Aturan Baru, Masyarakat Pakai Air Tanah Wajib Izin ke Pemerintah

Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengimbau masyarakat untuk membatasi penggunaan air tanah Jakarta guna mencegah penurunan muka tanah yang terus terjadi, serta mendorong pemanfaatan air perpipaan sebagai solusi berkelanjutan.

PAM Jaya bersama komunitas warga gencar sosialisasi bahaya penggunaan air tanah Jakarta yang picu penurunan muka tanah, sekaligus permudah akses air pipa demi keberlanjutan ibu kota.

Pramono menyampaikan, kebijakan pengurangan air tanah akan dilakukan secara bertahap dan berbasis kesiapan layanan air perpipaan di lapangan.

Aktivis mendesak penghentian Penggunaan Air Tanah Jakarta secara masif, terutama oleh gedung bertingkat, sebagai upaya krusial mencegah penurunan muka tanah dan potensi tenggelamnya ibu kota.

Pramono mengatakan, melalui regulasi tersebut, Pemprov DKI akan melakukan pengawasan ketat terhadap gedung-gedung di Jakarta.

Direktur Pelayanan Perusahaan Umum Daerah PAM Jaya Syahrul Hasan mengatakan, di Jakarta masih ada instansi dan swasta yang belum beralih dari air tanah

Ika meminta agar warga yang tinggal di pesisir Jakarta menggunakan air dari Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya.

Hal ini berdasarkan kajian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Aturan pembatasan ini menyasar pengguna air tanah di atas 100 meter kubik per bulan.

Tren penurunan muka tanah di wilayah DKI Jakarta tersebut terus mengalami perbaikan  dibandingkan tahun 1997 hingga 2005.

Pada kondisi tertentu dapat dikenakan sanksi pidana serta pada kondisi tertentu lainnya dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.

Penurunan muka tanah di selatan Jakarta ini karena penggunaan air tanah.

Anggota DPR menyoroti pentingnya Keselamatan Lingkungan Industri AMDK serta pengawasan ketat terhadap distribusi produk untuk melindungi konsumen dan sumber daya alam dari potensi bahaya.

Air menembus tanggul yang 'bertugas' menahannya melalui celah sepanjang sekitar 2–3 meter. Demikian yang tergambar dari video beredar di media sosial.

Pemerintah Kota Yogyakarta serius menghadapi Krisis Air Yogyakarta. Warga diimbau beralih dari sumur bor ke air perpipaan demi menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan air tanah yang semakin menipis.

DPRD Jabar Optimalkan Air Tanah mulai November 2025 sebagai langkah antisipasi penghematan anggaran besar di 2026. Kebijakan ini juga menyasar listrik, internet, dan jamuan rapat. Bagaimana dampaknya?

Wilayah yang masuk ke kategori rawan adalah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; Karanganyar, Jawa Tengah dan lainnya.

Nyata air tanah di Jakarta saat ini tidak layak konsumsi karena sudah tercemar

Pengembangan CNG dinilai strategis oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI untuk memperkuat ketahanan energi dan efisiensi industri, mengurangi ketergantungan LPG impor.

Gunung Soputan di Minahasa Tenggara menunjukkan dominasi gempa tektonik jauh sepanjang awal April 2026. Simak hasil evaluasi dan rekomendasi terkini terkait kegempaan Gunung Soputan.

Dinas ESDM Kalimantan Timur mengambil langkah mitigasi serius terhadap kolam bekas tambang ilegal di dekat pemukiman warga setelah insiden tragis. Upaya Mitigasi Kolam Bekas Tambang Kaltim ini demi menjamin keselamatan masyarakat.

Pemerintah Indonesia secara agresif menawarkan 116 Blok Migas Baru kepada investor global, berupaya mencapai target produksi minyak 610.000 barel per hari dan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan geopolitik.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai biofuel sebagai jembatan strategis dalam transisi energi, mengurangi ketergantungan BBM sebelum adopsi masif kendaraan listrik.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin serius menggarap potensi panas bumi Garut. Upaya ini diharapkan mampu mendongkrak Dana Bagi Hasil (DBH) daerah demi percepatan pembangunan.