LIVE

Tak Hanya Karena Cukai Tinggi, Struktur Tarif Picu Pergeseran Konsumsi Rokok

Angka prevalensi perokok tetap tinggi dan penerimaan negara belum optimal

tarif cukai
Tak Hanya Karena Cukai Tinggi, Struktur Tarif Picu Pergeseran Konsumsi Rokok
Tak Hanya Karena Cukai Tinggi, Struktur Tarif Picu Pergeseran Konsumsi Rokok (merdeka.com)

Angka prevalensi perokok tetap tinggi dan penerimaan negara belum optimal

Tak Hanya Karena Cukai Tinggi, Struktur Tarif Picu Pergeseran Konsumsi Rokok

Kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) yang berlaku saat ini baik dari sisi tarif dan strukturnya dinilai masih belum efektif.

Sebab, angka prevalensi perokok tetap tinggi dan penerimaan negara belum optimal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, penerimaan cukai mengalami penurunan sebesar 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini dipicu oleh merosotnya penerimaan CHT yang merupakan kontributor mayoritas penerimaan cukai.

Kebijakan kenaikan CHT sebesar 10% di tahun 2024 dinilai tidak efektif dengan adanya perpindahan konsumsi ke rokok yang lebih murah dan rokok ilegal.

Terlihat dari penurunan golongan 1 sebesar 3% year-on-year, tapi terjadi kenaikan di golongan 2, yaitu 14,2 % year-on-year.  

Menanggapi data itu, Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, melihat, penurunan realisasi CHT dan produksinya ini perlu untuk di evaluasi, terutama jika kenaikan cukainya terlalu tinggi.

Menurutnya, kenaikan cukai yang fluktuatif hingga eksesif dapat mempengaruhi penurunan penerimaan yang jauh lebih besar lagi.

Walau sudah ditetapkan sistem multiyears yang memudahkan pelaku usaha, Heri mengatakan, besaran tarifnya juga harus tetap diperhatikan dan jangan terlalu eksesif. 

"Karena cukai kan bergantung pada CHT, jadi kenaikan ke depan harus hati-hati betul jangan sampai penerimaan cukai justru tidak optimal," terang Heri.

Heri menjelaskan, kenaikan harga rokok yang lebih tinggi dari inflasi akan mengubah perilaku perokok untuk menyesuaikan konsumsi rokoknya dengan pendapatannya. 

Artinya kesempatan perokok untuk berpindah konsumsi ke rokok yang lebih mudah dijangkau atau rokok murah akan semakin tinggi, bahkan ke rokok ilegal.

Hal ini tentu merugikan kesehatan masyarakat dan adanya potensi penerimaan cukai yang hilang.

"Artinya harus ada benteng lain selain cukai yang harus dikuatkan karena selama ini unsur pengendalian yang berjalan baru cukai. Tapi tetap harus memperhatikan perlindungan industri dan penyerapan tenaga kerjanya, jadi harus hati-hati betul," ucap Heri.

Dalam menetapkan kebijakan cukai, Heri merekomendasikan perlu adanya roadmap jangka panjang untuk struktur tarif cukai agar perhitungannya transparan.

"Jadi memang perlu dibenahi (struktur tarif cukai) supaya semua tahu argumentasi dan rumusnya. Formula tarif cukainya juga harus jelas supaya kuat argumennya," tegasnya.

Terkait peralihan konsumsi ke rokok murah, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Suyanto, menjelaskan, banyaknya layer dalam struktur tarif cukai rokok mempengaruhi besarnya tarif cukai dan harga produk-produk tembakau di Indonesia.

“Perbedaan pungutan cukai dari masing-masing layer itu cukup signifikan. Ini yang memicu produsen berpindah dari satu layer ke layer lainnya dengan cara memproduksi barang sejenis bermerek baru dengan harga lebih murah,” kata Agus.

