Bappenas: Arah Penempatan Pekerja Migran Indonesia Harus Bernilai Tambah Tinggi

Kementerian PPN/Bappenas menegaskan pentingnya mengarahkan Pekerja Migran Indonesia ke sektor bernilai tambah tinggi, didukung penguatan tata kelola dan pelindungan terintegrasi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, menekankan bahwa arah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu ditingkatkan ke sektor-sektor kerja yang lebih berkualitas dan memiliki nilai tambah tinggi. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah rapat di Jakarta pada Sabtu (30/5), menyusul arahan Presiden terkait penguatan pelindungan dan peningkatan kualitas PMI.

Penguatan tata kelola PMI, menurut Rachmat Pambudy, harus dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, mencakup penguatan data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pelindungan berbasis desa. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), khususnya terkait pelindungan PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Selain itu, fokus juga diberikan pada peningkatan kualitas dan kapasitas calon PMI melalui pendidikan vokasi dan peningkatan keterampilan (upgrading skill). Inisiatif ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja global, memastikan PMI memiliki daya saing yang lebih baik.

Peningkatan Kualitas dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Menteri Rachmat Pambudy menyoroti urgensi penguatan Satu Data Indonesia (SDI) melalui pengembangan Satu Data Pekerja Migran Indonesia. Data yang terintegrasi ini sangat krusial untuk mempermudah pemerintah dalam memetakan lokasi penempatan PMI, sehingga sistem pelindungan dapat diterapkan secara lebih efektif dan terukur. Pendekatan ini merupakan fondasi penting untuk memastikan setiap PMI mendapatkan hak dan pelindungan yang optimal di negara tujuan.

Penguatan tata kelola PMI juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Ini berarti investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi prioritas, memastikan calon PMI memiliki keterampilan yang relevan dan dibutuhkan oleh pasar kerja global. Program peningkatan keterampilan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor pekerjaan dengan nilai tambah rendah, mengarahkan PMI ke posisi yang lebih strategis dan menguntungkan.

Aspek pelindungan berbasis desa (village based protection) menjadi salah satu pilar penting dalam strategi ini. Dengan menjadikan desa sebagai bagian integral dari ekosistem pelindungan PMI, diharapkan dapat terbangun sistem pengawasan dan dukungan yang lebih kuat dari tingkat akar rumput. Konsep ini mengakui peran desa sebagai sumber tenaga kerja migran dan berupaya memberikan pelindungan komprehensif sejak dari asal.

Program SMK Go Global dan Penempatan Strategis

Pertemuan antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian P2MI juga membahas pelaksanaan Direktif Presiden melalui Program SMK Go Global. Program ambisius ini menargetkan penyaluran 500 ribu Pekerja Migran Indonesia pada periode 2026–2029, dengan fokus pada penempatan di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian khusus dan memiliki nilai tambah tinggi.

Program SMK Go Global dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja global. Ini termasuk peningkatan kemampuan bahasa asing dan keterampilan kerja yang spesifik sesuai standar internasional. Dengan demikian, lulusan SMK diharapkan tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap bersaing di pasar global.

Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen untuk mendukung penguatan tata kelola PMI melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan implementatif. Rachmat Pambudy menyatakan, “Pada prinsipnya kami di sini akan membantu memastikan perencanaan yang disiapkan dapat mendukung kementerian/lembaga. Kami hanya melengkapi dan membantu agar program yang sudah baik dapat menjadi lebih baik lagi.”

Peran Desa dalam Ekosistem Pelindungan PMI

Kepala Bappenas juga menyoroti urgensi konsep village based protection sebagai bagian dari ekosistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya peran desa sebagai titik awal dan pusat informasi bagi calon PMI, serta sebagai tempat untuk memberikan dukungan dan pelindungan yang berkelanjutan.

“Konsep village based protection penting karena desa menjadi bagian dari sumber tenaga kerja kita. Kalau konsep village based protection worker benar-benar berjalan, ini akan menjadi konsep baru dalam pembangunan nasional. Pembangunan dimulai dari desa, tetapi input dan peluangnya bisa berasal dari luar negeri,” ungkap Rachmat Pambudy.

Dengan melibatkan desa secara aktif, diharapkan dapat tercipta sistem pelindungan yang lebih holistik, mulai dari sosialisasi informasi yang akurat, pencegahan praktik penipuan, hingga pendampingan saat PMI kembali ke tanah air. Ini akan memastikan bahwa kesejahteraan PMI terlindungi di setiap tahapan perjalanan migrasi mereka.

Sumber: AntaraNews