Cukai Rokok 2025 Batal Naik, Kemenkes: Jumlah Perokok di Indonesia Masih Tinggi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tarif cukai rokok tidak akan berubah pada 2027. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas industri dan memperkuat pengawasan digital penerimaan negara dari sektor hasil tembakau.

Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) menyoroti kebijakan penambahan layer cukai rokok yang dinilai kontradiktif dengan target penurunan stunting nasional, berpotensi memperluas konsumsi rokok di kalangan prasejahtera.

Sektor ini masih menjadi tumpuan hidup bagi banyak masyarakat kecil, terutama di tengah tantangan daya beli yang menurun dan meningkatnya angka pengangguran.

Kenaikan tarif cukai rokok sangat berpengaruh pada keputusan seseorang untuk merokok, semakin mahal maka prevalensi perokok semakin bisa ditekan.

Dari empat pilar dalam penyusunan kebijakan produksi hasil tembakau, ekosistem pertembakauan di Indonesia harus diperhatikan secara keseluruhan.

Rencana kenaikan tarif cukai rokok bakal menjadi beban tambahan Industri Hasil Tembakau.

Penurunan realisasi penerimaan negara dari cukai rokok menunjukkan adanya tantangan dalam perumusan kebijakan cukai saat ini.

Ternyata kenaikan tarif cukai rokok juga ditanggung masyarakat yang mengonsumsi rokok.

Potensi tingginya kenaikan cukai rokok untuk tahun depan masih membayangi dan meresahkan peritel serta pelaku UMKM di Indonesia.

Angka prevalensi perokok tetap tinggi dan penerimaan negara belum optimal

Berdasarkan hasil kajiannya, dia memandang pemerintah semustinya bisa menahan dulu wacana kenaikan cukai rokok di tahun depan.

Kenaikan cukai sejak 2022 sampai 2024 masih dirasakan dampaknya sampai sekarang

Menurut Said, struktur industri rokok di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, terutama pada kelompok produsen skala kecil dan menengah.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang **Penyeragaman Kemasan Rokok** yang dinilai akan membebani jutaan pedagang kecil dan berpotensi memicu peredaran rokok ileg

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Bea Cukai Sulbagsel) berhasil menyita 43,39 juta batang rokok ilegal hingga April 2026, menimbulkan potensi kerugian negara yang fantastis. Peningkatan penindakan rokok ilegal ini menunjukkan komi

Komnas Pengendalian Tembakau menyatakan belanja rokok menjadi pemicu kemiskinan rumah tangga di Indonesia, bahkan melebihi pengeluaran pangan bergizi. Simak analisis lengkap dampaknya.

Dalam konteks tersebut, Hendry menilai wacana layer baru tidak selaras dengan semangat pemberantasan rokok ilegal.

Agus Sarjono menambahkan bahwa penambahan layer cukai berpotensi menciptakan distorsi baru.

CEO Indomobil eMotor Internasional menilai insentif motor listrik sangat penting untuk mendorong penjualan dan adopsi kendaraan ramah lingkungan, sembari menanti kepastian skema baru dari Kemenkeu.

Pemerintah Indonesia diketahui menyiapkan rencana penerbitan surat utang 'Panda Bonds' di China demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penyaluran Dana Desa Bengkulu tahap pertama telah mencapai Rp160,39 miliar, menjangkau 1.334 desa dan efektif menggerakkan roda perekonomian lokal.

Panja Defisit dan Pembiayaan juga menyepakati target defisit anggaran tahun 2027 pada kisaran 1,80 persen hingga 2,40 persen terhadap PDB.

Saat ditanya kembali apakah tak ada pembahasan menjadi Menkeu, Chatib Basri hanya menjawab singkat.

Purbaya mengatakan, pembukaan segel dilakukan bersama petugas Bea Cukai Jakarta.