Menyoroti cepatnya pertumbuhan rokok yang lebih murah di golongan 2 dan 3, Agus menyarankan kerumitan ini perlu diselesaikan dengan membenahi struktur tarif cukai di Indonesia yang saat ini termasuk paling kompleks di dunia.

Hal ini dikarenakan penerapan struktur tarif cukai yang berlapis dapat mendorong menjamurnya merek rokok baru dengan harga yang lebih murah.

“Pemerintah harus berani memangkas gap pungutan cukai antara satu layer dengan layer lainnya untuk mempersempit perbedaan harga. Dengan demikian, pilihan konsumen ke produk yang lebih murah menjadi semakin sempit,” ungkap Agus.

Senada dengan pernyataan Agus, berkaitan dengan struktur tarif cukai, Heri juga menyarankan agar jarak antara satu layer dengan layer lainnya untuk dikecilkan secara optimal.

“Aturan ini juga perlu diimbangi dengan penetapan tarif cukai yang ideal dan tidak eksesif atau tidak terlalu tinggi untuk mengurangi perpindahan konsumsi ke rokok yang lebih murah,” tutup Heri.
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Randy Ferdi Firdaus
Editor Randy Ferdi Firdaus
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Nenek di Tulungagung Urus Cucu Malah Dilaporkan Anak Kandung, Ternyata Ini Masalahnya

{{caption}}
6,98 Ton Ikan Sapu-Sapu Ditangkap di Jakarta, Mau Diapakan Setelahnya?

{{caption}}
Temuan KPK soal Partai Politik, Soroti Fenomena 'Pemodal' Beri Bantuan ke Calon Kepala Daerah

{{caption}}
KPK Ungkap Potensi Korupsi Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Ini Sederet Temuannya

{{caption}}
Barcelona Cari Bek Baru, Raphinha Sarankan Nama Bek Tangguh Asal Brasil Ini

{{caption}}
Dharma Santi 2026, Prabowo Ajak Umat Hindu Perkuat Toleransi

Topik Terkait
{{caption}}
PKJS UI Soroti Kontradiksi Penambahan Layer Cukai Rokok dengan Upaya Tekan Stunting

Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) menyoroti kebijakan penambahan layer cukai rokok yang dinilai kontradiktif dengan target penurunan stunting nasional, berpotensi memperluas konsumsi rokok di kalangan prasejahtera.

stunting
{{caption}}
CHED ITB Soroti Penambahan Layer Cukai Rokok: Tak Sejalan RPJMN dan Berisiko Kesehatan

CHED ITB Ahmad Dahlan menyoroti rencana penambahan layer cukai rokok, menilai tidak sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan berpotensi memperburuk masalah kesehatan masyarakat.

Ekonomi Indonesia
{{caption}}
Akademisi Unpad: Penambahan Layer CHT Harus Transisional dan Berkeadilan

Rencana pemerintah menambah layer Cukai Hasil Tembakau (CHT) perlu dirancang hati-hati. Akademisi Unpad menyoroti penambahan layer CHT harus transisional dan berkeadilan, agar tidak memicu pasar ilegal.

cukai hasil tembakau
{{caption}}
Urgensi Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok Demi Kendalikan Konsumsi dan Optimalkan Penerimaan Negara

Struktur tarif yang saat ini berlapis-lapis dinilai tidak hanya menyulitkan pengawasan, tetapi juga membuka celah penghindaran pajak.

cukai rokok
{{caption}}
Benarkah Kebijakan Cukai Rokok Belum Berhasil Optimalkan Pendapatan Negara?

Penurunan realisasi penerimaan negara dari cukai rokok menunjukkan adanya tantangan dalam perumusan kebijakan cukai saat ini.

cukai rokok
{{caption}}
Siap-Siap Harga Rokok Makin Mahal di 2025 Akibat Tarif Cukai Naik

Ternyata kenaikan tarif cukai rokok juga ditanggung masyarakat yang mengonsumsi rokok.

