebagai fasilitator koordinasi lintas provinsi dan pengawal arah kebijakan pembangunan wilayah.
Dengan demikian, DPD RI diharapkan menjadi poros yang menyatukan kepentingan daerah dalam satu arah pembangunan nasional yang koheren. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap inisiatif pembangunan selaras dengan visi besar negara.
Masyarakat Melayu juga memiliki posisi strategis dalam inisiatif ini, bukan sekadar identitas budaya, tetapi sebagai ruh peradaban yang mengajarkan keseimbangan, kebersamaan, dan kebijaksanaan. Acara halal bi halal menjadi momentum untuk memperkuat sinergi ini.
Sumber: AntaraNews