Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027–2029

Tito Karnavian menegaskan, sebagai negara dengan jumlah pemerintah daerah yang banyak dan beragam, peningkatan kinerja daerah menjadi tantangan tersendiri.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, memperkuat Solidaritas Perantau Sumbagsel melalui Halalbihalal, bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Mendagri menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah.

Menurut Tito, tujuan Musrenbang adalah menyusun rencana kegiatan secara konkret dan terukur melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan program prioritas.

Mendagri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah di Sulawesi Utara untuk mengoptimalkan Program Prioritas Nasional, demi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan program unggulan tersebut selain memberikan manfaat bagi rakyat, juga menjadi salah satu bentuk kreativitas dalam meningkatkan PAD.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah guna mendukung implementasi RPJMN 2025-2029, memastikan program pembangunan selaras dengan prioritas nasional.

Mendagri menegaskan, berbagai keberhasilan tersebut perlu terus dioptimalkan, termasuk pada tahun 2026.

Mendagri juga meminta kepala daerah untuk memperkuat peran sektor swasta, caranya melalui kemudahan perizinan.

Tomsi meminta Sekda dan Bappeda mulai merancang program di daerah, agar selaras dengan program pemerintah pusat.

Mendagri mengimbau kepala daerah agar mengedepankan dialog dalam merespons penyampaian aspirasi dari masyarakat.

Mendagri menambahkan, dari sisi realisasi belanja, rencana kerja dan anggaran Kemendagri TA 2026 akan difokuskan pada empat hal.

Percepatan penyusunan RAP sangat penting untuk mengakselerasi pembangunan di Papua.

Generasi muda perlu terus belajar, memperluas wawasan, serta mampu membaca perubahan zaman secara cermat.

Percepatan tersebut sejalan dengan mulai terealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan lembaga.

Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh data yang menggambarkan kondisi terkini.

Pemerintah Kota Ambon resmi meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) daring. Inisiatif ini bertujuan memperkuat transparansi keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat program penegasan batas desa di Sulawesi Tenggara, krusial untuk legalitas wilayah dan pemerataan ekonomi desa. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah membangun dari desa.

Melalui SE Nomor 400.2.7/4657/SJ, Mendagri mengimbau para gubernur, bupati, dan wali kota menyiapkan lokasi strategis serta ruang publik.

Angka tersebut menunjukkan kondisi yang masih terkendali karena tetap berada dalam kisaran target pemerintah sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyodorkan dua langkah strategis untuk menekan angka belanja pegawai Kabupaten Bekasi yang kini menjadi sorotan nasional, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk terus meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, menekankan pentingnya pendekatan pencegahan guna meminimalkan pelanggaran etik dalam pesta demokr

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga etika kepemiluan, Mendagri berharap DKPP dapat terus berperan aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran.

Pemerintah melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru atau moratorium tenaga honorer agar tak lagi nenambah beban APBD.