Rokok
{{caption}}
Ini Penyebab Penerimaan Negara Lewat Cukai Terancam Turun

Penetapan tarif cukai yang ideal dan tidak eksesif untuk mengurangi perpindahan konsumsi ke rokok yang lebih murah.

Cukai
{{caption}}
Tak Turunkan Jumlah Perokok, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Struktur Tarif Cukai Rokok

Banyak orang beralih ke rokok murah dengan risiko yang lebih berbahaya

cukai rokok
{{caption}}
Tarif Cukai Dinilai Gagal Tekan Konsumsi Rokok, Aturan Ini Jadi Biang Kerok

Aturan ini membuat selisih harga rokok antar golongan semakin jauh

cukai rokok
{{caption}}
Tambah Penerimaan Negara dari Cukai Rokok, Ini Hal Penting Harus Dilakukan Pemerintah

Pengusaha menyoroti kinerja fungsi cukai yang tidak tercapai sebagai sumber penerimaan negara serta pengendalian konsumsi.

rokok ilegal
{{caption}}
Banyak Rokok Murah, Kebijakan Kenaikan Cukai Jadi Tak Efektif Tekan Konsumsi?

Banyak Rokok Murah, Kebijakan Kenaikan Cukai Jadi Tak Efektif Tekan Konsumsi?

cukai rokok
{{caption}}
Ada Fenomena Masyarakat Beralih ke Rokok Murah, Tarif Cukai Bisa Tercapai?

Banyak masyarakat di Indonesia beralih mengkonsumsi rokok murah.

Cukai
{{caption}}
Pedagang di Kediri Menjerit saat Tahu Ada Wacana Pengenaan Tarif Cukai Bagi Penjual Makanan

Wacana pengenaan cukai bagi pedagang makanan hanya menambah beban.

pedagang kaki lima
{{caption}}
KPK dan PPATK Sasar Jantung Masalah Pengurusan Cukai Rokok, Ungkap Praktik 'Beternak Pita Cukai'

Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan pengurusan cukai rokok di Jawa Timur mengungkap praktik "beternak pita cukai" dan jaringan kejahatan ekon

bea cukai
{{caption}}
Cukai Rokok dan Kebijakan WFH ASN Warnai Berita Ekonomi Nasional

Penambahan layer baru cukai rokok hingga keputusan Kementerian Pekerjaan Umum tidak menerapkan WFH bagi ASN menjadi sorotan utama berita ekonomi nasional kemarin. Simak detail kebijakan penting ini yang akan berdampak luas.

cukai rokok
{{caption}}
Kasus Suap dan Gratfikasi DJBC, Alasan KPK Panggil Bos Rokok HS Sebagai Saksi

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, keterangan yang bersangkutan dibutuhkan untuk membuat terang perkara.

bea cukai
{{caption}}
Pemusnahan Rokok Kediri: Ribuan Batang Hasil Pelatihan IHT Dimusnahkan untuk Cegah Peredaran Ilegal

Pemerintah Kota Kediri melakukan pemusnahan ribuan batang rokok hasil pelatihan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang didanai DBHCHT untuk mencegah peredaran ilegal dan memastikan kepatuhan hukum terkait cukai.

bea cukai
{{caption}}
AMMP Desak KPK Transparan Ungkap Mafia Cukai Rokok Ilegal di Jawa Timur

Aliansi Mahasiswa Merah Putih (AMMP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan dan mengusut tuntas mafia cukai rokok ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah, khususnya di Jawa Timur, menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan

ammp
{{caption}}
Kemenkeu Kaji Penambahan Layer Baru Tarif Cukai Rokok, Perangi Peredaran Ilegal

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji rencana penambahan layer baru pada struktur tarif cukai rokok, sebagai langkah strategis memerangi peredaran rokok ilegal dan menjaga keberlangsungan industri.

apbn kita